Kemendikbud Kembangkan SIM Monitoring Keuangan Daring dan Aktual

Dalam rangka perbaikan tata kelola kinerja pelaksanaan anggaran, Kemendikbud telah melakukan terobosan dengan mengembangkan berbagai aplikasi di bidang pengelolaan keuangan, salah satunya adalah aplikasi Monitoring Laporan Keuangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan (MoLK SIMKeu) berbasis IT, yang mampu mengintegrasikan/ menghubungkan 365 satker di lingkungan Kemendikbud, secara online dan real time.

Saat ini, aplikasi MoLK SIMkeu telah terintegrasi langsung dengan aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan E-Rekonsiliasi Laporan Keuangan (e-Rekon-LK) Kementerian Keuangan, yang menyajikan realisasi anggaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan laporan keuangan. Dalam pengembanganya, saat ini MoLK SIMkeu tidak hanya menyajikan realisasi anggaran, tapi juga telah dapat menampilkan realisasi pencapaian fisik dan laporan keuangan secara online, yang meliputi, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Equitas (LPE). Dengan memanfaatkan aplikasi MoLK SIMKeu tersebut, pimpinan satker maupun pimpinan unit eselon-1 dapat memonitor dan mengendalikan pelaksanaan anggaran pada unit kerjanya masing-masing.

Mendikbud serahkan penghargaan kepada satker yang berkinerja terbaik.

Aplikasi MoLK SIMKeu tersebut dipamerkan pada Rakor Pengelola Keuangan di lingkungan Kemendikbud, yang dihadiri oleh seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara, sebanyak 736 orang dari seluruh provinsi, bertempat di hotel Sahid Jakarta, dari tanggal 25-27 Januari 2018. Rakor tersebut dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Prof. Dr. Muhajir Effendi M.AP dan dihadiri oleh Menteri Perencanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Dr, Asman Abnur, SE, M.Si.

Pada Rakor tersebut dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) antara Mendikbud dengan seluruh pejabat Eselon 1, yang disaksikan Menteri PAN RB. Perjanjian Kinerja merupakan komitmen pimpinan unit utama di lingkungan kemendikbud dalam melaksanakan program kerjanya sesuai target ouput dan anggaran yang telah ditetapkan.

Dalam sambutannya Mendikbud menyampaikan, bahwa saat ini kemendikbud tidak hanya menargetkan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penyajian laporan keuangannya, namun juga mendorong seluruh satker untuk meningkatkan kualitas belanjanya agar lebih baik, akuntabel, dan bermartabat. Untuk meningkatkan kualitas belanja tersebut, langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain membangun berbagai aplikasi di bidang pengelolaan keuangan, pelelangan dilaksanakan dengan lebih awal, perencanaan penganggaran disusun dengan lebih matang, monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran lebih ketat, dan efisiensi belanja yang lebih progresif.

Pada tahun anggaran 2017, realisasi anggaran Kemendikbud mencapai 97,10% dari pagu sebesar Rp. 37,96 triliun, di atas capaian tahun 2016 yang hanya mencapai 88,9 %, bahkan di atas rata-rata nasional yang hanya mencapai 91,01 %. Capaian tahun 2017 tersebut merupakan capaian tertinggi yang pernah diraih Kemendikbud.

Anggaran Kemendikbud pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 2,12 trilliun dibanding tahun 2017, yaitu dari 37,96 trilliun menjadi 40,09 trilliun. Lebih dari 70% anggaran tersebut dialokasikan untuk pemenuhan program-program yang Pro Rakyat, dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Program-program tersebut diantaranya, Peningkatan mutu dan akses pendidikan, Program Inonesia Pintar (PIP), bea siswa, Penguatan Pendidikan Vokasi, tunjangan profesi guru, penyediaan sarana-prasarana sekolah, layanan di bidang kebudayaan dan bahasa, serta bantuan pendidikan lainnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi, P.hD selaku ketua penyelenggara melaporkan bahwa berbagai aplikasi yang telah dikembangkan kemendikbud terkait pengelolaan keuangan di antaranya adalah:

1. Molk Simkeu (Monitoring Laporan Keuangan Simkeu), yang dapat memonitor realisasi anggaran dan laporan keuangan secara online dan realtime setiap satker di lingkungan Kemendikbud.
2. E-performance, untuk memonitor kinerja capaian ouput dan anggaran. Aplikasi ini dibangun berkerjasama dengan Kementerian PAN RB,
3. E-planning (elektronik perencanaan program dan anggaran Kemendikbud) yang dapat memonitor setiap pergeseran akun belanja apabila terjadi revisi pada setiap satker;
4. SIMPROKA, Sistem Informasi Manajemen Program, Kegiatan, dan Anggaran;
5. SIMBAJA. Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa, yang sudah terintegrasi dengan LPSE (Layasan Pengadaan Secara Elektronik) dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dan SIMPel (Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung) dari Kemenkeu.

Selanjutnya Didik Suhardi menjelaskan, bahwa kemendikbud telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangannya selama empat tahun berturut-turut, yaitu tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016. Tahun ini ditargetkan opini WTP tersebut dapat dicapai kembali untuk yang kelima kali.

Demikian pula halnya dengan penilaian atas Sistem Akuntabiltas Kinerja (SAKIP) yang dilakukan oleh Kemenpan RB, setiap tahun nilainya selalu meningkat. Pada tahun 2016 skor SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) Kemendikbud naik 2,3 poin, dari 73,43 pada tahun 2015, menjadi 75,73 pada tahun 2016. “Semoga untuk tahun 2017 nilainya dapat meningkat lagi,” ujarnya.

Dalam acara Rakor keuangan tersebut berbagai penghargaan diberikan kepada satker yang berkinerja terbaik dalam berbagai aspek, yaitu; satker dengan kinerja pelaksanaan anggaran terbaik, perolehan nilai SAKIP terbaik, pengelola medsos terbaik, dan implementasi e-kehadiran terbaik.

Sumber: Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud

Share:

Baca Lanjutannya

Rapat Koordinasi Awal Penempatan Pegawai Subbagian TURT Tahun 2018

Mengawali tahun 2018 ini, seluruh subbag dan seksi di PPPPTK mengadakan  pemaparan rencana penempatan pegawai. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga PPPPTK PKn dan IPS mengadakan rapat koordinasi awal Subbag di Gedung Krakatau hari ini, Selasa, 2 Januari 2018. Agenda pokok pertemuan tersebut adalah pemaparan rencana penempatan pegawai khususnya Subbag TURT dalam rangka peningkatan karier pegawai Subbag TURT. 

Rencana penempatan pegawai Subbag TURT dibuat berdasarkan evaluasi kompetensi, asesmen online yang telah dilakukan pada pertengahan 2017, dan kebutuhan jabatan 2018. Selama proses pengajuan rencana ini, setiap pegawai secara terbuka diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide dan saran demi kemajuan bersama, juga keberatan apabila ada selama proses penyesuaian nanti. Kebutuhan jabatan yang masih belum terisi disampaikan dengan kualifikasi dan persyaratannya. Dengan evaluasi dan keterbukaan ini, diharapkan penempatan pegawai yang optimal, yaitu fit (layak) dan proper (patut).

Akhmadi, Kabag Umum PPPPTK PKn dan IPS, menyampaikan bahwa setiap ASN memiliki kewajiban kinerja yang harus dipenuhi. 

Dalam sesi arahan, Akhmadi, Kabag Umum PPPPTK PKn dan IPS, menyampaikan bahwa setiap ASN memiliki kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan berupa laporan kegiatan yang diperiksa sesuai aturan dan juga ditindaklanjuti hasil pemeriksaannya. Oleh karena itu, Akhmadi mengingatkan kembali bahwa di samping melaksanakan tugasnya, setiap pegawai juga harus selalu tertib pencatatan administrasi kegiatannya dalam SKP online sebagai pertanggungjawaban. Arahan khusus untuk tiap unit juga disampaikannya, antara lain:

1. Pada pegawai bagian BMN, agar selalu beracuan pada RKBMN demi tertib administrasi dan kelancaran pengajuan BMN;
2. Pada teknisi, agar selalu rutin mengecek langsung kondisi BMN di samping menerima laporan dari pegawai tempat BMN berada, dan memperkirakan masa pakai yang berguna untuk memperkirakan keperluan stok barang persediaan;
3. Pada petugas dokumentasi dan publikasi, agar meningkatkan kecepatan penemuan dokumen dengan memanfaatkan teknologi (e-office), serta memperbanyak publikasi; 
4. Pada petugas perpustakaan: agar melakukan pengembangan dengan membangun pojok-pojok perpustakaan di lobi, gedung widyaiswara, dan asrama;
5. Pada pramuwisma dan sopir: agar bekerja sesuai target rutin, dan menjaga citra lembaga sebagai bagian dari front office; 
6. Pada pramubakti: agar fokus menyelesaikan tugas utama sesuai kontrak di samping tugas tambahan lain.

Harnoko, Kasubbag TURT, menyampaikan rencana penempatan pegawai Subbag TURT. 

Pada sesi pemaparan, Harnoko, Kasubbag TURT, menyampaikan rencana penempatan pegawai Subbag TURT. Ia juga menambahkan bahwa ada dua BMN yang perlu mendapatkan perhatian tahun ini. Pertama, ruang dan rak gratifikasi, dihimbau kepada seluruh pegawai untuk menyerahkan segala gratifikasi untuk ditindaklanjuti sesuai POS penanganannya, jika perlu dipajang pada rak yang sudah disediakan. Kedua, mobil bioskop keliling, perlu dibuatkan POS dan penyiapan krunya sesuai juknis yang ada.

Secara umum, baik Akhmadi maupun Harnoko menyampaikan bahwa Subbagian TURT perlu menjaga koordinasi dan komunikasi antarpegawai maupun antar-unit, baik antar-bagian fasilitatif maupun dengan bidang-bidang substantif lembaga. Saling pengertian dan mengisi kekurangan antarpegawai juga perlu digalakkan. Dengan demikian, kelancaran dan keharmonisan kerja dalam lembaga akan terbangun.

Penempatan pegawai sesuai kualifikasi merupakan salah satu indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi Internal, yaitu perencanaan kebutuhan dalam Penataan Sistem Manajemen SDM. 

Share:

Baca Lanjutannya