• Koordinasi Tim Kerja Membangun Rencana Kegiatan Tahun 2024

    Manajemen BBGP Jatim bersama tim kerja dan para koordinatornya mengadakan rapat koordinasi mempersiapkan rencana kegiatan selama satu tahun sebagai salah satu upaya peningkatan kinerja di Gedung Nusantara 2 BBGP Jatim, Kamis (25 Januari 2024).

  • Sosialisasi Hasil Pendampingan ZI WBK/WBBM 2023

    Sekretaris Tim Kerja RBI BBGP Jatim, Akhmadi, mempresentasikan persiapan pengisian SIAZIK, hasil dari Sosialisasi Pendampingan Pembangunan ZI WBK/WBBM di Lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Selasa (21/02/2023).

  • Komitmen Bersama Membangun ZI-WBK/WBBM

    Seluruh pegawai BBGP Jatim menandatangani Komitmen Bersama Membangun Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Sun Hotel Madiun, Sabtu (04/03/2023).

  • Evaluasi Rutin Jumat Sehat

    Setelah acara olahraga bersama tiap Jumat, pimpinan bersama karyawan BBGP Jatim melakukan evaluasi rutin atas kegiatan yang telah terselenggara selama seminggu. Seluruh peserta apel dapat memberikan masukan guna perbaikan-perbaikan kegiatan yang akan datang.

Materi tentang Fraud dalam Capacity Building Pegawai

Materi tentang fraud disampaikan oleh Bapak Sumadianto Affandi, Kepala Bagian Umum PPPPTK PKn dan IPS, pada hari kedua kegiatan Capacity Building Pegawai di Yogyakarta, 18 November 2018. Materi ini disampaikan dalam rangka penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja lembaga.

Bapak Sumadianto Affandi, Kepala Bagian Umum PPPPTK PKn dan IPS, menyampaikan materi tentang fraud pada hari kedua kegiatan Capacity Building Pegawai di Yogyakarta, 18 November 2018.
Bapak Sumadianto Affandi, Kepala Bagian Umum PPPPTK PKn dan IPS, menyampaikan materi tentang fraud pada hari kedua kegiatan Capacity Building Pegawai di Yogyakarta, 18 November 2018.

PENGERTIAN FRAUD

FRAUD adalah pelanggaran yang dilakukan secara sengaja terhadap standar/prosedur dan/atau Kode Etik dan/atau nilai-nilai budaya perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada, pelanggaran yang bersifat kriminal seperti pelanggaran Hukum Pidana dan/atau Hukum Perbankan yang dapat menyebabkan atau telah menyebabkan kerugian materiil kepada bank atau nasabah dan/atau baik secara langsung atau tidak langsung memberikan keuntungan kepada Pekerja, keluarga Pekerja, atau pihak ketiga lainnya.


UNSUR-UNSUR FRAUD

  1. Perbuatan melawan hukum/ketentuan dengan sengaja
  2. Pelaku, orang dalam atau orang luar
  3. Mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompok
  4. Menimbulkan kerugian bagi orang lain atau perusahaan

SEGITIGA FRAUD (FRAUD TRIANGLE THEORY)

1. Need/Pressure

  • Adanya TEKANAN kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh pelaku fraud (contohnya: tekanan ekonomi/masalah keuangan, misalnya banyak hutang, kebutuhan tidak terduga, biaya kesehatan)
  • Konsumtif: pengeluaran lebih besar daripada penghasilan, gaya hidup melebihi kemampuan
  • Sifat buruk (Contoh: judi, narkoba, minuman keras)
  • Lingkungan pekerjaan (Contoh: perlakuan buruk dari atasan)
  • Kesenjangan sosial 
  • Politik, misalnya: untuk dana kampanye

2. Opportunity

PELUANG yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan fraud biasanya disebabkan karena internal control yang lemah, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang.


Faktor-faktor yang dapat meningkatkan faktor kesempatan, antara lain:
  • Sistem pengendalian yang lemah
  • Tidak ada ukuran kualitas kerja yang baku
  • Gagal/tidak ada sanksi pada pelaku fraud
  • Kurangnya informasi sehingga tidak memahami keadaan yang sebenarnya

3. Rationalization

Pelaku mencari alasan PEMBENARAN atas tindakan fraud yang dilakukan, misalnya:
  • Tindakannya untuk membiayai biaya pengobatan
  • Masa kerja yang cukup lama dan merasa seharusnya berhak mendapatkan lebih daripada yang dia dapatkan (posisi, gaji, promosi)
  • Tidak ada pembagian dari keuntungan perusahaan kepada karyawan
Faktor-faktor yang dapat meningkatkan faktor pembenaran:
  • Mencontoh atasan atau teman sekerja
  • Iri hati
  • Balas dendam
Di antara ketiga elemen segitiga fraud, OPPORTUNITY merupakan elemen yang paling memungkinkan untuk diminimalisir melalui: 
  • Penerapan proses, prosedur dan kontrol
  • Upaya deteksi dini terhadap fraud


PELAKU FRAUD

1. Employees – Karyawan Bank
2. Customers – Nasabah Bank
3. Vendors and Agencies – Mereka yang memberikan service kepada bank, namun melakukan tindakan yang merugikan bank, seperti menjual data bank, memalsukan tagihan, mark up harga, dsb


AKIBAT FRAUD

Bagi BANK
  • Kerugian finansial
  •  Biaya tambahan utk proses polisi, kejaksaan, pengadilan
  • Reputasi buruk dimata BI, customers, pemegang saham
Bagi PELAKU
  • Sanksi dari perusahaan
  • Hukuman sosial ( malu, dijauhi teman, keluarga ikut malu )
  • Tercemarnya nama baik
  • Dihantui perasaan bersalah
  • Berurusan dgn kepolisian, pengadilan bahkan bisa dipenjara
  • Ganti rugi


CONTOH FRAUD

  • Memalsukan tanda tangan
  • Menyalahgunakan kartu kredit / ATM milik nasabah
  • Pembukaan rekening fiktif
  • Mencairkan dana nasabah dan menyetorkan ke rekening lain bukan milik nasabah ybs
  • Penyalahgunaan dana titipan pembukaan rekening milik nasabah
  • Membuat laporan fiktif kegiatan promosi
  • Pemberian suku bunga deposito yang tidak sesuai dengan ketentuan

Bapak Sumadianto Affandi, Kepala Bagian Umum PPPPTK PKn dan IPS, menyampaikan materi tentang fraud pada hari kedua kegiatan Capacity Building Pegawai di Yogyakarta, 18 November 2018.

PENCEGAHAN FRAUD

  1. Membina, memelihara dan menjaga mental / moral pegawai agar senantiasa bersikap jujur, disiplin, setia, beretika dan berdedikasi
  2. Membangun sikap peduli terhadap kepatuhan, ketelitian dan kehati-hatian
  3. Memahami kebijakan dan prosedur dengan benar
  4. Aktivitas pengendalian adalah First Line of Defense
  5. Melakukan eskalasi jika menemukan kendala maupun penyelesaian permasalahan


Penulis: Akhmadi
Editor: Tricahyo Abadi
Share:

PPPPTK PKn dan IPS Tingkatkan Kompetensi Pegawai melalui Capacity Building Pelayanan Prima

Guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan para pegawai dalam melayani dan berkomunikasi dengan para pelanggan maka PPPPTK PKn dan IPS menyelenggarakan pembinaan pegawai melalui kegiatan “Capacity Building Pelayanan Prima bagi Pegawai PPPPTK PKn dan IPS”. Program ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 17 s.d. 19 November 2018 di Daerah Istimewa Yogyakarta. 



Dengan mengikuti kegiatan ini, diharapkan seluruh pegawai dapat memiliki motivasi kerja yang tinggi, memiliki karakter yang positif dalam bekerja, dan mampu membangun team work yang solid dalam mewujudkan cita-cita lembaga. Selain hal tersebut, juga diharapkan para pegawai memiliki paradigma berpikir yang terbuka dan inovasi-inovasi kekinian. Implementasi nilai-nilai baik dan positif yang relevan dengan tugas dan jabatan serta kewenangan masing-masing pegawai khususnya dalam hal service excellence diharapkan mampu meningkatkan branding dan nilai lembaga di mata publik.



Kegiatan capacity building ini diikuti oleh seluruh pegawai PPPPTK PKn dan IPS dan dalam pelaksanaannya dipandu oleh para trainer yang mumpuni dan memiliki kompetensi serta berpengalaman dengan sertifikasi kompetensi, baik nasional maupun internasional. Kegiatan dilaksanakan baik secara in-door maupun out-door



Kegiatan in-door dilaksanakan di Hotel Horison Yogyakarta untuk dapat memberikan gambaran dan teori praktis dari service excellence. Sedangkan kegiatan out-door dilakukan untuk dapat melihat realita perkembangan keilmuan yang terjadi dimasyarakat serta untuk dapat mengapresiasi budaya sebagai bagian tidak terpisahkan dari pendidikan. Kegiatan out-door dilaksanakan di Keraton Yogyakarta, Taman Nasional Gunung Merapi, Illusion Room Meseum D’Walik, dan di Malioboro Yogyakarta.




Materi service excellence yang disampaikan diawali dengan pentingnya kita sebagai pegawai yang melayani pelanggan untuk bisa Mendengarkan Pelanggan. Mendengarkan Pelanggan menjadi kunci keberhasilan karena dengannya kita akan tahu dan dapat memilah yang mana kebutuhan pelanggan dan yang mana bersifat keinginan pelanggan. Kebutuhan pelanggan tentu perlu kita penuhi namun keinginan pelanggan perlu didiskusikan lebih lanjut sehingga teridentifikasi mana yang prioritas untuk dilayani dan mana yang belum prioritas. Penting untuk diingat bahwa setiap menghadapi pelanggan agar memprioritaskan pada upaya memahami perasaannya terlebih dulu baru menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dari segi spiritual, memberikan hal baik pada orang lain adalah memberikan hal yang baik pada diri sendiri, memberikan service excellence kepada pelanggan berarti memberikan yang terbaik bagi lembaga sendiri.

Pelanggan ada dua yaitu internal dan eksternal. Pemenuhan layanan kepada Pelanggan Internal akan menjadikan lembaga semakin kompak. Kunci kekuatan layanan internal ada pada koordinasi. Sedangkan kekuatan dan keberhasilan layanan Pelanggan eksternal ada pada Sistem layanan yang terstandar. 

Keberhasilan Service Excellence itu sendiri sangat dipengaruhi oleh tiga unsur penting dan masing-masing unsur memiliki prosentase tingkat pengaruh keberhasilannya yaitu Product Excellence 20%, System Excellence 20%, dan People Excellence 60%. Dengan demikian, people yang dalam hal ini adalah pegawai memiliki peran yang dominan.

Kekuatan komunikasi juga dipengaruhi oleh verbal sebesar 5%, intonasi sebesar 38%, dan body language 57%. Walaupun hanya 5%, komunikasi verbal merupakan pondasi penting dari komunikasi. Oleh karena itu dalam melakukan komunikasi, kita hendaknya dapat selalu berbicara secara tepat, kepada orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dan posisi yang diajak bicara juga pada level yang tepat.


Cara berkomunikasi pegawai dengan pelanggan juga dipengaruhi oleh beberapa hal berikut yaitu Hospitality, Empathy, Attitude, Respect, dan Time yang disingkat menjadi HEART (hati). Pada intinya, pegawai harus dapat melayani para pelanggan dengan sepenuh hati.

Dalam melayani para pelanggan sepenuh hati kita harus memahami fungsi dan level tersenyum. Senyum kepada siapapun adalah senyum level 1. Senyum level 2 berguna sebagai penghargaan dan untuk dapat mengambil respect pelanggan, yaitu dengan cara membuka mulut. (senyum level 2) serta kita harus tersenyum sambari tertawa dengan sahaja kepada pelanggan yang sudah kita kenal (senyum level 3).

Penulis: Akhmadi
Editor: Tricahyo Abadi
Share:

Persyaratan Pengajuan Cuti PNS

Mendekati akhir tahun, biasanya kawan-kawan PNS banyak yang mengajukan permohonan cuti. Tapi kadang kita kurang paham bagaimana persyaratan dan prosesnya. Inilah persyaratannya.

  1. Pekerja telah bekerja sekurang‐kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus.
  2. Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja
  3. Cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja
  4. Untuk mendapatkan cuti tahunan, pekerja yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat/perusahaan yang berwenang memberikan cuti
  5. Cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti
Tata Cara Pemberian Cuti PNS dapat diunduh di sini:
Tata Cara Pemberian Cuti PNS 

Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti bisa diunduh di sini:
Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti 

Share:

Studi Tiru ke PPPPTK BMTI, PPPPTK PKn & IPS Berkomitmen Benahi RBI

Tim RBI PPPPTK PKn dan IPS melakukan studi tiru Pelaksanaan RBI ke PPPPTK BMTI Bandung selama tiga hari, 1 sampai dengan 3 November 2018. Studi tiru ini bertujuan untuk mendapatkan contoh best practices yang sudah dilakukan oleh PPPPTK BMTI untuk diterapkan di PPPPTK PKn dan IPS. 


Tim RBI PPPPTK PKn dan IPS mendapatkan banyak praktik-praktik baik PPPPTK BMTI yang bisa diambil untuk diterapkan oleh PPPPTK PKn dan IPS. Detail kegiatan ini sebagai berikut.

Pembukaan Kegiatan 

Kepala PPPPTK BMTI, Drs. Marthen Katte Patiung, M.M., sedang tidak berada di tempat sehingga seluruh kegiatan dipimpin oleh Drs. Agung Riyanto, M.Eng. selaku Kabag Umum mewakili Kepala di Gedung Panglayungan.

Tim PPPPTK PKn dan IPS diterima oleh beberapa orang selaku tim PPPPTK BMTI yang terdiri dari:
  1. Drs. Agung Riyanto, M.Eng. (Kabag Umum)
  2. Dr. I Gusti Made Ardana, S.Pd., M.T. (Kabid Program dan Informasi)
  3. Dra. Kusmarini, M.Pd. (Kabid Fasilitasi Peningkatan Kompetensi)
  4. Dr. Yanto Permana (Kepala Seksi Evaluasi, Ketua Tim RBI)
  5. Sumarna, S.E. (Kasubbag Perencanaan dan Penganggaran)
  6. Ipan Ilmansyah Hidayat, S.E. (Kasubbag Tata Laksana dan Kepegawaian)
  7. Hernawati, S.H., M.Si.  (SPI)
  8. Yanto Irianto (Penata Dokumen)

Selama pembukaan/penerimaan, masing-masing pejabat menyampaikan pentingnya membangun sinergi untuk tercapainya satu suara, satu persepsi, satu visi dan misi dalam mengelola lembaga. Sinergi harus terbangun antarpegawai: pejabat-staf, antarpejabat, antarstaf. Dengan sinergi tersebut, seluruh permasalahan akan mudah diatasi dan perjalanan lembaga akan semakin lancar dan tujuan lembaga akan mudah diraih tanpa harus menguras energi, waktu, dan sumber daya lainnya.

Pada prinsipnya seluruh sistem yang ada di PPPPTK BMTI dapat dicopy, ditiru, dipindahkan, dan disesuaikan di lembaga manapun yang akan melaksanakan RBI. Namun, tingkat keberhasilannya bisa berbeda. Selain dokumen dan sistem, keberhasilan reformasi birokrasi lembaga terutama ditentukan oleh karakter pelaku dan pelaksana sistem tersebut. Karakter yang dimaksudkan adalah perubahan mind set/pola pikir serta budaya kerja yang profesional dan produktif. Spirit perubahan itulah yang akan menentukan kesuksesan implementasi sistem tersebut.

Namun demikian disampaikan pula bahwa tidak ada hal yang sulit. Selama ada kemauan tentu akan ada jalan keluar menuju kesuksesan. Dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang serius, pemantauan dan evaluasi yang ketat, tindak lanjut yang didasarkan atas hasil pantauan dan evaluasi tersebut, serta dibarengi dengan spirit perubahan menuju lembaga yang profesional, maka tujuan lembaga akan terwujud.

Implementasi RBI di PPPPTK BMTI

Implementasi program RBI di PPPPTK BMTI mulai dari tahap persiapan dokumen sampai dengan tahap evaluasi oleh MenPAN dan RB dijelaskan secara rinci oleh Kasi Evaluasi Dr. Yanto. Dr. Yanto juga sebagai ketua Tim RBI dan sebagai leader dalam penyiapan dokumen secara soft file melalui web blog. 

Dr. Yanto memaparkan implementasi RBI di PPPPTK BMTI.

Dokumen RBI secara prinsip disiapkan dengan mengacu pada instrumen evaluasi LKE-ZI menuju WBK. Dari instrumen evaluasi tersebut maka hampir seluruh dokumen yang diperlukan dalam program RBI sudah tercatat. Penting untuk diprioritaskan bahwa dari keenam Bidang Reformasi Birokrasi tersebut maka yang paling penting adalah Bidang Manajemen Perubahan dan Bidang Peningkatan Kualitas Layanan Publik. Prioritas pada dua bidang yang merupakan inti RBI tersebut akan mempercepat perubahan-perubahan mendasar dalam area perubahan yang lainnya.

Proses Penyiapan Tim Pelaksana

Pejabat struktural berfungsi sebagai leaders dalam tim RBI tersebut dan Kasi Evaluasi sebagai Ketua Tim RBI. Dalam penyiapan tim pelaksanan RBI, pertimbangan utama adalah dipilihnya para pegawai yang memiliki kinerja baik. Pegawai berkinerja baik bukanlah yang semata-mata pandai atau rajin, tetapi yang benar-benar memiliki integritas dan kemauan serta kemampuan untuk menyelesaikan dan mensukseskan program RBI. 

Tim RBI diambil dari berbagai unit kerja yang selanjutnya seluruh tim dibagi dalam enam bidang reformasi. Unit kerja asal tidak menjadi pertimbangan prioritas terkait dengan kesesuaian bidang garap reformasi, sehingga dalam satu bidang perubahan tersebut dapat terdiri dari beberapa pegawai dari beberapa unit kerja. Tim RBI ini selanjutnya menyusun dokumen sekaligus sebagai agen dalam implementasi RBI sesuai dengan bidangnya. 

Tim RBI selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan sebagai bukti formal dokumentasi dan diberdayakan serta difasilitasi sesuai dengan tugas dan tujuan penyelesaian program RBI.

Proses Penyiapan Dokumen

Penyiapan dokumen secara intensif dilakukan mulai bulan Juli 2018. Fokus penyiapan adalah pada kelengkapan dokumen baik dokumen utama maupun dokumen penunjuang. Mulai dari peraturan yang terkait sampai dengan bukti-bukti pelaksanaan atas sistem yang dilaksanakan. Dalam proses penyiapan dokumen tersebut, tim RBI PPPPTK BMTI juga meminta pendampingan Penyiapan dokumen RBI kepada Tim dari Ditjen GTK dan Tim dari Irjen Kemendikbud.   

Seluruh dokumen disiapkan dalam bentuk, hard copysoft file, dan disajikan dalam versi web based. Dengan demikian dokumen dapat dicek dan dipastikan kelengkapannya serta akan dengan mudah ditemukan dan ditunjukkan kepada tim penilai. Seluruh dokumen yang berupa sistem baik SOP maupun SP dipastikan telah dilaksanakan sehingga semua bukti pelaksanaan tersebut dapat direkam pula dalam aplikasi RBI on-line. Lebih lengkap dokumen hasil dapat dilihat dalam link alamat web sebagai berikut:

- http://rbibmti.blogspot.com
- http://sippbmti.blogspot.com

Proses Penilaian

Terdapat dua tahap penilaian oleh MenPAN-RB yang dilakukan selama proses menuju RBI. Penilaian pertama dilakukan di Kemendikbud Jakarta untuk paparan menjelaskan sistem dan kelengkapan dokumen serta penilaian yang kedua dilakukan di PPPPTK BMTI untuk melihat realitas implementasi program RBI.

Pada penilaian tahap pertama maka pimpinan lembaga yaitu Kepala Pusat sendiri yang harus menjelaskan program yang dilakukan di depan tim men PA-RB. Sedangkan tim RBI dan pejabat lainnya hanya bersifat tim supporting untuk membantu Kepala Pusat. Pertanyaan banyak mengarah pada tugas dan fungsi lembaga dalam melayani pelanggan serta bentuk reformasi birokrasi yang dilakukannya. Selain hal tersebut ditanyakan pula inovasi-inovasi yang dilakukan untuk kemudahan dan kecepatan dalam melayani pelanggan sesuai dengan tugas dan fungsi pokok lembaga.

Penilaian tahap kedua di lembaga olen Tim Men PAN-RB tidak lagi berfokus pada dokumen melainkan lebih pada performance lembaga dari fisik maupun kehidupan/aktifitas pegawai dan semua warga yang ada di lembaga terfsebut. Secara rinci yang disiapkan dalam penilain ini meliputi:

  • Keterlibatan dan pemahaman semua pegawai dalam kegiatan RBI (fokus pada kinerja, tugasnya apa, bentuk pekerjaan apa, hasilnya apa, kapan berhasil dan kapan selesai)
  • Kebersihan gedung, lingkungan dan termasuk fasilitas
  • Atribut-atribut RBI dipasang pada tempat yang strategis.
  • Kelengkapan ruangan dan fasilitas pendukung program RBI
  • Kepedulian dan keramahan pegawai kepada semua orang.
  • Disiapkan semua bukti-bukti dari apa yang sudah dipaparkan pada penilaian pertama di jakarta.

Diskusi dan Tanya Jawab

Diskusi dan tanya jawab berlangsung mulai dari kegiatan Pembukaan, kegiatan penjelasan RBI, maupun saat kunjungan ke lokasi. Pertanyaan yang diajukan bervariasi mulai dari persiapan, pelaksanaan, penilaian serta tindak lanjutnya program RBI.

Dapat disimpulkan bahwa secara umum terlihat banyaknya dokumen yang harus disiapkan dalam rangka melaksanakan program RBI. Dalam hal ini disampaikan agar tidak melihat jumlah dan banyaknya dokumen tetapi fokuskan perhatian pada apa yang harus dilakukan saat ini dan dokumen mana yang harus disusun saat ini. Dengan membuat prioritas penyelesaian maka secara tidak terasa sejumlah dokumen tersebut akan dapat terselesaikan.

Permasalahan pemilihan tim kerja RBI maka harus dipilih tim kerja yang dapat sebagai tunas integritas. Sehingga selain kemampuan dalam menyelesaikan dokumen RBI juga harus mampu menjelaskan maksud dan tujuan dokumen serta mampu mengawal implementasinya pada unit kerja terkait. Tim kerja seharusnya juga berfungsi sebagai implementator program RBI.

Manajemen atau pejabat struktural dan para pejabat departemen harus menjadi pelopor dan role model bagi implementasi RBI di bidang perubahan atau pada unit kerja masing-masing.

Permasalahan biaya implementasi program RBI juga menjadi bahan diskusi dalam pertemuan tersebut. Pada prinsipnya seluruh dana yang diperlukan untuk penyelesaian program RBI dialokasikan dari dana DIPA dengan dicarikan dan disesuaikan dengan mata anggaran yang relevan dalam POK. Perlu dilakukan bedah DIPA untuk melihat kemungkinan pembiayaan yang dapat dilakukan dan jika dipandang penting maka dapat diusulkan revisi RKAKL/POK.  

Dokumen yang telah disusun oleh PPPPTK BMTI dapat diunduh melalui laman di atas dan dapat dipakai oleh PPPPTK PKn dan IPS.

Kunjungan ke Lokasi

Unit Layanan Terpadu selain menangani permasalahan layanan sesuai tugas dan fungsi utama lembaga, juga difungsikan pula untuk penanganan informasi, konsultasi dan pengaduan.

Penanganan gratifikasi dilakukan sesuai POS dan ditampilkan beberapa benda gratifikasi dalam lemari gratifikasi yang diletakkan di loby utama gedung kantor PPPPTK BMTI.

Berikut beberapa contoh foto implementasi RBI yang telah dilaksanakan.

Ruang presensi pegawai, tempat pegawai melakukan finger printing. Ruangan ini juga menyediakan informasi SDM.

Ruang tunggu prioritas

Ruang Unit Layanan Terpadu (layanan informasi, konsultasi, dan pengaduan)
Informasi terkait komitmen para pejabat untuk maklumat layanan dan menolak gratifikasi serta foto pegawai teladan yang terdiri dari petugas cleaning service, asrama, dan keamanan. Satu foto masih kosong terkait dengan widyaiswara teladan (penilaian dilakukan akhir tahun) 


Penutupan

Pada sesi akhir studi tiru, setelah acara kunjungan lapangan selesai maka dilakukan penyerahan cindera mata dari PPPPTK PKn dan IPS yang diwakili oleh Kabag Umum Bpk. Sumadianto Affandi, S.Pd., MM. kepada PPPPTK BMTI yang diwakili oleh Kabag Umum Drs. Agung Riyanto, M.Eng. Prosesi penyerahan cindera mata sebagai akhir dari kegiatan ini dan juga sebagai bentuk terimakasih dan rasa hormat atas layanan dan dukungan dari tim PPPPTK BMTI kepada tim PPPPTK PKn dan IPS.

Acara studi tiru diakhiri dengan melaksanakan foto bersama yang dilakukan di depan Gedung Administrasi.

Usulan Tindak Lanjut

Usulan tindak lanjut studi tiru program RBI yang dimaksudkan adalah perlunya upaya melakukan kajian dan analisis atas hasil-hasil kunjungan studi tiru sehingga diperoleh dokumen-dokumen persiapan implementasi RBI berupa :
  • Posisi saat ini atas implementasi program RBI di PPPPTK PKn dan IPS
  • Hasil studi tiru berupa dokumen, sistem dan kegiatan PPPPTK BMTI yang akan dikembangkan dan diimplementasikan lebih lanjut di PPPPTK PKn dan IPS 
  • Program kerja implementasi RBI termasuk didalamnya analisa situasi dan kondisi.
  • Program-program lanjutan atas studi tiru yang dalam waktu dekat akan melibatkan PPPPTK BMTI serta lembaga lain yang dianggap memiliki pengaruh kuat dalam proses implementasi. 

Untuk kepentingan tersebut dan upaya percepatan implementasi program RBI maka perlu kiranya melakukan hal-hal sebagai berikut :
  • Penyusunan tim kerja RBI
  • Menngimplementasikan program RBI dengan melakukan reviu atas dokumen yang telah dimiliki dan segera melaksanakannya
  • Melakukan studi tiru lanjutan di PPPPTK BMTI secara berkelanjutan dan parsial dengan berbasis pada Area Bidang Perubahan atau berbasis pada Unit Kerja.
  • Melakukan rekruitmen pegawai melalui mekanisme PPNPN untuk kompetensi Programmer sebanyak minimal 2 (dua) orang yang akan mulai bekerja pada bulan Januari 2019. hal tersebut untuk menyusun aplikasi RBI. Sekaligus rekruitmen PSG/PKL sebanyak minimal 6 orang untuk kompetensi programing untuk mendukung pekerjaan penyusunan aplikasi yang akan dilaksanakan.
  • Melakukan pantauan dan evaluasi secara periodik dan intensif guna melihat ketercapaian dan progres implementasi program RBI.

Penulis: Akhmadi
Editor: Tricahyo A.

Share:

Hari Kerja, Toleransi Waktu Kedatangan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja

Hari kerja di lingkungan PPPPTK PKn dan IPS adalah lima hari kerja, mulai Senin sampai dengan Jumat dengan jumlah jam kerja sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.

No.
Hari
Jam Kerja
1Senin - KamisPukul 07.30 - 16.00
IstirahatPukul 12.00 - 13.00
2JumatPukul 07.30 - 16.30
IstirahatPukul 11.30 - 13.00


Pegawai diberikan toleransi waktu kedatangan dengan penggantian jam kerja pada hari yang sama. Pegawai yang tidak masuk dan pulang kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja diberi sanksi pengurangan tunjangan kinerja. Toleransi waktu kedatangan pegawai adalah sebagai berikut:


KETERLAMBATAN (TL)
WAKTU MASUK BEKERJA
PERSENTASE
PENGURANGAN
TUNJANGAN KINERJA
TL 1
07.31 s.d.< 09.01 0 % dengan kewajiban mengganti waktu keterlambatan sesuai jumlah waktu keterlambatan
TL 2
09.01 s.d.< 09.31
1%
TL 3
≥ 09.31dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk bekerja
1,5%


PULANG
SEBELUM
WAKTU
(PSW)
WAKTU PULANG BEKERJA
PERSENTASE
PENGURANGAN
TUNJANGAN
KINERJA
Hari
Bagi yang tidak memiliki kewajiban mengganti waktu keterlambatan
Bagi yang memiliki kewajiban mengganti waktu keterlambatan
PSW 1Senin-Kamis 15.31 s.d.< 16.00
Interval waktu
disamping
ditambah (+)
menit
keterlambatan
0,50%
Jumat16.01 s.d.< 16.30
PSW 2Senin- Kamis 15.01 s.d.< 15.31
1%
Jumat15.31 s.d.< 16.01
PSW 3Senin- Kamis 14.31 s.d.< 15.01
1,25%
Jumat15.01 s.d.< 15.31
PSW 4Senin- Kamis < 14.31 dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang bekerja
1,5%
Jumat< 15.01 dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang bekerja

Dasar:
Lampiran II Permendikbud Nomor 107 Tahun 2013

Share:

Update Informasi

Perpindahan KS Sekolah Penggerak
  1. Membuat Berita Acara difasilitasi oleh Dinas.
  2. Dinas berkoordinasi dengan BBPMP Jatim dengan membuat surat (dilampiri BA) dialamatkan kepada Dirjen PDM tembusan ke Kepala BBPMP Jatim dan Kepala BBGP Jatim.
  3. BBPMP Jatim akan memberikan link usulan perubahan KS tsb.
  4. Setelah disetujui dan keluar SK dari Dirjen PDM, Tim Kerja PSP di Dit. KSPS dan Tendik akan memberikan informasi ke TIm Pengembang SimPKB agar KS baru tsb disinkronkan ke Program Sekolah Penggerak di SimPKB.
  5. Laporan PMO oleh KS khusus bulan Agustus, terakhir tanggal 20 September 2023.
Sekolah Penggerak (03/05/2023)
  1. Ploting FSP dengan sekolah dampingan sedang proses dikerjakan.
  2. Penyamaan persepsi FSP seluruhnya dilakukan oleh Direktorat sehingga undangan dll. akan disampaikan oleh direktorat.
  3. Di wilayah lain juga sedang proses ploting, dan penugasan sebagai NS Pelatihan KP menunggu selesainya kegiatan Penyamaan persepsi FSP tersebut.
Pengelolaan Kinerja PMM (09/01/2024)
  • Perencanaan Pengelolaan Kinerja dapat dilakukan hingga 31 Januari 2024. Setelah itu, Anda dapat melanjutkan ke tahap Pelaksanaan. Jadi, Anda masih memiliki waktu untuk memahami langkahnya dan mendiskusikan rencana kinerja Anda bersama kepala sekolah.

Info Internal

SKP dan Kehadiran
  1. Rekap data presensi dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 3 Setiap Awal Bulan.
  2. Apabila ada ketidaksesuaian data, mohon segera konfirmasi ke bagian Subpokja Tatalaksana dan Kepegawaian sebelum tanggal 3 di awal bulan.
  3. Dimohon untuk mengisi Log Harian setiap hari.
catatan:
  • pengecekkan kehadiran pada laman kehadiran GTK dilakukan setiap hari diatas pukul 13.00 WIB;
  • dimohon dapat berkonfirmasi, apabila ada yang belum sesuai dengan kehadirannya;
  • Konfirmasi kehadiran dapat disampaikan kepada admin kehadiran masing-masing kantor (Admin Kehadiran Kantor Batu/Admin Kehadiran Kantor Sidoarjo);
  • dimohon Pokja menginformasikan kepada Kepegawaian terkait kepanitian apabila ada update nama-nama petugas yang ditunjuk/diganti.

Logo RBI