Kabupaten Parigi Moutong Berkomitmen Maksimalkan Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah dari Guru Penggerak

 Parigi Moutong, Palu, 30 Mei 2024 – Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus mengupayakan percepatan transformasi mutu pendidikan di Indonesia termasuk dalam aspek manajerial di satuan pendidikan. Hal ini diwujudkan melalui program pengangkatan Guru Penggerak menjadi kepala sekolah/pengawas sekolah.  

 

Beragam manfaat yang dapat diperoleh dari program Guru Penggerak yakni meningkatnya kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan murid. Dengan demikian, Guru Penggerak yang berkesempatan menjadi kepala sekolah/pengawas sekolah memiliki kompetensi yang lebih cakap dalam menghadapi berbagai tantangan global serta mengakselerasi terjadinya perubahan positif yang siginifikan dalam pemajuan pendidikan di Indonesia.  

Oleh karena itu, dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, mengimbau agar seluruh pihak khususnya pemerintah daerah (Pemda) untuk mendukung penyerapan SDM kepala sekolah/pengawas sekolah yang berasal dari Guru Penggerak. 

“Kami mengapresiasi upaya Pemda dalam mengimplementasikan program prioritas Kemendikbudristek. Namun, kami berharap agar Guru Penggerak di daerah ini juga dapat lebih diberdayakan sebaik mungkin karena program Guru Penggerak dipersiapkan untuk melahirkan SDM yang potensial sebagai pemimpin pembelajaran,” tuturnya saat melakukan audiensi dengan Bupati Kabupaten Parigi Moutong, Selasa (28/5).  

Menanggapi hal tersebut, Pejabat (Pj) Bupati Kabupaten Parigi Moutong, Richard Arnold, mengatakan, pihaknya akan mendukung kebijakan Kemendikbudristek untuk memaksimalkan pengangkatan Guru Penggerak sebagai kepala sekolah dan pengawas. “Kami dari Pemda akan mengoptimalisasikan invetarisir data dan penginputan agar sesuai dengan kebutuhan di wilayah kami sehingga kepala sekolah dan pengawas semaksimal mungkin dapat diisi dari unsur Guru Penggerak,” ucapnya.  

Merujuk data Kemendikbudristek, kebutuhan kepala sekolah di Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 40 orang sementara Guru Penggerak yang sudah menjadi kepala sekolah baru 21 orang. Dengan demikian persentase pengangkatan Guru Penggerak menjadi kepala sekolah di wilayah ini masih berkisar 53 persen. 

Adapun jumlah keseluruhan Guru Penggerak di Provinsi Sulawesi Tengah sejak angkatan 1 s.d. angkatan 9, tercatat sebanyak 743 orang.  Dari jumlah tersebut sebanyak 482 Guru Penggerak telah memenuhi syarat menjadi kepala sekolah, baru 140 Guru Penggerak yang menjadi kepala sekolah, dan 6 orang menjadi pelaksana tugas (Plt.) Kepala Sekolah.

Pada angkatan kesembilan jumlah Calon Guru Penggerak di Provinsi Sulawesi Tengah bahkan sudah menyentuh angka 496 orang. 257 di antaranya sudah memenuhi syarat sebagai kepala sekolah. 39 CGP sudah menjadi kepala sekolah dan 1 orang menjadi Plt.  Kepala Sekolah.  ***

Sumber: Siaran Pers Nomor: 214/sipers/A6/V/2024

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek

Share:

Baca Lanjutannya

Sebanyak 3.570 Guru Ikuti Program Pengembangan Kompetensi Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan Tahun 2024

Jakarta, 29 Mei 2024 – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) telah membuka Program Pengembangan Kompetensi Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PKG PJOK) tahun 2024. Program ini secara resmi dibuka oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Ditjen GTK Kemdikbud RI, pada Selasa (28/5).

PKG PJOK adalah program pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi guru pengampu mata pelajaran PJOK melalui pelatihan, pendampingan, dan kegiatan kolektif guru. Program ini merupakan solusi pengembangan kompetensi dan ruang belajar bersama untuk meningkatkan kapasitas sebagai pemimpin pembelajaran. 

Nunuk menjelaskan tujuan program ini adalah untuk menciptakan pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara bermakna. “Selama ini praktik pembelajaran PJOK cenderung eksklusif, karena  hanya bersandar pada bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Saat ini, Program PKG PJOK menekankan pada pembelajaran untuk semua peserta didik,” ungkapnya.

Selain itu, dalam kegiatan ini Nunuk juga menyampaikan harapan terkait masa depan murid Indonesia melalui program prioritas ini. “Harapan jangka panjang kita, anak-anak kita, para murid Indonesia, dapat berpartisipasi secara mandiri dalam aktivitas jasmani di sepanjang hayat,” ujarnya penuh semangat.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, Kasiman, menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi dan pendidikan program PKG PJOK tahun 2024 dibagi menjadi dua gelombang. Total peserta 3.570 guru. 

Gelombang pertama diikuti 1.481 Guru Penggerak pengampu mata pelajaran PJOK, sementara gelombang kedua diikuti oleh 2.089 guru pengampu mata pelajaran PJOK dengan latar belakang PJOK. Semua peserta akan mengikuti pendidikan program PKG PJOK selama 3 bulan dengan didampingi oleh 186 orang fasilitator. 

Setelah itu, peserta yang dinyatakan lulus pendidikan akan menjadi fasilitator diseminasi di wilayahnya masing-masing.

“Kami mengucapkan selamat kepada para peserta, dari sekian banyak pendaftar Bapak Ibu sudah terpilih. Bapak Ibu sekalian harus punya komitmen yang tinggi supaya bisa lulus dan akhirnya bergabung dan terlibat dalam proses pengimbasan atau diseminasi," tutup Kasiman. ***

Siaran Pers Nomor: 210/sipers/A6/V/2024

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Kemendikbudristek

Share:

Baca Lanjutannya

Transformasi Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Dorong Pemenuhan Guru Bersertifikat Pendidik

Tanjungpinang, 16 Mei 2024 -- Berdasarkan data 2019 hingga 2023 lalu, perbandingan jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik mengalami penurunan. Pada 2019 jumlah guru bersertifikat pendidik sebanyak 1.392.155 guru sedangkan di 2023 jumlah tersebut menurun menjadi 1.274.486 guru. Hal ini disebabkan beberapa faktor yakni tingginya jumlah guru honorer nonsertifikasi pendidikan yang menyebabkan beban pendidikan profesi guru (PPG) semakin besar.  

 Faktor lainnya yaitu input guru bersertifikasi pendidik masih minim dan belum sepenuhnya mengisi kekosongan guru di setiap daerah. Selain itu, hingga saat ini belum terbentuknya ekosistem guru yang profesional dan mandiri di setiap daerah. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melakukan transformasi PPG dalam jabatan yang mendorong pemenuhan guru bersertifikat pendidik.  

 Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbudristek, Nunuk Suryani menyampaikan, perlu adanya penyesuaian sertifikasi guru melalui pembaharuan sistem penyelenggaraan Program PPG yang berfokus pada perolehan sertifikat pendidik bagi guru dalam kondisi tertentu yang lebih efisien. "Kalau tidak melakukan transformasi ini (PPG dalam jabatan) bisa sampai 2045 untuk 1,6 juta guru yang belum serdik (sertifikat pendidik), saat ini," ujarnya pada acara Kuliah Umum Arah Kebijakan Kemendikbudristek Terkait Pendidikan Profesi Guru di Kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), di Kepulauan Riau, Rabu, (15/5). 

 

Dirjen GTK Nunuk menjelaskan, proses seleksi PPG dalam jabatan hanya seleksi administrasi saja, tidak lagi seleksi secara akademik. Kemudian pembelajaran PPG bagi guru yang aktif mengajar pada tahun 2023/2024 dilakukan secara daring melalui penugasan terstruktur dan pembelajaran mandiri yang ditempuh kurang dari satu semester. Khusus untuk guru yang sulit menjangkau internet, pembelajaran bisa dilakukan melalui Awan Penggerak, sebuah sistem berbasis server lokal sehingga dalam pemanfaatannya tidak terhubung jaringan internet. 

 Dari sisi uji kompetensi, materi diselaraskan dengan materi pendidikan dan pengalaman mengajar para guru sehingga peluang mengikuti ujikom lebih besar. "Kami (Kemendikbudristek) ingin kinerja guru berfokus pada siswa dan perubahan yang baik bagi siswa," kata Dirjen GTK Nunuk.  

 Transformasi PPG dalam jabatan diharapkan dapat mengisi kekosongan kebutuhan guru ke depan akibat dari banyaknya guru yang pensiun. Transformasi PPG ini juga sebagai upaya dalam mewujudkan visi menjadikan profesi guru menjadi lebih bermartabat, terhormat, dan membanggakan. Selain itu juga menjadikan guru sebagai pemimpin pembelajaran dan sebagai agen transformasi pendidikan. Dan terakhir sebagai upaya menghidupkan gotong royong dalam menciptakan ekosistem belajar guru dan tenaga kependidikan yang berdaya dan saling menguatkan. 

 Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) , Agung Dhamar Syakti menyampaikan, komitmen UMRAH yang selalu siap menyelenggarakan program PPG dan meningkatkannya agar lebih baik. "Ini menjadi tanggung jawab kita bersama dan UMRAH harus mengambil responsibility itu untuk membantu pemerintah melahirkan guru-guru yang profesional untuk menyiapkan generasi emas 2045 dan kejayaan Indonesia di masa mendatang," ungkapnya. ***

Sumber: Siaran Pers Nomor: 183/sipers/A6/V/2024 

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek

Share:

Baca Lanjutannya

Guru di Area Sulit Internet, Bisa Manfaatkan Awan Penggerak

Tanjungpinang, 16 Mei 2024 - Saat ini internet menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat Indonesia, termasuk di bidang pendidikan. Namun, tidak semua jaringan internet di seluruh wilayah di Indonesia memiliki kualitas yang baik dan layak, bahkan di beberapa daerah sama sekali tidak terjangkau internet. Hal itu seperti disampaikan oleh Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Agung Dhamar Syakti, yang mengatakan bahwa aksesibilitas pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) masih menjadi tantangan karena wilayah kepulauannya menghambat aksesibilitas internet untuk pembelajaran bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan. "UMRAH tetap berkomitmen pada pemerintah dalam melahirkan guru-guru yang profesional melalui pendidikan profesi guru meski harus menghadapi tantangan tersebut," katanya pada acara Kuliah Umum Arah Kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Terkait Pendidikan Profesi Guru di Kampus UMRAH, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu, (15/5). 

Melihat tantangan akses internet tersebut, Kemendikbudristek memiliki platform Awan Penggerak sebagai solusi bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan yang sulit menjangkau internet. Awan Penggerak merupakan sebuah sistem berbasis server lokal sehingga dalam pemanfaatannya tidak terhubung jaringan internet. Sekolah hanya perlu menyalakan laptop/komputer yang terinstal Awan Penggerak yang berfungsi sebagai server lokal dan acces point.  

Senada hal itu, pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbudristek, Nunuk Suryani menyampaikan, Kemendikbudristek memiliki solusi bagi guru yang sedang menempuh Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang tidak terjangkau internet dengan memanfaatkan Awan Penggerak tersebut. "Guru bisa belajar mandiri melalui Awan Penggerak," ujarnya.  

Dirjen GTK Nunuk menjelaskan, saat ini dibutuhkan satu wadah yang dapat mengakomodasi kebutuhan belajar guru juga untuk melakukan kolaborasi dengan guru lain yang dapat diakses secara offline, namun tetap bersinergi dengan Platform Merdeka Mengajar. Awan Penggerak, kata dia, memberikan kesempatan dan materi yang  sama bisa diakses oleh guru baik di daerah regular maupun di daerah khusus dengan kendala jaringan internet. 

"Awan Penggerak diharapkan menjadi solusi  dalam rangka pemerataan akses dan mutu layanan pendidikan serta menjamin keadilan (equality) antara guru di daerah khusus dan/atau satuan pendidikan yang mengalami kendala jaringan internet dengan daerah lainnya," ungkap Dirjen GTK Nunuk.  

Awan Penggerak memudahkan guru dan tenaga kependidikan untuk mengakses informasi, referensi, dan inspirasi yang ada dalam Platform Merdeka Mengajar. Awan Penggerak juga menyajikan informasi yang dikemas dalam bentuk buku bacaan elektronik, artikel, video pembelajaran, regulasi, pelatihan mandiri, dan sumber belajar lainnya. Hingga akhir 2023, telah ada 15 kabupaten yang memanfaatkan Awan Penggerak. ***

Sumber: Siaran Pers Nomor: 182/sipers/A6/V/2024 

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek

Share:

Baca Lanjutannya

Transformasi Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Upayakan Keseimbangan Kebutuhan Guru Berkualitas

Tanjungpinang, 16 Mei 2024 -- Jumlah guru yang pensiun di Indonesia setiap tahunnya bisa mencapai 70 ribu guru. Angka itu tak sebanding dengan jumlah guru yang telah lulus pendidikan profesi guru dari tahun 2009 hingga 2021 yakni 30.898 guru yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tahun ini kekosongan guru secara nasional mencapai 150.095 guru yang terdiri dari 140.845 guru negeri dan 9.250 guru swasta. 

Melihat hal itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melakukan transformasi pendidikan profesi guru (PPG) prajabatan untuk mewujudkan keseimbangan kebutuhan dan pemenuhan guru sehingga layanan pendidikan dapat berjalan dengan lebih baik bagi masyarakat Indonesia di masa mendatang. Para lulusan PPG prajabatan akan mendapatkan afirmasi 100 persen untuk dapat memenuhi kriteria menjadi guru aparatur sipil negara (ASN). 

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbudristek, Nunuk Suryani menjelaskan, transformasi PPG prajabatan dilakukan berdasarkan kebutuhan guru dan memastikan lulusan PPG prajabatan direkrut menjadi guru. Calon guru, kata dia, harus melalui PPG terlebih dahulu sehingga induksi guru pemula terintegrasi dengan PPG. Program praktik lapangan PPG prajabatan juga memiliki relevansi yang kuat karena dilakukan di sekolah tempat mengajar guru pemula tersebut akan ditempatkan. 

"Semua pemangku kepentingan bertanggung jawab. Saat ini PPG masih dibiayai melalui LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan), arah ke depan bisa biaya mandiri, bisa dibiayai dari yayasan, dan sebagainya," ungkap Dirjen GTK Nunuk pada acara Kuliah Umum Arah Kebijakan Kemendikbudristek Terkait Pendidikan Profesi Guru di Kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), di Kepulauan Riau, Rabu, (15/5).

Pemenuhan kebutuhan guru di Indonesia bisa melalui seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) yang diperuntukkan bagi guru honorer dan melalui PPG prajabatan untuk menggantikan guru yang pensiun. "Jadi tidak ada lagi yang beririsan atau mengambil porsi guru-guru dalam jabatan yang sekarang masih honor," tegas Dirjen GTK Nunuk. 

Transformasi PPG model baru ini merupakan upaya dalam mewujudkan visi menjadikan profesi guru menjadi lebih bermartabat, terhormat, dan membanggakan. Selain itu juga menjadikan guru sebagai pemimpin pembelajaran dan sebagai agen transformasi pendidikan. Dan terakhir sebagai upaya menghidupkan gotong royong dalam menciptakan ekosistem belajar guru dan tenaga kependidikan yang berdaya dan saling menguatkan. 

Pada kesempatan yang sama, Rektor UMRAH, Agung Dhamar Syakti menyampaikan, komitmen UMRAH yang selalu siap menyelenggarakan program PPG dan meningkatkannya agar lebih baik. "Ini menjadi tanggung jawab kita bersama dan UMRAH harus mengambil tanggung jawab itu untuk membantu pemerintah melahirkan guru-guru yang profesional untuk menyiapkan generasi emas 2045 dan kejayaan Indonesia di masa mendatang," tutupnya. ***

Siaran Pers Nomor: 181/sipers/A6/V/2024

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek

Share:

Baca Lanjutannya

Semangat Belajar Berbagi dan Berkolaborasi dalam Implementasi Kurikulum Merdeka

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) kembali menyelenggarakan webinar SAPA GTK yang saat ini memasuki episode 20, pada Kamis (25/4) lalu. Program Sapa GTK ini merupakan agenda webinar yang ditujukan untuk membahas isu-isu terkini terkait program utama maupun pendukung di lingkungan Ditjen GTK. Episode kali ini membahas topik “Semangat Belajar Berbagi dan Berkolaborasi dalam Implementasi Kurikulum Merdeka” dan ditayangkan langsung di laman YouTube Ditjen GTK Kemdikbud RI. Adapun narasumber yang turut berpartisipasi dalam agenda ini adalah Dr. Yogi Anggraena M.Si., Ketua Tim Kerja Kurikulum BSKAP, Dr. Medira Ferayanti S.S., M.A., Ketua Tim Kerja Pembelajaran Ditjen GTK, dan Ikmal Fauzi, M.Pd., Kepala TK Islam Al Kautsar, Cilodong, Kota Depok.

Melalui program ini, Ditjen GTK ingin memberikan informasi dan pemahaman mengenai kebijakan kurikulum, panduan-panduan kurikulum, pentingnya perubahan paradigma guru dan tenaga kependidikan dalam implementasi Kurikulum Merdeka di lingkungan satuan pendidikan. Selain itu, pada webinar ini juga menampilkan cerita, pengalaman dalam Implementasi Kurikulum Merdeka serta bagaimana dampaknya terhadap murid. Pada kesempatan yang sama, Ditjen GTK juga mengajak dan mendorong peserta webinar untuk aktif belajar, berbagi, dan berkolaborasi dalam Implementasi Kurikulum Merdeka. 

Substansi Kurikulum Merdeka 

Dalam paparannya, Yogi menjelaskan mengenai pentingnya penyamaan persepsi dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya miskonsepsi di dalam praktiknya. “Pada 27 Maret 2024 lalu, telah dirilis Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.”

Dengan terbitnya peraturan ini, lanjut Yogi, maka secara legitimasi kurikulum yang diterapkan secara nasional adalah Kurikulum Merdeka. “Namun Bapak/Ibu guru tidak perlu khawatir terkait waktu, karena Kemendikbudristek memberikan kesempatan kepada satuan pendidikan melalui masa transisi sampai tahun ajaran 2026/2027 untuk daerah non-3T dan satu tahun lebih lama untuk wilayah 3T dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka,” Jelas Yogi.

“Hal yang mendasari (penetapan Kurikulum Merdeka menjadi kurikulm nasional) adalah bahwa karena Kurikulum Merdeka fokus pada materi esensial dan struktur yang fleksibel, sehingga memudahkan guru melakukan pembelajaran terdiferensiasi, mengasah bakat dan minat, serta menumbuhkan karakter murid secara lebih menyeluruh, tanpa memberikan beban administrasi,” tambah Yogi.

Dukungan Implementasi Kurikulum Merdeka

Pada kesempatan yang sama, Medira Ferayanti memaparkan dukungan dari Kemendikbudristek kepada para guru dan tenaga pendidik untuk mempelajari dan memahami Kurikulum Merdeka. “Saat ini zaman menuntut kita untuk lebih proaktif dalam belajar secara mandiri, karena hal itu, Kemendikbudristek telah menyediakan media untuk Bapak/Ibu guru belajar secara mandiri mengenai Kurikulum Merdeka,” ujar Medira.

Dukungan pertama ada Platform Merdeka Mengajar (PMM). Dalam aplikasi tersebut terdapat 3 (tiga) menu utama untuk mempelajari Kurikulum Merdeka, yakni di menu Info Terkini, Tentang Kurikulum Merdeka, dan Pelatihan Mandiri. Tersedia juga contoh capaian pembelajaran (CP), alur tujuan pembelajaran (ATP), dan cerita praktik baik. “Kami juga menyiapkan panduan belajar 15 menit, dan Bapak/Ibu dapat mengunduh template untuk mengelola belajar Bapak/Ibu guru,” tambah Medira.

Bagi guru-guru yang ingin belajar secara luar jaringan karena terkendala jaringan internet, Kemendikbudristek menyediakan aplikasi Awan Penggerak sebagai media belajar. Selain itu, para guru bisa belajar dengan Narasumber Berbagi Praktik Baik (NS BPB) yang terdapat di daerah masing-masing. “Bapak/Ibu silakan observasi kebutuhan praktik pembelajaran yang dilakukan sebelum mengundang NS BPB. Adapun informasi yang dapat digali tentang pembelajaran berdiferensiasi seputar bagaimana proses, konten dan produknya,” jelas Medira.

Selain kedua dukungan tersebut, terdapat juga komunitas belajar yang wajib ada di setiap sekolah. Hal ini penting karena komunitas belajar memberikan ruang dan budaya belajar dan berkolaborasi bagi guru untuk meningkatkan kompetensi dan menciptakan pembelajaran berkualitas untuk murid. “Komunitas belajar ada yang di dalam sekolah, dan ada juga di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Panduan mengenai komunitas belajar juga terdapat di PMM yang bisa Bapak/Ibu jadikan pegangan dalam pelaksanaan komunitas belajar,” ujar Medira.

Kemendikbudristek juga menyediakan layanan pusat bantuan melalui nomor Whatsapp 0812 8143 5091 pada hari Senin-Jumat pukul 08.00-16.00 WIB.

Cerita Implementasi Kurikulum Merdeka

Pada sesi berbagi praktik Implementasi Kurikulum Merdeka, Ikmal Fauzi memaparkan mekanisme yang berlaku di sekolahnya. Aktivitasnya berawal dari kegiatan yang diselenggarakan Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) Kota Depok untuk berbagi praktik Implementasi Kurikulum Merdeka yang menyangkut asesmen dan kondisi lingkungan satuan pendidikan. Contohnya adalah isu sampah.

“Kami melakukan studi tiru ke sekolah PAUD di Semarang dan Depok di mana kami mempelajari kegiatan pembelajaran di sana. Kami menyaksikan aktivitas pembelajaran mulai dari murid berbaris, berdoa, upacara dan hafalan surat-surat pendek, sampai dengan kegiatan bersih-bersih kelas yang dilakukan murid-murid PAUD. Hal yang pertama dilakukan adalah saat masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) di mana murid-murid diajarkan betul mengenai ketertiban dan kerapian untuk membiasakan perilaku tertib dan bersih ke murid,” urai Ikmal.

Setelah studi tiru, Ikmal berdiskusi bersama guru di satuan pendidikan untuk mengumpulkan gagasan pembelajaran yang bermuara kepada kesepakatan untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka bersama-sama. Dalam Kurikulum Merdeka, sekolahnya mendefinisikan konsep ke dalam 4C (Collaboration, Communication, Critical thinking, dan Creativity). Keempat poin tersebut dituangkan ke dalam pembelajaran kontekstual dan kolaboratif dengan harapan murid bisa lebih dekat dengan pembelajaran sekaligus menanamkan budaya kolaborasi bersama dengan murid lain.

Saat ini sekolahnya masih terus belajar dan berproses dengan memanfaatkan dukungan dan panduan yang disediakan Kemendikbudristek untuk terus berusaha menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. ***

(Tim Ditjen GTK / Editor: Denty)

Share:

Baca Lanjutannya

Kemendikbudristek Imbau Para Pihak Terkait Percepatan Proses Pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG)

Jakarta, 9 Mei 2024 – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) terus mengupayakan kesejahteraan bagi guru di seluruh Indonesia. Upaya tersebut didukung dengan hadirnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 45 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Aparatur Sipil Negara Daerah. 

Sehubungan dengan terjadinya keterlambatan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) triwulan I tahun 2024, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menyampaikan bahwa Ditjen GTK mendorong Pemda untuk dapat menyalurkan dana TPG ke rekening guru sebelum batas waktu 14 hari kerja sejak dana TPG diterima di rekening Kas Umum Daerah. “Kami secara konsisten terus mengawal proses distribusi TPG sesuai dengan ketentuan serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Pemda untuk memastikan kelancaran proses penyaluran TPG bagi para guru,” tegas Nunuk Suryani. 

Terkait proses penyaluran dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) triwulan I tahun 2024 ke rekening guru, Dirjen GTK, Nunuk Suryani, menambahkan bahwa hingga minggu ke-2 bulan Mei 2024, baru terdapat 26 pemerintah daerah (Pemda) yang telah menyalurkan dana TPG ke rekening guru.

“Sebanyak 297 Pemda sedang dalam proses menyalurkan dana TPG ke rekening guru, dan sebanyak 223 Pemda belum dapat menyalurkan dana TPG mengingat masih dalam proses penyaluran dana dari Kas Negara ke Kas Umum Daerah setelah Kemendikbudristek melalui Ditjen GTK memberikan rekomendasi untuk percepatan penyaluran dana dari Kas Negara ke Kas Umum Daerah,” ujarnya pada Rabu (8/5).

Lebih lanjut, Ditjen GTK akan terus memastikan kelancaran penyaluran TPG ke depan. “Kami mendorong satuan pendidikan dalam memperbarui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan mengisi pemenuhan beban kerja guru untuk dilakukan verifikasi dan validasi, yang jika memenuhi syarat akan diajukan operator Pemda sebagai calon penerima dana TPG, sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan untuk menghindari terjadinya hal serupa (keterlambatan pencairan),” tutupnya. ***

Sumber Siaran Pers Nomor: 163/sipers/A6/V/2024

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek

Share:

Baca Lanjutannya