Tim RBI Sosialisasikan hasil Rakor Pelaksanaan RBI

Sebagai tindak lanjut kegiatan Rakor Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal yang telah diikuti selama tiga hari (Rabu sampai dengan Jumat, 7 – 9 Februari 2018) di The Belezza Suite, Jakarta Selatan, tim TBI PPPPTK PKn dan IPS mengadakan Sosialisasi tentang Reformasi Birokrasi Internal pada Rabu, 21 Februari 2018. Ada dua hal pokok yang disampaikan dalam kegiatan ini, yaitu Prosedur Operasional Standar (POS) dan E-Office (administrasi untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi). Bapak Nasikh Lil Sidi, Kasi Pengelenggaraan, dan Bapak Harnoko, Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga, menyampaikan urgensi untuk melengkapi atau merevisi POS yang sudah ada sesuai tuntutan proses bisnis mutakhir, begitu pula untuk segera mengimplementasikan E-Office berupa SIM.

Bapak Nasikh Lil Sidi, Kasi Pengelenggaraan, menyampaikan urgensi kepatuhan untuk menjalankan Prosedur Operasional Standar (POS).

Harnoko, Kasubbag TURT, memaparkan implementasi SIM e-Office di Ditjen GTK.

Sosialisasi SIMPeL, SIM Pengadaan Langsung yang merupakan SIM terbaru yang diimplementasikan Kemendikbud

Ada dua SIM yang diperkenalkan dan segera diimplementasikan, yaitu SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung) dan SIM Persuratan. SIMPeL merupakan sistem yang dibangun untuk memfasilitasi proses pengadaan langsung secara elektronik dan mengelola database hasil pengadaan langsung. Basis data hasil pengadaan yang dikelola melalui aplikasi SIMPeL juga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan evaluasi pengadaan langsung. Melalui SIMPeL, pengadaan menjadi lebih akuntabel karena APIP juga dapat mengawasi secara langsung detail pengadaan yang diselenggarakan setiap lembaga. Di sisi lain, SIM-Persuratan juga merupakan persuratan berbasis elektronik yang dibangun untuk mempercepat penyampaian informasi dan layanan, meningkatkan kerahasiaan informasi dan efektifitas kerja, selain juga untuk mengakomodir tingginya mobilitas pegawai.

Bapak Mahfud Junaedi menyampaikan keunggulan SIMPeL, SIM Pengadaan Langsung Kemendikbud

POS dan E-Office merupakan bentuk pelaksanaan empat dari delapan program area perubahan yang menjadi fokus reformasi birokrasi di lingkungan Kemendikbud, yaitu: manajemen perubahan, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan tata laksana. ***

Share:

Baca Lanjutannya

Tim RBI PPPPTK PKn dan IPS Ikuti Rakor Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) tengah mengikuti Rapat Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi selama tiga hari (Rabu sampai dengan Jumat, 7 – 9 Februari 2018) di The Belezza Suite, Jakarta Selatan. Pejabat struktural PPPPTK PKn dan IPS yang hadir sebagai peserta kegiatan ini adalah: 

1. Drs. Harnoko, M.Pd., Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga
2. M. Nasikh Lil Sidi, S.Pd., Kasi Penyelenggaraan

Drs. Harnoko, M.Pd. dalam kegiatan Rakor Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal Kemendikbud Tahun 2018.

Pembukaan kegiatan Rakor Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen GTK Kemendikbud.

Narasumber dari itjen memaparkan materi.

Kegiatan ini bertujuan menyusun program kerja Reformasi Birokrasi Internal tahun 2018. Sebagai narasumber, panitia kegiatan rakor menghadirkan Agam Bayu yang merupakan Kabag Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian Inspektorat Jenderal Kemendikbud sebagai pembina program reformasi birokrasi di lingkungan Kemendikbud. Agam Bayu menyampaikan tentang delapan area perubahan reformasi birokrasi sesuai Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 yang tertuang dalam PERMEN PAN-RB No. 11 Tahun 2015. Dalam Road Map tersebut ditetapkan tiga sasaran yaitu: birokrasi yang bersih dan akuntabel; birokrasi yang efektif dan efisien; serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi tersebut, ditetapkan delapan area perubahan reformasi birokrasi, yaitu mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, serta pelayanan publik.

Selain dari Itjen Kemendikbud, diundang pula narasumber dari satker di lingkungan Ditjen GTK penerima sertifikat penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yaitu PPPPTK BOE, LPMP Jawa Tengah, dan BP PAUD DIKMAS Jawa Timur. Dengan sharing, narasumber itu diharapkan dapat menularkan best practice lembaganya kepada seluruh perserta lain. (tca)

Share:

Baca Lanjutannya

Perwakilan dari Seksi dan Subbag PPPPTK PKn dan IPS Ikuti Bimtek Implementasi E-Office

Staf PPPPTK PKn dan IPS mengikuti Bagian Umum dan Kepegawaian di bawah Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) menyelenggarakan Bimtek Implementasi Pengelolaan Surat Berbasis SIM E-Office di The Royal Padjadjaran Hotel, Bogor (1 s.d. 3 Februari 2018). Bimtek ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tata naskah dinas elektronik di lingkungan Ditjen GTK.

Kasubbag Tata Usaha, Bagian Umum dan Kepegawaian, Setditjen GTK melakukan brainstorming bersama peserta.

Peserta bimtek ini adalah petugas sistem persuratan yang terdiri dari Sekretaris Kepala, adminstrator, dan operator SIM, sedangkan narasumber berasal dari Pustekkom Kemendikbud sebagai pengembangan SIM persuratan elektronik yang tengah diimplementasikan.

Harry Budiharto, narasumber dari Pustekkom memaparkan fasilitas-fasilitas e-office yang dibangun Pustekkom dan diimplementasikan di Kemendikbud.

Nugroho Susanto mewakili Seksi Program PPPPTK PKn dan IPS mencatat materi dari Bapak Ulinnuha dari Biro Kepegawaian Kemendikbud.

Per 15 Januari 2018, Ditjen GTK telah mengimplementasikan SIM E-Office. UPT di bawah Ditjen GTK diinstruksikan untuk segera menerapkan persuratan elektronik sebagai salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi perkantoran (e-office). E-office menjadi salah satu kriteria penilaian kinerja lembaga dalam hal penataan tata laksana. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019, penataan tata laksana adalah salah satu dari delapan agenda perubahan dalam reformasi birokrasi. Penggunaan aplikasi e-office dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar merupakan salah satu indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi Internal unit kerja. Evaluasi terhadap pelaksanaan implementasi e-office ini dilaksanakan secara berkala oleh Ditjen GTK. (tca)

Share:

Baca Lanjutannya