PPPPTK PKn dan IPS Sosialisasikan Prosedur Operasional Standar (POS) bagi Pegawai

PPPPTK PKn dan IPS mengadakan sosialisasi Prosedur Operasional Standar (POS) dalam kegiatan rutin pembinaan pegawai, Jumat, 5 Mei 2017. Sosialisasi POS ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Pendampingan Tata Kelola Organisasi yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kemendikbud pada 8 sampai dengan 13 April 2017 serta pencangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kebijakan pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah dicanangkan perlu mendapat dukungan dari seluruh pegawai, salah satunya dengan menjalankan semua tugas menurut POS yang telah dibuat. Hal tersebut disampaikan oleh M. Muhadjir Kepala PPPPTK PKn dan IPS dalam acara jalan sehat sebelum kegiatan sosialisasi POS dilaksanakan pada siang harinya.

Drs. Harnoko, M.Pd., Kasubbag TURT, dan Dwi Kesit Birawasih, S.Sos., M.A.P., Kasubbag Tata Laksana dan Kepegawaian memberikan arahan dalam kegiatan Sosialisasi POS bagi Pegawai PPPPTK PKn dan IPS.

Dwi Kesit Birawasih, S.Sos. M.A.P., Kasubbag Tata Laksana dan Kepegawaian yang membuka kegiatan sosialisasi tersebut menyampaikan bahwa selain dipatuhi, POS ini bukanlah dokumen suci yang tidak dapat diotak-atik. POS tiap periode tertentu harus direview dan direvisi bila perlu guna menyesuaikan dengan peraturan dan dinamika terbaru.

Sementara itu, Drs. Harnoko, M.Pd., Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga, mengungkapkan  pada seluruh pegawai POS adalah instrumen untuk mempermudah pegawai menjalankan tugas dan memenuhi kinerjanya sesuai dengan kontrak rencana SKP yang telah ditetapkan bersama atasan.

"Dengan POS, semua dokumen bukti pencatatan tugas yang diperlukan akan terekam dengan baik,. Dengan berbagai format yang telah dibuat pegawai tidak bingung lagi ketika dimintai bukti pencatatan tugasnya. Jadi POS itu mempermudah, bukan menyulitkan," terang Harnoko.

Staf Subbag Kepegawaian, Agung Samudra, memaparkan POS Diklat pada pegawai.

PPPPTK PKn dan IPS terus memperbaiki tata kelola dalam rangka komitmen pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM yang telah dicanangkan bersama.

Share:

Baca Lanjutannya

PPPPTK PKn dan IPS Adakan Sosialisasi Penyelenggaraan Program TASPEN untuk Pegawai

Sosialisasi Penyelenggaraan Program TASPEN untuk Pegawai ASN dan Pejabat Negara oleh PT TASPEN Cabang Malang, Selasa (25/04/2017). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Subbag Tatalaksana dan Kepegawaian PPPPTK PKn dan IPS untuk seluruh pegawai PPPPTK PKn dan IPS.

Narasumber:

1. Drs. Trisno, Kepala Bidang Layanan dan Manfaat
2. Bapak Muhammad Satiri, Kepala Seksi Umum
3. Bapak Sarbini, Account Officer Bidang Layanan dan Manfaat
4. Bapak Putut, Pelaksana

Sosialisasi Penyelenggaraan Program TASPEN untuk Pegawai merupakan upaya pengembangan pegawai yang menjadi salah satu indikator penataan sistem manajemen SDM dalam Reformasi Birokrasi internal (RBI). Selain mendapatkan kejelasan tentang TASPEN, para pegawai PPPPTK PKn dan IPS juga memperoleh pengalaman berharga telah bekerja sama dengan PT TASPEN. Sebagaimana diungkapkan dalam testimoni para pegawai yang telah mengurus proses pensiunnya, PT TASPEN sukses menerapkan RBI dalam hal pelayanan prima bagi pelanggan. Best practices yang telah dicapai PT TASPEN tersebut dapat dijadikan contoh positif bagi PPPPTK PKn dan IPS.

Share:

Baca Lanjutannya

Penyusunan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Perwakilan PPPPTK PKn dan IPS mengikuti kegiatan Penyusunan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Tahun Anggaran 2017, di The Belleza Suites, Jakarta Selatan, pada Rabu sampai dengan Jumat (15 s.d. 17 Maret 2017). 

Berdasarkan Permendikbud Nomor 66 Tahun 2015 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayan, setiap satker wajib menyusun manajemen risiko dan menyampaikannya secara berkala per semester kepada Mendikbud. Oleh karena itu Setditjen GTK mengumpulkan Kasubbag Perencanaan dan penganggaran dan satu orang anggota tim SPI dari satuan kerja (satker) di bawah Ditjen GTK untuk menyusun manajemen risiko di masing-masing satker, untuk kemudian disusun menjadi manajemen risiko Ditjen GTK.

Grafik analisis peta risiko sesuai Permendikbud Nomor 66 Tahun 2015.

Manajemen Risiko adalah proses mengidentifikasi peristiwa yang berpotensi dapat memengaruhi satuan kerja, mengelola risiko agar berada dalam batas toleransi risiko (risk appetite), dan menyediakan penjaminan memadai terkait pencapaian tujuan satuan kerja.  Manajemen risiko perlu diterapkan di setiap satker dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta untuk mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien. Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu upaya membangun lingkungan pengendalian menguatkan penawasan di dalam instansi pemerintah. Penguatan pengawasan merupakan salah satu area perubahan yang dilakukan setiap satker yang tengah melaksanakan reformasi birokrasi internal, termasuk PPPPTK PKn dan IPS.

Share:

Baca Lanjutannya

PPPPTK PKn dan IPS Lakukan Sosialisasi dan Canangkan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

PPPPTK PKn dan IPS mencanangkan  Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di dalam agenda rapat pembinaan pegawai rutin, Jumat, Maret 2017.

Para pihak manajemen PPPPTK PKn dan IPS: M. Muhajir (Kepala), Akhmadi (Kabag Umum), dan Harnoko (Kasubbag TURT) bersama dengan tim pendamping dari Itjen Kemendikbud berfoto bersama.

Pencanangan ZI WBK/WBBM ini merupakan tindak lanjut dari Kegiatan Pendampingan Tata Kelola Membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbud, 5 sampai dengan 14 Maret 2017.

Usai mendengarkan sosialisasi yang dilakukan oleh manajemen, seluruh pegawai berpose di bawah spanduk pencanangan  Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). 

Harnoko, Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga, dengan Sumadianto Affandi, Kasubbag Perencanaan dan Penganggaran, menyampaikan kembali apa yang telah disampaikan Ketua Tim Pendampingan, M. . Nurdin, S.H., yaitu bahwa kegiatan pendampingan tata kelola ini adalah dalam rangka melakukan pembenahan akuntabilitas organisasi, terutama pada aspek pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, kepegawaian yang akuntabel dalam mewujudkan organisasi yang bebas dari korupsi terutama di lingkungan Kemendikbud.

Dalam kegiatan pencanangan ini, ada tiga istilah yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Zona Integritas (ZI) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada instansi yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.
2. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja pada ZI yang memenuhi syarat indikator mutlak dan memperoleh hasil penilaian indikator operasional di antara 80 dan 90.
3. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja pada ZI yang memenuhi syarat indikator mutlak dan memperoleh hasil penilaian indikator operasional 90 atau lebih.

Pencanangan Zona integritas ini merupakan tonggak bagi PPPPTK PKn dan IPS berkomitmen mewujudkan WBK dan WBBM. 

Share:

Baca Lanjutannya

Itjen Lakukan Pendampingan Tata Kelola Membangun ZI WBK WBBM bagi PPPTK PKn dan IPS

Inspektorat Jenderal Kemendikbud melaksanakan Kegiatan Pendampingan Tata Kelola Membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbud, 6 sampai dengan 10 Maret 2017.

Yang hadir sebagai narasumber dari itjen sebagai berikut:

1. M. Nurdin, S.H., Ketua Tim 
2. Bapak Chaidir, Anggota
3. Eldhani, Achdijalsjah, S.E., Anggota

Para narasumber: Bapak Chaidir (berdiri baju putih), M. Nurdin, S.H. (berdiri kanan), Eldhani, Achdijalsjah, S.E. (duduk kanan) mulai melakukan kegiatan pendampingan secara intensif melalui FGD. Tampak Ibu Dwi Kesit Birawasih, S.Sos., M.A.P., Kasubbag Tata Laksana dan Kepegawaian, sedang berkonsultasi, Selasa, 7 Maret 2017.

Bapak Nurdin, ketua Tim Pendampingan, dan Eldhani, Achdijalsjah, S.E. (paling kiri) dari Itjen memaparkan apa saja yang akan dilakukan selama  lima hari ( Senin, 6 Maret 2017).

Subandi, Kepala Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi, menyambut dengan penuh apresiasi upaya pendampingan dan berkomitmen akan menindaklanjuti pembangunan zona integritas ini (Senin, 6 Maret 2017).

Para tim RBI menyimak paparan tentang pendampingan tata kelola organisasi yang akan dilakukan oleh Itjen selama lima hari ke depan (Senin, 6 Maret 2017). 

Ketua Tim Pendampingan, M. . Nurdin, S.H., menyampaian bahwa kegiatan pendampingan tata kelola ini adalah dalam rangka melakukan pembenahan akuntabilitas organisasi, terutama pada aspek pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, kepegawaian yang akuntabel dalam mewujudkan organisasi yang bebas dari korupsi terutama di lingkungan Kemendikbud.

Sementara itu, Eldhani, Achdijalsjah, S.E., menyampaikan metode yang akan digunakan selama pendampingan, yaitu: 

1. Evaluasi mandiri yg dilakukan oleh satuan kerja bersangkutan dengan mengisi daftar pertanyaan yg telah disiapkan oleh tim pendukung kegiatan ini, 
2. Diskusi dan verifikasi yg dilakukan antara tim pendampingan tata kelola dengan pimpinan pada satuan kerja sebagai obyek sasar. 
3. Lokakarya terbatas atau small workshop yang digunakan untuk menyelesaikan bbrp permasalahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki dengan bantuan auditor dan 
4. Presentasi atas hasil kerja sebagai upaya merealisasikan atas hasil yang telah disusun.

PPPPTK PKn dan IPS melalui Subandi, Kepala Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi, menyambut baik kegiatan pendampingan yang dilakukan Itjen ini. Beliau menyampaikan PPPPTK PKn dan IPS berkomitmen akan segera menindaklanjuti upaya positif yang dibangun Itjen, yaitu dengan mencanangkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Jumat depan.

Share:

Baca Lanjutannya