Sosialisasi NRG, NUPTK, & Validasi Data Guru

Penting bagi setiap guru untuk memastikan data mereka valid dan terverifikasi agar pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) berjalan lancar. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung penuntasan sertifikasi pendidik dan merespon tingginya jumlah pertanyaan dari para guru lulusan PPG, Ditjen GTKPG Kemendikbudristek menggelar Webinar Sosialisasi NRG, NUPTK, & Validasi Data Guru guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang prosesnya.

Berikut ini pokok pembahasan yang dipaparkan dalam webinar:

✅ Pentingnya NRG & NUPTK bagi guru

✅ Langkah-langkah validasi data agar pencairan TPG tidak terhambat

✅ Solusi atas kendala yang sering terjadi

Berikut ini rangkumannya:

• Webinar ini membahas penerbitan NRG, NUPTK, dan pemutakhiran data guru di Indonesia. Peserta didorong untuk memastikan keakuratan data mereka untuk mendapatkan tunjangan tepat waktu, termasuk tunjangan profesi. Berbagai pakar memberikan wawasan tentang prosedur, tantangan, dan pentingnya validasi data, dengan menekankan bahwa guru harus secara aktif memantau informasi mereka sendiri. 
• Webinar ini berfokus pada penerbitan NRG, NUPTK, dan pemutakhiran Dapodik untuk pencairan tunjangan guru dan menekankan pentingnya pengelolaan data yang akurat oleh guru. Pentingnya keakuratan data dalam penerbitan sertifikasi dan tunjangan guru ditekankan. Sangat penting bagi pendidik untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi untuk pencairan tunjangan profesi tepat waktu.
• Kontrol kualitas data sangat penting untuk memastikan statistik pendidikan yang akurat. Ini melibatkan proses verifikasi dan validasi untuk mempertahankan standar kualitas data yang tinggi bagi lembaga pendidikan. Pengelolaan dan verifikasi data sangat penting untuk memastikan bahwa data pendidikan sesuai dengan data kependudukan resmi. Guru harus bekerja sama dengan operator sekolah untuk menjaga keakuratan data. Validasi NIK dan NUPTK sangat penting untuk memproses data pendidikan secara akurat. Ini memastikan tidak ada konflik dalam sistem yang mengarah pada distribusi manfaat yang efisien.
• Guru harus memiliki akun PTK sendiri untuk mengelola data pribadi dalam sistem Dapodik. Tanggung jawab ini memastikan keakuratan dan akuntabilitas informasi yang disampaikan. Guru harus bertanggung jawab atas data mereka sendiri dalam sistem Dapodik, memastikan keakuratan sebelum diserahkan untuk divalidasi. Pendekatan proaktif ini akan membantu mencegah masalah di masa mendatang.
• Guru diberi tugas tambahan berdasarkan jam mengajar mereka, dengan pedoman khusus untuk berbagai kategori. Ini memastikan bahwa beban kerja mereka tetap dapat dikelola dan dalam batasan yang ditetapkan oleh peraturan.
• Memahami kompleksitas tugas mengajar dan validasi data guru sangat penting bagi para pendidik. Hal ini memastikan kepatuhan yang tepat terhadap standar pendidikan dan memfasilitasi peluang pengembangan profesional.
• Pembahasan difokuskan pada tantangan yang dihadapi oleh para pendidik terkait pengajuan tunjangan profesional. Isu-isu utama mencakup perlunya dokumentasi dan proses validasi yang tepat untuk gaji dan sertifikasi guru.
• Kesabaran sangat penting bagi para pendidik yang menunggu pembayaran sertifikasi, karena semua individu yang memenuhi syarat akan menerima pembayaran yang jatuh tempo mulai bulan Januari. Prosesnya mungkin memakan waktu, tetapi jaminan diberikan untuk hak-hak mereka.
• Upaya untuk mengintegrasikan basis data di lebih dari 500 wilayah memerlukan pekerjaan yang signifikan karena format yang bervariasi dan catatan yang tidak lengkap. Kesabaran diperlukan saat mencari solusi, termasuk kemungkinan pembaruan data. 

Bapak/Ibu Guru dan Tenaga Kependidikan dapat menyaksikan rekamannya melalui tautan di bawah ini:

#DitjenGTKPG

#ValidasiDataGuru

#PPG #NRG #NUPTK

Share:

Baca Lanjutannya

Pemerintah Serahkan Kunci Rumah Bersubsidi untuk Guru Serentak di 8 Provinsi

Cileungsi, Kabupaten Bogor, 25 Maret 2025 – Sinergisitasi antara kementerian-lembaga (K/L) dalam meningkatkan kesejahteraan guru menjadi perhatian pemerintah. Komitmen tersebut diwujudkan dengan penandatangan nota kesepahaman (MoU) sekaligus Serah Terima Kunci Program Rumah untuk Guru Indonesia, dan Penghargaan bagi Pahlawan Tanpa Tanda Jasa, yang digelar serentak di Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura. Program ini merupakan kolaborasi antara  Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), PT Bank Tabungan Negara (BTN), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan Badan Pusat Statistik

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, pada kesempatan ini menyampaikan apresiasinya atas kerja cepat Kementerian PKP dalam merealisasikan pengadaan rumah  bersubsidi untuk guru. “Awalnya kita hanya MOU saja, tapi tiba-tiba beberapa hari yang lalu menteri PKP menyampaikan ke saya kita langsung serah terima kunci. Ini saya kira sebuah langkah maju yang luar biasa. Karena itu, terima kasih apresiasi kepada Pak Menteri PKP,” ungkapnya di Perumahan Pesona Kahuripan 11, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/3). 

Sejalan dengan Asta Cita ke-4, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk membangun sumber daya manusia Indonesia. Menurut Menteri Mu’ti, kuncinya ada pada para guru. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa guru adalah pahlawan pencerdasan bangsa yang patut diperhatikan kesejahteraannya. 

“Mudah-mudahan (program ini) bermanfaat dan mudah-mudahan para guru dengan berbagai peningkatan kesejahteraan dan layanan pendidikan dapat bekerja lebih baik lagi, fokus pada pembelajaran, fokus pada tugas bapak-bapak Ibu sekalian sebagai pendidik,” demikian harap Mendikdasmen. 

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Maruarar Sirait, merinci bahwa ada 20 ribu unit rumah yang siap dihuni oleh para guru, namun hari ini, penyerahan kunci dilakukan secara simbolis untuk 250 unit rumah. Program penyediaan rumah subsidi ini merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar memiliki rumah. Penyediaan 20.000 unit rumah subsidi bagi para guru bertujuan memastikan lokasi mengajar mereka tak jauh dari tempat tinggal, sehingga guru bisa lebih fokus mengajar murid-muridnya. 

“Tantangan kami (untuk mewujudkan program ini) tidak mudah, tetapi kami punya Presiden yang optimis, yakin, dan percaya diri untuk membangun Indonesia berdiri di atas kakinya sendiri. Sebagaimana arahan Presiden, saya akan mengutamakan kebijakan juga kepada wong cilik,” ujar Menteri Ara. 

Direktur Utama BTN, Nixon L. P Napitupulu mengungkapkan, masih banyak guru yang belum memiliki rumah layak huni. Oleh karenanya, ia kami berharap program ini terus berjalan. Dengan begitu, para guru hari ini bisa berkonsentrasi mengajar dengan baik karena telah memiliki rumah yang layak huni.  “Ini adalah salah satu program pemerintah yang paling disukai masyarakat Indonesia dan program ini juga bagian dari proses mengentaskan kemiskinan,” ucap Nixon yang mengapresiasi kolaborasi lintas K/L untuk membantu guru guru di seluruh Indonesia memiliki rumah yang layak dan terjangkau.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, mengaku bangga karena data yang dihasikan BPS dapat berkontribusi dan memberikan makna bagi pembangunan dan bermanfaat bagi pengambilan kebijakan. MoU ini menurutnya, menunjukkan adanya kerja sama tiga pihak yang solid dan mengedepankan peran kunci dari masing-masing kementerian dan lembaga sesuai dengan tugas pokoknya. “Hal ini tentunya untuk menuju visi yang sama, yaitu memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia terutama untuk guru,” ujar Amalia. 

“Kami percaya bahwa data yang baik akan menjadi fondasi utama dalam membangun kebijakan yang lebih efektif dan tapat sasaran, termasuk dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi para guru sebagai bagian dari pembangunan nasional yang inklusif,” imbuhnya. ***

Sumber: Siaran Pers Nomor: 140/sipers/A6/III/2025 Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Share:

Baca Lanjutannya

Mendikdasmen: Pelantikan Pejabat Bukan Sekadar Formalitas Melainkan Amanah Pencerdasan Kehidupan Bangsa

Jakarta, 25 Maret 2025 – Sebagai langkah untuk menciptakan sistem pendidikan yang semakin baik,  Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus meningkatkan kualitas jajaran pimpinannya dengan melantik pejabat manajerial dan fungsional pada Senin, 24 Maret 2025. Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, dilakukan untuk mendorong terjadinya transformasi yang lebih inovatif dan merata.

Mendikdasmen mengatakan, pelantikan ini tidak hanya sekadar seremoni, tetapi menjadi wujud nyata dedikasi dalam memperkuat kualitas layanan pendidikan di Indonesia. Ia menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari upaya kementerian dalam mewujudkan visi besar yaitu Pendidikan Bermutu untuk Semua dengan menekankan pentingnya dedikasi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

“Momen ini bukan sekadar formalitas, tetapi sebuah usaha bersama untuk terus melaksanakan amanah konstitusi demi mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar Menteri Abdul Mu'ti dalam sambutannya di Plasa Insan Berprestasi, Gd. A, Kantor Kemendikdasmen, Senayan, Jakarta, Senin (24/3). 

Rangkaian acara diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/KPA Tahun 2025, yang mengangkat pejabat pimpinan tinggi madya. Selain itu, keputusan lainnya juga dibacakan, mencakup pengangkatan dua orang pejabat pimpinan tinggi pratama, satu orang pejabat administrator, serta pengalihan 56 orang pejabat fungsional ahli utama di lingkungan Kemendikdasmen. 

Sejumlah pejabat yang dilantik adalah mereka yang akan mengambil peran penting dalam kebijakan pendidikan. Seperti Toni Toharudin, yang dipercaya sebagai Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Lalu,  Muhammad Ravii sebagai Kepala Biro Hukum. Kemudian, Ferry Maulana Putra, yang akan mengemban tugas sebagai  Direktur Pendidikan Profesi Guru. 

Menteri Mu'ti menambahkan bahwa keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak, khususnya para pejabat yang baru saja dilantik. “Dukungan dan profesionalisme Bapak dan Ibu diharapkan dapat memperkuat institusi ini, agar Kemendikdasmen terus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Sebagai penutup, ia juga menyoroti penerapan budaya kerja yang RAMAH (Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis) sebagai pedoman dalam menjalankan tugas di lingkungan kementerian. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan pendidikan kepada seluruh pemangku kepentingan. Harapannya, para pejabat dapat mengedepankan inovasi, kolaborasi, serta menjalankan tugas dengan penuh amanah. 

“Selamat kepada pejabat yang telah dilantik. Semoga kita semua dapat menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan terus memberikan kontribusi terbaik untuk kemajuan bangsa,” tutupnya. ***

Sumber: Siaran Pers Nomor: 139/sipers/A6/III/2025 Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Share:

Baca Lanjutannya

Guru Garda Terdepan Kesiapsiagaan Bencana di Sekolah

Jakarta, 20 Maret 2025 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Ditjen GTKPG) bekerja sama dengan PLAN Indonesia meluncurkan seri webinar Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) pada Rabu (19/3). Seri pertama webinar ini bertema "Guru Hebat, Garda Terdepan Kesiapsiagaan dan Mitigasi di Sekolah". Program ini bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan sekolah dalam menghadapi bencana serta memperkuat peran guru dalam mitigasi dan penanggulangan risiko di lingkungan pendidikan. 

Direktur Jenderal GTKPG, Nunuk Suryani, menegaskan pentingnya kesiapsiagaan bencana di lingkungan sekolah. "Sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi juga ruang untuk membangun karakter dan keterampilan hidup, termasuk kesiapan menghadapi situasi darurat. Guru adalah garda terdepan dalam meningkatkan pengetahuan murid terkait pengurangan risiko bencana, mulai dari sebelum, saat, dan sesudah terjadinya bencana," ujarnya saat membuka webinar. 

Peran Strategis Guru dalam Manajemen Bencana

Dalam sesi pemaparan tentang manajemen penanggulangan bencana di sekolah, Tenaga Ahli Seknas SPAB Kemendikdasmen, Jamjam Muzaki, menjelaskan bahwa peran guru dalam manajemen bencana di sekolah, mulai dari tahap pra, saat, hingga pascabencana. “Guru juga bertanggung jawab dalam edukasi dan kesadaran dengan mengajarkan murid terkait jenis-jenis bencana, risiko yang mungkin terjadi, dan cara menghadapinya,” urainya. 

Selanjutnya, yang bisa dilakukan Kepala Sekolah adalah membentuk Tim Siaga Bencana yang bertugas membuat langkah tanggap darurat untuk mengevakuasi warga sekolah. 

Jamjam Muzaki melanjutkan bahwa sebelum bencana, guru perlu memastikan fasilitas sekolah aman dan menata ruang dengan baik. Selama bencana, guru bertanggung jawab menjaga ketertiban dan keselamatan murid serta melakukan evakuasi sesuai ke titik kumpul yang sudah disepakati. Pada tahap ini guru terus memberikan dukungan psikososial dengan menenangkan murid agar tetap tenang meski dalam situasi darurat. Setelah kondisinya aman, lakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti tim penyelamat, petugas kesehatan dan orang tua murid untuk memastikan keselamatan anak-anak. Pada tahap pascabencana, guru berperan dalam pemulihan emosional dan psikososial  serta menyesuaikan metode ajar agar sesuai dengan kondisi murid.

Tiga Peran Utama Guru dalam Kesiapsiagaan Bencana

Direktur Plan Indonesia, Ida Ngurah, menyoroti tiga peran utama guru dalam kesiapsiagaan bencana, yaitu sebagai aktivator, kolaborator, dan culture builder. Guru sebagai aktivator yaitu mengajak murid mengidentifikasi titik-titik rawan di sekolah. Sebagai kolaborator, guru bekerja sama dengan pihak terkait seperti PMI dan Damkar untuk mendukung kesiapsiagaan. 

“Keamanan dan keselamatan ekosistem sekolah bukan hanya tanggung jawab sekolah, melainkan bersama. Kerja kolektif bisa dilakukan misalnya dengan PMI, Damkar atau dengan lembaga terkait lainnya untuk mendukung kesiapsiagaan bencana,” ungkapnya.

Sedangkan sebagai culture builder, guru menanamkan budaya keselamatan melalui kebiasaan sehari-hari, seperti membuang sampah pada tempatnya dan menanam pohon di lingkungan sekolah. Ida berharap agar dedikasi yang guru curahkan dapat menumbuhkan budaya aman serta meningkatkan ketangguhan siswa. 

Indonesia merupakan negara yang rawan bencana alam, baik akibat perubahan iklim maupun degradasi lingkungan. Melalui seri webinar ini, Kemendikdasmen dan PLAN Indonesia berharap dapat meningkatkan pemahaman guru sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan dampak bencana di satuan pendidikan. ***

Sumber: Siaran Pers Nomor:129/sipers/A6/III/2025 Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Share:

Baca Lanjutannya

Bersama Manfaatkan Rapor Pendidikan Menuju Pendidikan Bermutu untuk Semua

Jakarta, 18 Maret 2025 – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui kebijakan berbasis data. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah melalui Rapor Pendidikan, sebuah platform yang menyajikan hasil evaluasi sistem pendidikan secara menyeluruh. Platform ini memberikan gambaran kondisi pendidikan di tingkat nasional, daerah, dan satuan pendidikan, serta telah terintegrasi dengan indikator kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.  

Dalam Forum Redaktur Pendidikan bersama media massa yang berlangsung di Plasa Insan Berprestasi, Kompleks Kemendikdasmen, Jakarta, Selasa (18/3), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan Rapor Pendidikan Tahun 2022-2024 yang merupakan bagian dari penghimpunan data pendidikan melalui berbagai mekanisme.

“Diharapkan dengan Rapor Pendidikan ini, kita dapat memiliki peta pendidikan, khususnya terkait mutu layanan pendidikan di berbagai bidang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan atau bahan evaluasi bagi kita dalam melakukan perbaikan pada masa-masa yang akan datang,” ujar Mendikdasmen.

Mendikdasmen juga mengatakan bahwa Rapor Pendidikan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam memenuhi SPM Pendidikan, yang merupakan bagian dari rencana strategis pengembangan pendidikan nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Toni Toharudin, memaparkan bahwa Rapor Pendidikan merupakan sumber data utama dalam penjaminan mutu karena menampilkan kondisi layanan pendidikan di tingkat nasional, daerah, dan satuan pendidikan. Pemanfaatan Rapor Pendidikan dalam penjaminan mutu ini terbagi menjadi 1) sistem penjaminan mutu internal melalui proses evaluasi dini; dan 2) sistem penjaminan mutu eksternal melalui penilaian berbagai pemangku kepentingan. “Muatan dari sistem penjaminan mutu ini adalah peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya.

Rapor Pendidikan menyajikan data Asesmen Nasional (AN) dan berbagai data pendidikan lainnya. Salah satu instrumennya adalah Asesmen Kompetensi Minimun (AKM) yang mengukur capaian murid dalam literasi dan numerasi. Berdasarkan data AN, terdapat peningkatan proporsi murid yang mencapai kompetensi minimum literasi dan numerasi selama tahun 2022 hingga 2024. 

Proporsi murid yang mencapai kompetensi minimum literasi meningkat dari 59,49% pada tahun 2022 menjadi 68,05% pada tahun 2023, dan terus naik hingga 70,03% pada tahun 2024. Sementara itu, proporsi murid yang mencapai kompetensi minimum numerasi juga menunjukkan peningkatan dari 45,24% pada tahun 2022 menjadi 62,45% pada tahun 2023, dan mencapai 67,94% pada tahun 2024. Kendati demikian, peningkatan ini belum merata di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Perbedaan capaian antar kabupaten/kota disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain masih adanya keterbatasan dalam akses dan jumlah, serta ketidakmerataan pendidik yang berkualitas di beberapa wilayah.

Selain peningkatan hasil belajar, Rapor Pendidikan juga mencatat adanya perbaikan dalam aspek kualitas pembelajaran, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, serta kepemimpinan instruksional kepala satuan pendidikan. Faktor-faktor ini dinilai memiliki potensi besar dalam mendorong peningkatan capaian belajar dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif.

Namun, di sisi lain, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian, terutama pada indikator karakter murid, iklim keamanan sekolah, dan iklim kebinekaan. Kondisi ini menunjukkan perlunya langkah konkret dalam memperkuat pendidikan karakter serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan inklusif bagi seluruh peserta didik.  

"Untuk itu, Kemendikdasmen mendorong seluruh pemerintah daerah dan satuan pendidikan untuk mengoptimalkan pemanfaatan Rapor Pendidikan sebagai upaya bersama dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Seluruh komponen masyarakat bisa ikut bergotong-royong bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan demi terwujudnya Pendidikan Bermutu untuk Semua,” pungkas Toni. ***

Sumber: Siaran Pers Nomor: 124/sipers/A6/III/2025 Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Share:

Baca Lanjutannya

Presiden Apresiasi Tiga Kepala Daerah atas Komitmen Meningkatkan Kesejahteraan Guru

Jakarta, 13 Maret 2025 – Dalam acara peluncuran kebijakan Penyaluran Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah Langsung ke Rekening Guru, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan apresiasi kepada tiga kepala daerah yang dinilai berkomitmen tinggi dalam memastikan kesejahteraan para guru di wilayah masing-masing. Tiga kepala daerah tersebut adalah Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, Bupati Temanggung, Agus Setyawan, dan Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif.

Kebijakan baru yang diumumkan oleh pemerintah ini bertujuan untuk memastikan tunjangan guru dapat diterima secara lebih cepat, efisien, dan akuntabel. ”Saya menyambut baik inisiatif, upaya peluncuran, upaya mekanisme baru, dengan mengirim tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru, inilah upaya untuk mengurangi tidak efisiensi,” ujar Presiden Prabowo dalam acara yang digelar di Plasa Insan Berprestasi, Kompleks Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, dalam laporannya menegaskan bahwa percepatan penyaluran tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening merupakan bagian dari reformasi birokrasi di sektor pendidikan. ”Bahwa percepatan penyaluran tunjangan guru ASN langsung ke rekening guru merupakan realisasi atas arahan dan kebijakan Bapak Presiden agar birokrasi dan layanan publik tidak birokratis tapi harus memudahkan, cepat, tepat, efektif, dan efisien,” ujarnya.

Suara Para Kepala Daerah Tentang Percepatan Tunjangan Guru ASN Daerah Langsung Ke Rekening

 Para kepala daerah yang hadir dalam acara tersebut turut mengungkapkan apresiasi mereka terhadap kebijakan ini, serta berbagi pengalaman dalam memperjuangkan kesejahteraan guru di daerah masing-masing.

Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, menekankan bahwa kebijakan ini sangat membantu guru-guru, terutama di daerah terpencil atau yang memiliki fasilitas terbatas. ”Ini program luar biasa dari Presiden Prabowo. Langsung transfer ke rekening guru ini sangat-sangat berpengaruh besar sekali. Di Kudus, kami juga memiliki tunjangan untuk guru swasta dan guru SD serta SMP sebesar Rp1 juta, yang akan berkolaborasi dengan tunjangan dari pemerintah pusat untuk semakin mensejahterakan para pendidik kami,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Temanggung, Agus Setyawan, menyoroti bagaimana kebijakan ini dapat meningkatkan motivasi guru dalam mendidik. ”Ketika pemerintah pusat memudahkan pencairan gaji dan tunjangan langsung ke rekening mereka, ini hal luar biasa. Guru-guru kami memiliki kebutuhan, dan ketika tunjangan mereka dapat diterima lebih cepat, tentu ini akan menambah semangat mereka dalam mendidik anak-anak kita,” ujarnya. Ia juga memastikan bahwa koordinasi antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora), Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), serta Inspektorat Kabupaten Temanggung akan terus diperkuat untuk memastikan kelancaran kebijakan ini.

Di sisi lain, Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, menggarisbawahi pentingnya verifikasi data agar penyaluran tunjangan dapat tepat sasaran. ”Kami harus mampu melakukan verifikasi yang baik terhadap seluruh data yang ada, sehingga tunjangan yang diterima guru benar-benar sesuai dengan yang membutuhkan. Kami juga terus mengusulkan penambahan alokasi Tunjangan Profesi Guru (TPG) serta tambahan penghasilan bagi para pendidik di daerah kami,” katanya.

Bupati Purbalingga juga membagikan cerita inspiratif dari interaksi dengan para guru di wilayahnya yang menegaskan bahwa perjuangan para guru dalam mencerdaskan anak bangsa harus terus diapresiasi dan didukung dengan kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan mereka. ***

Sumber: Siaran Pers Nomor: 115/sipers/A6/III/2025 Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat

Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Share:

Baca Lanjutannya

Pemerintah Luncurkan Kebijakan Penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah Langsung Ke Rekening Guru

Jakarta, 14 Maret 2025 - Pemerintah secara resmi meluncurkan kebijakan penyaluran tunjangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah langsung ke rekening guru penerima. Peluncuran dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, didampingi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti. Langkah ini merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi dalam sektor pendidikan guna memastikan tunjangan diterima lebih cepat, efisien, dan akuntabel.

“Saya menyambut baik inisiatif, upaya peluncuran, upaya mekanisme baru, dengan mengirim tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru, inilah upaya untuk mengurangi tidak efisiensi,” ucap Presiden Prabowo di Plasa Insan Berprestasi, Kompleks Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, Kamis (13/3).

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pendidikan merupakan kunci utama dalam membangun bangsa dan mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, pemerintah menempatkan pendidikan di posisi teratas dalam anggaran negara. 

“Sesungguhnya dalam pembangunan suatu bangsa, nation building, satu-satunya jalan menuju keberhasilan suatu negara, keberhasilan suatu bangsa, pada dasarnya adalah pendidikan. Pendidikan akan menentukan apakah bangsa itu bisa jadi sejahtera, bisa jadi makmur,” ujar Presiden.

Sementara itu, dalam laporannya, Mendikdasmen menyampaikan bahwa percepatan penyaluran tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening para guru merupakan realisasi atas arahan dan kebijakan Presiden Prabowo agar pelayanan publik tidak birokratis, tetapi harus memudahkan, cepat, tepat, efektif, dan efisien.

Selama periode 2010 s.d. 2024, tunjangan guru dikirimkan dari Kementerian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), untuk selanjutnya disalurkan ke rekening guru. “Kebijakan penyaluran langsung ini merupakan terobosan dan jawaban pemerintah atas aspirasi masyarakat khususnya para guru,” ucap Mendikdasmen.

Sebanyak 1.476.964 guru ASN dan 392.802 guru non ASN akan menerima transfer langsung ke rekening masing-masing. “Saat ini, proses verifikasi dan validasi data nomor rekening masih terus berlangsung. Dana akan ditransfer apabila data-data telah sesuai,” lanjut Mendikdasmen.

Alur penyaluran tunjangan ASN daerah dimulai dari pembaruan data pada Data Pokok Pendidikan, validasi data dan penetapan penerima, pembayaran, hingga informasi serta pelaporan realisasi pembayaran.

Adapun beberapa hal yang mempengaruhi penyaluran tunjangan profesi guru ASN daerah agar terlaksana tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah meliputi 1) validasi data dan rekening guru, serta konfirmasi kebenaran data; dan 2) pengusulan calon penerima tunjangan oleh Pemerintah Daerah. 

Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian/ lembaga dan serta kepala daerah terkait yang telah mendukung terlaksananya kebijakan ini.

Dengan implementasi kebijakan ini, diharapkan kesejahteraan guru ASN daerah dapat lebih terjamin. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan, termasuk dalam aspek kesejahteraan tenaga pendidik sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang unggul. ***

Sumber: Siaran Pers Nomor: 113/sipers/A6/III/2025 Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Share:

Baca Lanjutannya