Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan

Banyak temuan dalam pelaporan keuangan yang harus ditindaklanjuti muncul berulang? Itulah mengapa lembaga perlu menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK). PIPK adalah pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Penerapan PIPK bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa Pelaporan Keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai.

Penerapan PIPK 

Prinsip-prinsip penerapan PIPK adalah:

1. Mendukung pencapaian tujuan organisasi;
2. Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses organisasi dan pengambilan keputusan khususnya dalam perencanaan strategis;
3. Sistematis, terstruktur, dan tepat waktu;
4. Mempertimbangkan keseimbangan aspek biaya dan manfaat; dan
5. Menjaga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

PIPK diterapkan oleh setiap Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari 1 (satu) atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa

Laporan Keuangan. 

Setiap Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan bertanggung jawab untuk mengelola, memelihara, dan memutakhirkan dokumentasi penerapan PIPK. Penerapan PIPK dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Penerapan PIPK oleh Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan dilaksanakan pada

1. tingkat entitas, termasuk penerapan Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK), dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan Pelaporan Keuangan suatu organisasi secara menyeluruh dan mempunyai dampak yang luas terhadap organisasi meliputi keseluruhan proses, transaksi, akun, atau asersi dalam Laporan Keuangan.
2. tingkat proses/transaksi, dilakukan terhadap proses/transaksi yang dilakukan secara manual maupun yang dilakukan menggunakan sistem aplikasi, dirancang dan diimplementasikan untuk memitigasi risiko-risiko dalam pemrosesan transaksi secara spesifik dan hanya terkait dan berdampak terhadap satu/sekelompok proses, transaksi, akun, atau asersi tertentu.

Penerapan PIPK tingkat entitas meliputi unsur-unsur pengendalian intern yang ada dalam Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan, yaitu:

1. lingkungan pengendalian;
2. penilaian risiko;
3. kegiatan pengendalian;
4. informasi dan komunikasi; dan
5. pemantauan

Penilaian PIPK

Penilaian PIPK adalah kegiatan yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan pengendalian dalam mendukung keandalan Pelaporan Keuangan. Yang dimaksud dengan manajemen adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab

untuk melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam

proses bisnis suatu unit kerja, termasuk di dalamnya adalah Tim Penilai.

Penilaian PIPK dilaksanakan pada:

1. tingkat entitas, dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali dalam rentang waktu tanggal 1 September tahun berkenaan sampai dengan tanggal 15 Januari tahun berikutnya. Penilaian Pengendalian Intern Tingkat Entitas pada tahun berikutnya dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya apabila entitas dipandang tidak mengalami perubahan signifikan.
2. tingkat proses/transaksi, dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun dalam rentang waktu tanggal 1 September tahun berkenaan sampai dengan tanggal 15 Januari tahun berikutnya.

Tim Penilai menyusun laporan hasil Penilaian PIPK untuk disampaikan kepada pimpinan

Entitas Akuntansi/Pelaporan dan Tim Penilai di atasnya secara berjenjang.

Laporan hasil Penilaian PIPK pada tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran (UAPPA-E1), Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran

(UAPA), Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN), Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran (UABUN), beserta dengan LKPP disampaikan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Laporan hasil Penilaian PIPK menyimpulkan efektivitas penerapan PIPK dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

1. Efektif;
2. Efektif dengan pengecualian; atau
3. Mengandung kelemahan material.

Laporan hasil Penilaian PIPK dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Pedoman

Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat, dan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Penilaian PIPK.

Reviu PIPK

Reviu PIPK adalah penelaahan oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang kompeten atas penilaian PIPK untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan laporan keuangan telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai. Reviu PIPK dilaksanakan terhadap penerapan PIPK yang berasal dari laporan hasil Penilaian PIPK yang disampaikan oleh Tim Penilai.

Reviu PIPK dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Perencanaan Reviu PIPK, APIP menyusun program kerja Reviu PIPK berdasarkan Penerapan,
2. Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Reviu PIPK direncanakan pada semester I tahun berikutnya.
3. Pelaksanaan Reviu PIPK,  dilaksanakan dengan metode uji petik (sampling) dan dilakukan paling lambat bersamaan dengan reviu LK K/L, LK BUN, atau LKPP.
4. Pelaporan Reviu PIPK.

Untuk setiap Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang direviu, APIP menyusun Catatan Hasil Reviu PIPK (CHR PIPK) dan/atau Laporan Hasil Reviu PIPK (LHR PIPK) dan disampaikan kepada Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang direviu paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan reviu. CHR PIPK adalah dokumen yang berisi simpulan yang didapatkan dari suatu proses reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan. LHR PIPK adalah laporan yang berisi kompilasi dari simpulan-simpulan yang terdapat pada CHR PIPK. CHR PIPK dan/atau LHR PIPK menjadi dasar Manajemen untuk membuat pernyataan tanggung jawab atas Laporan Keuangan. Apabila tidak dilakukan Reviu PIPK oleh APIP, hasil Penilaian PIPK oleh Tim Penilai digunakan sebagai dasar

Manajemen untuk membuat pernyataan tanggung jawab atas Laporan Keuangan.

Share:

Baca Lanjutannya

Kemendikbudristek Optimistis 1 Juta Guru ASN PPPK Segera Tercapai

Jakarta, 10 November 2023 – Sejak 2019, pemerintah terus berupaya menuntaskan permasalahan

kejelasan status dan kesejahteraan guru-guru honorer yang telah menahun. Seleksi guru Aparatur

Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) yang dilaksanakan sejak 2021

menjadi salah satu program prioritas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

(Kemendikbudristek) yang capaiannya terus ditingkatkan.

“Saat ini pemerintah tengah berupaya agar seluruh rombongan belajar dan mata pelajaran di sekolah negeri diampu oleh guru ASN. Target rekrutmen guru ASN PPPK dari tahun 2020 adalah 1 juta guru, dan diharapkan hingga nanti tahun 2024, 1 juta guru honorer itu dapat terangkat (menjadi ASN) semua,” disampaikan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK)

Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, dalam webinar Silaturahmi Merdeka Belajar (SMB) berjudul “Praktik Baik Pengangkatan Guru Honorer menjadi ASN PPPK” pada Kamis, (9/11).

Nunuk menjelaskan bahwa guru honorer yang telah diangkat menjadi guru ASN PPPK sejak tahun 2021 berjumlah 544.000 orang. Pada tahun 2023 masih berlangsung proses seleksi guru ASN PPPK sehingga nantinya akan ada tambahan sebanyak 296.000 orang guru ASN PPPK baru. “Dengan demikian, jumlah guru yang diangkat menjadi ASN PPPK nanti sudah mencapai lebih dari 800 ribu orang,” ungkapnya.

Dirjen GTK juga menjelaskan bahwa Kemendikbudristek memiliki visi untuk menjadikan guru sebagai profesi terhormat, bermartabat, dan membanggakan. “Untuk mewujudkannya, kami melakukan

berbagai upaya seperti koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga lain yang masuk ke dalam panitia seleksi nasional (panselnas) untuk merumuskan kebijakan seleksi guru ASN PPPK setiap tahun,” katanya.

Selain itu, bersama Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), Kemendikbudristek secara intensif

mengadakan rapat koordinasi

dengan pemerintah daerah

(pemda), khususnya untuk menyosialisasikan kebijakan dan mendorong pemda agar mengusulkan formasi sesuai dengan kebutuhan yang sudah dihitung. Kemudian, Kemendikbudristek juga memastikan pelaksanaan seleksi berjalan dengan baik dan turut membantu memberikan data pendukung untuk Kementerian

Keuangan agar bisa merumuskan kebijakan pembiayaan guru PPPK, termasuk membantu penyiapan

guru mengikuti seleksi dengan memberikan pelatihan mandiri atau online menggunakan learning

management system.

Dalam webinar tersebut hadir tiga narasumber lain, yakni Sekretaris Daerah Sumba Timur, Nusa

Tenggara Timur (NTT), Umbu Ngadu Ndamu; guru SDN 3 Tekad Tanggamus, Lampung, Guru ASN

PPPK 2021, Avisa Apvif Kusuma; dan guru SMP Negeri Nuba Arat,Sikka, NTT, Guru ASN PPPK 2022,

Yulius Edison Dara.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumba Timur, NTT, Umbu Ngadu Ndamu menjelaskan bahwa

total guru ASN PPPK di daerahnya berjumlah 1.230 orang. “Rinciannya adalah tahun 2020 ada 3 orang, tahun 2021 tahap 1 ada 78 orang, tahap 2 ada 50 orang, tahun 2022 dengan total yang lulus 1.099 orang,” ungkapnya.

Umbu menambahkan bahwa tahun ini daerahnya mendapat 532 formasi, namun guru honorer yang lolos ke tahap seleksi administrasi hanya 264 orang. Atas dasar hal itu, diperlukan upaya maksimal dari pihak pemerintah daerah agar para calon ASN PPPK bisa lolos ke tahapan-tahapan berikutnya.

“Beberapa contoh upaya yang dilakukan sebagai pemerintah daerah, misalnya dinas pendidikan,

melakukan sosialisasi kepada guru honorer tentang kelengkapan atau persyaratan menjadi guru ASN

PPPK, serta memperjuangkan kesejahteraan guru honorer khususnya yang sudah mengabdi selama puluhan tahun,” kata Umbu.

Pengangkatan guru honorer menjadi ASN PPPK merupakan salah satu terobosan yang dilakukan

Kemendikbudristek untuk menuntaskan permasalahan guru honorer yang telah terjadi bertahun-

tahun. Hal ini sejalan dengan upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Maka dari itu, program ini disambut baik oleh para guru.

Adanya perubahan status guru dari honorer ke ASN PPPK sehingga membawa jaminan kesejahteraan

ekonomi bagi guru, yang meliputi gaji dan tunjangan profesi. Perubahan status tersebut akan memungkinkan lebih banyak guru mengikuti program-program peningkatan kompetensi dan

sertifikasi.

ASN PPPK 2022, SMP Negeri Nuba Arat, Sikka, NTT, Yulius Edison Dara, menjelaskan bahwa pengangkatan guru honorer menjadi ASN PPPK adalah program yang sangat dibutuhkan dan memberikan banyak manfaat bagi para guru. Saat ini ia mengaku bersyukur telah mendapatkan jaminan ekonomi untuk keluarga. Selain itu, ia juga telah mendapatkan tunjangan profesi, dapat

terus mengembangkan keprofesiannya seperti mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas.

“Ketika ekonomi guru meningkat, maka semangat mengajar pun menjadi lebih meningkat dan murid

mendapatkan hak belajar yang lebih berkualitas,” ungkap Yulius.

Dampak serupa dirasakan pula oleh guru ASN PPPK 2021, SDN 3 Tekad Tanggamus, Lampung, Avisa

Apvif Kusuma. “Dengan menjadi ASN PPPK, saya merasakan dampak positif yang signifikan, yakni meningkatnya status dan kesejahteraan ekonomi, membuka akses yang lebih besar ke program-program pelatihan dan sertifikasi untuk peningkatan kompetensi pribadi, serta mendapatkan rasa aman dalam menjalani karier,” ujarnya gembira.

Berdasarkan pengalamannya, Avisa mengemukakan beberapa tips agar lolos dalam proses rekrutmen guru ASN PPPK, yakni memastikan semua dokumen yang diperlukan sudah lengkap dan akurat agar lolos dalam seleksi dokumen. Selanjutnya, aktif mencari informasi terkait persyaratan

dan tahap-tahap seleksi, mempersiapkan diri secara mendalam untuk menghadapi ujian, berdiskusi dengan rekan-rekan yang juga mengikuti rekrutmen, dan mencari referensi yang relevan dengan

jurusan. “Selain persiapan teknis, tidak lupa untuk selalu berdoa,” katanya.

***

Sumber: Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 625/sipers/A6/XI/2023

Share:

Baca Lanjutannya

Ibu Negara Apresiasi Aksi Nyata Bunda PAUD Sebagai Motor Penggerak Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan

Jakarta, 8 November 2023 — Ratusan Bunda PAUD dan anggota Pokja Bunda PAUD baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota antusias mengikuti Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional tahun 2023. Acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bekerja sama dengan Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) di Jakarta, Rabu (8/11), turut dihadiri Ibu Negara Iriana Joko Widodo yang juga merupakan Bunda PAUD Nasional, Ibu Wakil Presiden Wury Ma’ruf Amin selaku Pembina OASE KIM, serta anggota dan pengurus OASE KIM.

Ibu Iriana Joko Widodo memberi apresiasi terhadap aksi nyata Bunda PAUD menjadi motor penggerak gerakan transisi PAUD ke SD di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Rabu 8 November 2023.

Dalam sambutannya, Ibu Negara Iriana Joko Widodo memberikan apresiasi kepada Bunda PAUD di seluruh Indonesia atas pencapaian dan upaya yang sudah dilakukan untuk memperkuat gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan. “Kami sangat berbangga, karena sejak gerakan ini diluncurkan, antusiasme di berbagai daerah di Indonesia sangat tinggi. Semakin banyak kegiatan sosialisasi yang dilakukan untuk membuka wawasan masyarakat terkait gerakan ini," ungkap Ibu Negara.

Pada sambutannya di hadapan 270 Bunda PAUD Provinsi dan Bunda PAUD Kabupaten/Kota serta sekitar 840 anggota Pokja Bunda PAUD, beserta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang hadir, Ibu Negara juga menyempatkan berdialog bersama beberapa perwakilan Bunda PAUD seperti dari DKI Jakarta dan Sulawesi Tengah yang kemudian diapresiasi dengan diberikan hadiah sepeda.

Pada Apresiasi Bunda PAUD Nasional 2023, Kemendikbudristek memberikan penghargaan kepada 42 Bunda PAUD melalui kategori Wiyata Dharma Utama, Wiyata Dharma Madya, dan Wiyata Dharma Pratama. Para penerima penghargaan tersebut adalah 9 terbaik untuk Bunda PAUD Provinsi, 24 terbaik untuk Bunda PAUD Kabupaten/Kota Nontertinggal, dan 9 terbaik untuk Bunda PAUD Kabupaten/Daerah Tertinggal. Penghargaan ini diberikan berdasarkan program kerja dan aksi nyata yang dilakukan oleh Bunda PAUD di seluruh Indonesia dalam mendukung tiga target perubahan Gerakan Transisi PAUD-SD yang Menyenangkan.

Penghargaan Kemendikbudristek terhadap Kolaborasi Semua Pihak

Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim dalam laporannya kepada Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengatakan bahwa apresiasi Bunda PAUD merupakan sebuah bentuk penghargaan yang diberikan oleh Kemendikbudristek kepada seluruh Bunda PAUD di Indonesia yang telah ikut berperan aktif dalam melakukan praktik baik untuk mendukung gerakan transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan.

Bunda PAUD Kab Lamongan mendapatkan penghargaan sbg Bunda PAUD Tingkat Nasional kategori Utama oleh Ibu Iriana Joko Widodo

"Kami memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas kepedulian para Bunda PAUD untuk bergerak bersama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Mari terus bergerak dan berkolaborasi bersama dalam memenuhi hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas," ujarnya.

Kemendikbudristek mengapresiasi dukungan dan respons positif peran Bunda PAUD sebagai salah satu mitra dan penggerak advokasi Gerakan Transisi PAUD ke SD di daerah masing-masing. Sejak diluncurkan pada Maret lalu, banyak cerita dukungan yang inspiratif dan inovatif dari pemerintah daerah, khususnya Bunda PAUD.

Mendikbudristek menjabarkan tiga target perubahan yang mulai nampak di tahun ajaran 2023/2024. Beberapa daerah telah berhasil menghilangkan tes calistung dari proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada pendidikan dasar (SD/MI). Selain itu, penerapan Masa Perkenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi peserta didik baru selama dua minggu pertama juga sudah banyak dilaksanakan oleh satuan pendidikan di berbagai daerah. Hal ini menurutnya tak luput dari peran Bunda PAUD yang secara aktif melakukan sosialisasi, advokasi, dan bahkan pendampingan selama masa PPDB dan MPLS tersebut.

Kolaborasi dalam menyukseskan kebijakan gerakan transisi PAUD ke SD ditekankan Menteri Nadiem perlu terus menerus dilakukan. Sebab, masih ada target perubahan lain yang perlu dipastikan terjadi dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan. Ia berharap, seluruh satuan pendidikan, baik PAUD maupun SD dapat menerapkan pembelajaran yang berfokus pada enam aspek kemampuan fondasi anak yakni kognitif, bahasa, motorik, sosial, seni, dan lingkungan.

"Kita harapkan bahwa satuan pendidikan telah melaksanakan pembelajaran yang aktif dan eksploratif, guna membangun rasa ingin tahu yang sarat dengan interaksi positif dalam membangun kepercayaan diri anak,” tutupnya. ***

Sumber: Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 618/sipers/A6/XI/2023

Share:

Baca Lanjutannya

Dukung Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan, Kemendikbudristek Apresiasi Bunda PAUD Atas Aksi Nyatanya

 Jakarta, 7 November 2023 — Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (Direktorat PAUD) mengapresiasi 270 Bunda PAUD tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota atas peran sertanya dalam mengawal Merdeka Belajar Episode 24: Gerakan Transisi PAUD ke Sekolah Dasar (SD) yang Menyenangkan. Apresiasi ini diberikan merujuk pada inovasi serta aksi nyata yang dilakukan Bunda PAUD dalam melakukan advokasi serta mengawal tiga target perubahan pada Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan di daerahnya masing-masing. 

Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah, Iwan Syahril, menyampaikan bahwa Bunda PAUD memiliki andil besar dalam terwujudnya tiga target perubahan Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan. “Saya mengapresiasi setinggi-tingginya pihak terkait, mulai dari pemerintah daerah, dinas pendidikan, mitra, dan tentunya Bunda PAUD serta Pokja PAUD yang telah bergotong-royong meraih pencapaian gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan,” ujar Iwan Syahril pada malam pembukaan Apresiasi Bunda PAUD Nasional Tahun 2023, di Jakarta, Selasa (7/11).

Iwan Syahril pada malam pembukaan Apresiasi Bunda PAUD Nasional Tahun 2023, di Jakarta, Selasa (7/11)

Tiga target perubahan tersebut, kata Iwan, secara bertahap telah tercapai di tahun ajaran 2023/2024. Pertama, berbagai daerah telah berhasil menghapus tes calistung dari proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada jenjang SD/MI. Kedua, penerapan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi peserta didik baru selama dua minggu pertama juga sudah banyak dilaksanakan oleh satuan pendidikan di berbagai daerah. 

Ketiga, penerapan pembelajaran yang membangun enam kemampuan fondasi anak sebagai wujud target perubahan yang ketiga dalam Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan pun tampak sudah dilakukan di berbagai daerah. “Perubahan ini tak luput dari peran serta bunda PAUD yang secara aktif melakukan sosialisasi, advokasi, publikasi dan bahkan pendampingan selama masa PPDB dan MPLS tersebut,” kata Iwan. 

Adapun beragam aksi nyata yang dilakukan Bunda PAUD adalah melakukan sosialisasi di daerahnya masing-masing yang bekerja sama dengan dinas pendidikan, melaksanakan advokasi melalui berbagai media, inisiatif mempertemukan guru PAUD dan guru SD kelas awal dalam rangka membangun pemahaman bersama, penguatan peran Forum Komunikasi PAUD-SD, serta melakukan sosialisasi dan penguatan pemahaman kemampuan fondasi anak kepada masyarakat dan orang tua.

Aksi Nyata Bunda PAUD Dukung Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan

Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia Untuk Unesco (KNIU), Itje Chodijah dalam kesempatan yang sama turut menyampaikan apresiasi terhadap berbagai inisiatif dan kontribusi yang dilakukan Bunda PAUD di seluruh Indonesia. “Keberadaan Bunda PAUD sangat penting dalam menggerakkan berbagai komponen dan sumber daya yang ada di wilayahnya. Para Bunda PAUD ini telah mengambil peran kunci untuk mengubah pola pikir masyarakat dan orang tua, dalam memberikan pendampingan lebih bermakna bagi anak-anak mereka”, ungkap Itje.

Atas aksi nyata tersebut, Kemendikbudristek akan memberikan apresiasi dengan tiga predikat yaitu Wiyata Dharma Utama, Wiyata Dharma Madya, dan Wiyata Dharma Pratama. Puncak Apresiasi Bunda PAUD ini akan dilaksanakan pada Rabu pagi, 8 November 2023 di Jakarta. 

Upaya Advokasi Pemenuhan Hak Anak dan Kemampuan Fondasi

Pada Maret 2023, Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar Episode 24: Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan. Kebijakan ini khususnya bertujuan untuk mengakhiri miskonsepsi terkait kemampuan yang dibangun pada anak di PAUD sangat berfokus pada baca, tulis, berhitung (calistung) yang dianggap sebagai satu-satunya bukti keberhasilan belajar. Kemampuan calistung dipahami dengan sempit, dan dianggap dapat dibangun secara instan, sehingga tes calistung masih diterapkan sebagai syarat masuk SD. Gerakan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 0759/C/HK.04.01/2023 yang mengatur tentang penguatan transisi dari PAUD ke Sekolah Dasar Kelas Awal.

Sejak gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan ini diluncurkan, Kemendikbudristek terus berupaya melibatkan banyak pihak, dengan menghadirkan berbagai kegiatan serta terobosan. Terobosan tersebut antara lain mengeluarkan SE di mana hampir 100 persen dinas pendidikan di Indonesia, meneruskan kebijakan melalui SE Kepala Dinas untuk Satuan Pendidikan; menyelenggarakan Diklat Teknis bagi 5000 peserta terdiri dari Kepala Satuan, Pendidik, Penilik atau Pengawas pada PAUD dan SD/MI; serta melaksanakan bimbingan teknis bagi lebih dari 450 Guru SD dan 450 Guru PAUD.

“Selanjutnya, lebih dari 17.000 PAUD dan 89.500 SD sudah mengakses alat bantu pembelajaran melalui Platform Merdeka Mengajar, dan banyak terobosan serta kegiatan lainnya,” imbuh Iwan.      

Iwan menyampaikan, berbagai upaya tersebut diharapkan dapat membantu terciptanya proses pembelajaran yang menyenangkan di PAUD dan SD. Melalui beragam alat bantu dan dukungan, kata Iwan, diharapkan Guru PAUD dan SD mampu memilih kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman menyenangkan dan membangun kemampuan fondasi, melaksanakan kegiatan asesmen di kelas dengan teknik yang menguatkan sikap belajar positif serta menyusun informasi perkembangan anak yang penting diketahui orang tua/wali murid.

“Secara khusus, saya berharap kita dapat terus mendorong terwujudnya tiga target perubahan terutama perubahan praktik pembelajaran di PAUD dan SD sebagai bagian dalam upaya mewujudkan pendidikan berkualitas bagi lebih dari 6 juta anak usia dini di seluruh Indonesia,” tutup Iwan Syahril. ***

Sumber: Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 615 /sipers/A6/XI/2023 

Share:

Baca Lanjutannya

Rakor Penataan Manajemen ASN: Visi Besar Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan

Jakarta, 7 November 2023 – Disahkannya Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) berimplikasi terhadap visi besar pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan (tendik) yang dijalankan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

“Saat ini, pemenuhan guru di satuan pendidikan belum berjalan optimal. Dalam memenuhi kebutuhan guru, pemerintah daerah dan satuan pendidikan merekrut guru honorer dengan kualifikasi akademik, kualitas, dan kompetensi yang belum terjamin dan honor yang tidak terstandar,” kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Nunuk Suryani, ketika memaparkan makalah pada Rakor Penataan Manajemen ASN yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Jakarta, Senin (6/11).

Persoalan pemenuhan guru dan tendik disebabkan rekrutmen guru ASN dilakukan secara terpusat dengan frekuensi terbatas. Sementara, guru di satuan pendidikan dapat pindah, berhenti, pensiun, atau meninggal sewaktu-waktu atau setiap saat. Di sisi lain, pada saat kebijakan pengadaan ASN guru dibuka, pemerintah daerah belum mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Dampaknya, semakin bertambah banyak jumlah guru honorer yang direkrut satuan pendidikan untuk mengisi kebutuhan guru. Kualifikasi akademik, kualitas, dan kompetensi guru honorer tidak dapat dipastikan sesuai standar. Kesejahteraan guru honorer pun tidak terjamin, karena bergantung pada sumber daya sekolah.

Dirjen Nunuk memaparkan data kebutuhan guru di sekolah negeri sebanyak 2.161.791 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.294.422 (60%) akan terisi oleh ASN, termasuk di dalamnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021 sebanyak 293.860 orang. Sehingga terdapat kelebihan 41.284 guru ASN. 

Guru PPPK 2022 berjumlah 250.432 (11,5%) dan non ASN berjumlah 363.760 (16,8%). Di sekolah negeri pun terdapat kelebihan guru non ASN sebanyak 166.010. Sehingga, jumlah kekurangan guru sebanyak 254.177 (11,7%) merupakan jabatan yang dapat diisi dari kelebihan guru ASN sebanyak 41.284, kelebihan guru non ASN sebanyak 166.010, dan DPK sebanyak 45.241 orang.

Terkait Talent Pool yang dikehendaki UU ASN 2023, Kemendikbudristek telah menggagas Ruang Talenta untuk Guru. Ruang Talenta untuk Guru setidaknya bersumber dari tiga hal, yaitu 1) guru honorer yang lulus seleksi; 2) lulusan pendidikan Profesi Guru Prajabatan; dan 3) ruang calon guru ASN.

“Pemerintah daerah ketika membutuhkan guru saat itu juga, saat ada mutasi, pindah atau meninggal, cukup melihat Ruang Talenta untuk Guru. Pemda bisa melihat di daerahnya ada berapa guru yang memenuhi syarat untuk diangkat, sesuai kebutuhan,” kata Nunuk Suryani.

Pada Ruang Calon Guru ASN, disiapkan ketersediaannya oleh Ditjen GTK sesuai proyeksi kebutuhan. Sebagai contoh, di Wonosobo ada 3.000 guru akan pensiun, maka Ditjen GTK akan menyiapkan 3.000 calon guru ASN untuk menggantikan guru pensiun.

Rekrutmen PPPK ASN yang dilakukan dua tahun berturut-turut pada 2021-2022 masih menyisakan persoalan kurangnya peminat penempatan pada formasi. Beberapa solusi yang ditawarkan Ditjen GTK meliputi 1) percepatan pemenuhan guru pada wilayah otonomi khusus Papua; 2) beasiswa dengan ikatan dinas; 3) penempatan pada formasi kurang peminat; dan 4) tambahan insentif untuk guru di daerah khusus. ***

Sumber: Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 612/sipres/A6/XI/2023

Share:

Baca Lanjutannya

Sarasehan IKM, Komitmen bersama BBGP Jatim dan Komis X DPR-RI Dukung Pelaksanan Kebijakan Kemendikbudristek

Menjalin kemitraan dengan anggota Komisi X DPR RI, Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Sarasehan Pendidikan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), bertempat di Hall Hotel Prima Lumajang, Jumat (3/11/2023). Sarasehan pendidikan tersebut melibatkan 100 peserta dari unsur guru dan kepala TK, SD, SMP, dan SMA se-Kabupaten Lumajang. 

Kepala  Subpokja Humas dan Publikasi  BBGP Provinsi Jawa Timur, Akhmadi selaku Ketua Pelaksana Kegiatan mengungkapkan bahwa BBGP sebagai UPT Ditjen GTK Kemendikbudristek mendapat amanah menyelenggarakan program prioritas nasional yaitu Pendidikan Guru Penggerak (PGP), Pendidikan Sekolah Penggerak (PSP), dan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Lebih lanjut Akhmadi memaparkan bahwa BBGP Provinsi Jawa Timur juga mengembangkan kemitraan dengan pemangku kepentingan pendidikan di daerah dalam menyukseskan program IKM serta program peningkatan kompetensi guru, tenaga kependidikan, dan pendidik lainnya. Salah satu programnya adalah kemitraan dengan anggota Komisi X DPR RI berupa sarasehan pendidikan ini, yang merupakan wujud komitmen bersama dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kemendikbudristek sebagai rangkaian reformasi pendidikan untuk menyongsong generasi emas 2045. Tahun ini, agenda sarasehan meliputi wilayah Lumajang, Jember, Lamongan, Gresik, dan Malang.

Ajang ini yang disediakan BBGP Provinsi ini juga dimanfaatkan para guru dan tenaga kependidikan Kabupaten Lumajang untuk mendapatkan sosialisasi tentang kebijakan nasional maupun Kemendkbudristek, serta mendiskusikannya bersama para narasumber BBGP Provinsi Jawa Timur, khususnya terkait implementasi kurikulum merdeka dan berbagai praktik baiknya. BBGP Provinsi Jawa Timur sendiri memperoleh pendapat atau prasaran dari berbagai perspektif dalam bidang pendidikan melalui para ahlinya langsung dari tim Komisi X DPR-RI, untuk pertimbangan pengembangan kebijakan ke depan.

Pembicara utama sarasehan H. Muhamad Nur Purnamasidi, anggota Komisi X DPR-RI membeberkan bahwa pada 2024 nanti akan ada keputusan politik yang akan menetapkan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional. Untuk itulah Komisi X DPR-RI tengah melakukan monitoring dan evaluasi apakah 2024 dapat kita kita ambil keputusannya untuk menetapkannya sebagai kurikulum nasional, atau bagaimana yang terbaik. 

"Masa transisi dan evaluasi kurikulum ini perlu tindakan segera yang sigap karena turut menentukan masa depan bangsa, karena seluruh masyarakat Indonesia berharap kurikulum yang dijadikan rujukan dalam proses belajar mengajar di satuan-satuan pendidikan mampu mengantar anak-anak diri menuju masa depan mereka yang lebih baik," ungkap Purnamasidi.

Di lain pihak, terkait implementasi kurikulum merdeka, BBGP Provinsi Jawa Timur juga terus melakukan pendampingan dukungan anggaran, memantau perkembangan pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM), dan meminimalkan miskonsepsi implementasi kurikulum merdeka dan pelaksanaan P5 (Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila) untuk memastikan IKM berjalan sesuai arahan Kemendikbudristek.

"Guru didorong agar memberikan pembelajaran kepada murid secara optimal, tidak semata berbasis kepada materi, tetapi juga dengan observasi, yaitu memperhatikan perkembangan tingkah laku peserta didik searah dengan Profil Pelajar Pancasila," ungkap Akhmadi.

Ahmadi mengungkapkan harapannya tentang tumbuhnya kesediaan guru untuk berkolaborasi, meng-update dan meng-upgrade pemahaman teknis IKM, mengaktifkan kegiatan kolaborasi dalam komunitas belajar KKG atau MGMP,  dan untuk terus belajar, berkarya, dan berbagi inspirasi melalui PMM.

"Untuk itu, pemerintah bisa memberikan fasilitas sebaik-baiknya kepada pendidikan kita, baik itu konten materi maupun fasilitas pembelajaran agar visi misinya bisa tercapai: bisa bersama-sama kita lakukan serta bisa kita wujudkan, sehingga semua sejahtera, semua bisa bahagia," pungkas Ahmadi. ***

Penulis: Dewi Aisyah

Penyunting: Tricahyo Abadi

Share:

Baca Lanjutannya

Kemendikbudristek Tingkatkan Kapasitas Guru Melalui Beasiswa LPDP Nongelar Microcredential

Jakarta, 3 November 2023 – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menyediakan program Beasiswa Nongelar Microcredential untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan para guru dan tenaga kependidikan melalui Upskilling dan Reskilling. Hal ini wajib dilakukan mengingat seorang guru tidak hanya sebagai seorang pengajar tetapi juga seorang pembelajar sepanjang hayat agar dapat memberikan pendidikan terbaik bagi peserta didik.

“Saat ini, kami menyiapkan berbagai program serta sarana dan prasarana untuk guru dan tenaga kependidikan agar dapat terus meningkatkan kompetensi dan keterampilannya yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dari masing-masing satuan pendidikan, serta untuk melayani peserta didik mulai dari jenjang usia dini hingga pendidikan tinggi,” ujar Direktur Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbudristek, Santi Ambarukmi, dalam webinar Silaturahmi Merdeka Belajar (SMB) berjudul “Peningkatan Kapasitas Guru Melalui Beasiswa Nongelar” pada Kamis, (2/11).

Santi mengatakan, Program Beasiswa Nongelar Microcredential adalah kesempatan yang sangat baik bagi para guru dan tenaga kependidikan. “Program beasiswa ini melibatkan berbagai perguruan tinggi dari luar negeri yang bisa memberikan pelatihan melalui media online, misalnya Harvard University, Columbia University, Monash University, University of Canberra, dan lain-lain,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa program tersebut memiliki berbagai tujuan, dari mulai tujuan jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang. Tujuan jangka pendeknya adalah mendorong semakin banyaknya guru yang mengikuti program ini. Kemudian tujuan jangka menengahnya adalah meningkatkan kompetensi guru dan peserta didiknya; memfasilitasi dan mendukung program merdeka belajar dan ekosistem pendidikan yang bermakna, serta mendorong peserta didik untuk berpikir secara mandiri, kreatif dan kritis. Sementara itu, tujuan jangka panjangnya adalah mencapai SDM unggul sebagai cerminan dari Profil Pelajar Pancasila.

Agar mencapai tujuan tersebut; serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dari berbagai aspek dalam program ini, dilakukan pula evaluasi dengan refleksi. “Kami mengadakan pertemuan minimal satu tahun sekali untuk memantau ilmu pengetahuan yang didapatkan, melihat tindak lanjut dari program, aktivitas diseminasi kepada guru-guru lain, serta melihat dampak jangka panjang dari program ini,” kata Santi.

Dalam webinar tersebut hadir tiga narasumber lain, yakni Kepala SMK Negeri 5 Banjarmasin, Alumni Peserta Program Upskilling dan Reskilling Manajerial bagi Kepala SMK Berstandar Industri Tahun 2023, Syahrir; Guru SMAS Daar El Qolam 2 Tangerang, Alumni Peserta Program Microcredential CS50X Universitas Harvard, Raden Nur Tsawaabit Faheim Yasin; dan Guru SDN Mekarsari 1 Depok, Program Microcredential Universitas Columbia, Rossi Marinjani.

Kepala SMK Negeri 5 Banjarmasin sekaligus Alumni Peserta Program Upskilling dan Reskilling Manajemen bagi Kepala SMK Berstandar Industri Tahun 2023, Syahrir, menyatakan bahwa program ini sangat penting dalam peningkatan kualitas kinerja, kreativitas, dan inovasi untuk bisa mengelola sekolah di era digital. Ia menuturkan, melalui program tersebut ia bisa mempelajari berbagai ilmu pengetahuan baru yang relevan dengan kebutuhan dan tantangan masa kini. Selain itu, ia juga dapat berinteraksi dan bersinergi dengan kepala sekolah dari berbagai daerah lain sehingga bisa terus saling belajar demi kemajuan bersama.

“Ilmu yang saya dapatkan akan diterapkan di sekolah saya sendiri, yakni dalam peningkatan kinerja sekolah, peningkatan kualitas pembelajaran, peningkatan relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri, pemberian motivasi kepada guru dan siswa, serta mengajak keterlibatan orang tua dan masyarakat,” ucap Syahrir.

Guru SMAS Daar El Qolam 2 Tangerang sekaligus Alumni Peserta Program Microcredential CS50X Universitas Harvard, Raden Nur Tsawaabit Faheim Yasin, juga mengungkapkan manfaat dari program ini, dari mulai peningkatan wawasan dan pengalaman, kemampuan literasi, hingga kemampuan manajemen waktu. “Melalui program ini saya merasa menjadi guru yang lebih berdaya. Saya mendapatkan sumber belajar dan cara mengajar yang baik.

Saya pun termotivasi untuk menjadi guru yang terus berkembang, lebih menghargai setiap progres dalam proses belajar; serta membantu para peserta didik untuk menjadi sosok yang mandiri dan menjadi generasi emas,” katanya. 

Sementara itu, Guru SDN Mekarsari 1 Depok, peserta Program Microcredential Universitas Columbia, Rossi Marinjani, juga merasakan manfaat dari program ini. “Melalui program ini, ada miskonsepsi literasi yang terkoreksi. Kemudian, setelah memiliki pemahaman yang baru dan tepat, kita bisa mengembangkan keterampilan dan dapat memperkarya informasi berkat pertukaran informasi dengan guru-guru dari berbagai penjuru Indonesia,” ucapnya.

Setelah menyelesaikan program ini, para alumni peserta dapat menerapkan berbagai ilmu yang didapatkan sesuai dengan kebutuhan di sekolahnya masing-masing. Seperti yang dilakukan oleh Rossi, yang secara lebih spesifik memfokuskan diri pada peningkatan ekostem literasi. “Setelah saya mengikuti program ini saya menciptakan sudut baca yang menyenangkan untuk membangun ekosistem literasi yang baik,” ucapnya.

Bagi para guru dan tenaga kependidikan yang ingin mengikuti program beasiswa ini, ada beberapa tips yang bisa diterapkan sebagaimana pengalaman dari alumni peserta.

“Sebaiknya kita mengikuti akun-akun media sosial yang relevan dengan profesi sebagai pendidik. Dari hal itu, kita akan selalu mendapat berbagai informasi terbaru tentang berbagai program strategis dari Kemendikbudristek. Ketika ada program yang sesuai dengan kebutuhan, daftar dan penuhilah segala persyaratannya, serta ikutilah alur dari program tersebut dengan cermat,” ungkap Rossi.

Setelah menyelesaikan program-program beasiswa nongelar untuk guru, para alumni melakukan berbagai upaya peningkatan kapasitas dari ekosistem pendidikan di tempatnya masing-masing, seperti diseminasi kepada rekan sejawat serta penerapan ilmu yang diperoleh di dalam proses pembelajaran dan pelayanan terhadap kebutuhan belajar para peserta didik. ***

Sumber: Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 600/sipers/A6/XI/2023

Share:

Baca Lanjutannya

Peringati Hari Guru Sedunia, Merdeka Mengajar Menguatkan Guru Penggerak untuk Pemenuhan Guru Berkualitas

 

Jakarta, 3 November 2023 --- Peringatan Hari Guru Sedunia yang jatuh pada setiap tanggal 5 Oktober, menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk terus mendukung guru di seluruh dunia agar menjadi bagian penting dalam pembangunan generasi bangsa. Salah satu kebijakan yang diluncurkan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) adalah terus bergerak menambah jumlah guru yang berkualitas melalui Program Guru Penggerak.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, mengatakan, sejak tahun 2020, Program Guru Penggerak terus memberikan kesempatan bagi para guru di Indonesia untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinannya. Saat ini, kata Mendikbudristek, sudah lebih dari 70 ribu Guru Penggerak di seluruh Indonesia yang terus bergerak menciptakan berbagai inovasi untuk membuat proses belajar menjadi jauh lebih menyenangkan untuk peserta didik.

“Melalui Program Guru Penggerak, guru diberi ruang yang seluas-luasnya untuk berinovasi di dalam kelas dan mengembangkan potensinya secara optimal sebagai pendidik,” disampaikan Mendikbudristek dalam sambutannya secara virtual pada peringatan Hari Guru Sedunia 2023, di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (Uhamka), Jakarta, Rabu (1/11).

Pada peringatan ini, Menteri Nadiem mengapresiasi para guru yang telah menjadi penggerak Merdeka Belajar di satuan pendidikan dan daerahnya masing-masing. “Guru adalah garda terdepan transformasi sistem pendidikan Indonesia. Guru berkualitas adalah kunci dari pembelajaran yang bermutu. Oleh karena itu, saya yakin bahwa Ibu/Bapak guru memiliki keinginan yang sama dengan saya yakni memberikan pendidikan yang berkualitas bagi generasi penerus Indonesia,” ucapnya.

Senada dengan itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Nunuk Suryani, menyampaikan melalui paket kebijakan Merdeka Belajar, Kemendikbudristek telah memastikan kesempatan yang adil bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran melalui ekosistem belajar yang berdaya dan saling menguatkan. 

Upaya memastikan hal tersebut, dilakukan Kemendikbudristek melalui tiga visi utama. Pertama, menjadikan profesi guru lebih bermartabat, terhormat, dan membanggakan melalui program Rekrutmen ASN PPPK, Program PPG Prajabatan, Tata Kelola GTK, dan PGP Daerah Khusus/ Intensif.

Kedua, menjadikan guru sebagai pemimpin pembelajaran dan sebagai agen transformasi pendidikan melalui Program Guru Penggerak (PGP). Ketiga, menghidupkan gotong royong dalam menciptakan ekosistem belajar guru dan tenaga kependidikan yang berdaya dan saling menguatkan, yakni melalui Implementasi Kurikulum Merdeka, Komunitas Belajar Guru Penggerak, Platform Merdeka Mengajar, BGP/BBGP, Program Organisasi Penggerak, serta Guru Belajar dan Berbagi.

“Melalui Peringatan Hari Guru Sedunia ini, mari kita bimbing bersama-sama generasi muda kita agar mereka selalu memandang guru sebagai profesi yang mulia. Bagaimana pun juga, kita tidak boleh berhenti menghormati jasa guru di Indonesia, dan juga dunia, dengan seluruh cara-cara terbaik yang kita punya,” ucap Dirjen Nunuk. 

Dalam konteks pendidikan yang terus berubah dan tantangan yang semakin komplek, Rektor Uhamka, Gunawan Suryoputro, mengatakan, konsep Merdeka Mengajar adalah paradigma baru tentang peran guru dalam membentuk pendidikan yang lebih baik di Indonesia. “Ini bukan sekadar semboyan, tetapi sebuah komitmen untuk memberdayakan para pendidik kita yang merupakan panglima di garis depan pendidikan, penggerak utama dalam menentukan kualitas sistem pendidikan di Indonesia,” tutur Rektor Uhamka. 

Konsep Merdeka mengajar, kata Rektor Gunawan, membawa harapan dalam transformasi pendidikan Indonesia ke depan. Merdeka Mengajar adalah langkah maju yang membuka pintu untuk memberikan guru lebih banyak kendali atas proses pengajaran dan pembelajaran. 

“Dengan memberikan guru otonomi untuk merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa, memilih metode pengajaran yang efektif dan mengikuti perkembangan terkini dalam pendidikan, kita dapat memastikan bahwa pendidikan kita lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan generasi mendatang,” ucap Gunawan. 

Sementara itu, Direktur Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Santi Ambarrukmi, dalam laporannya, menyampaikan tujuan peringatan Hari Guru Sedunia ini adalah untuk mengapresiasi para guru yang telah berkontribusi bergerak mewujudkan Merdeka Belajar.

“Pada peringatan Hari Guru Sedunia ini, kita ingin mengajak masyarakat untuk menjadikan guru sebagai profesi yang sangat mulia. Kami juga mengajak anak-anak muda yang berbakat, berprestasi, dan memiliki panggilan jiwa untuk menjadi guru,” tutur Santi. 

Pada peringatan Hari Guru Sedunia 2023 ini, Kemendikbudristek juga menggelar webinar dengan tema ‘Guru yang Kita Idamkan untuk Pendidikan yang Kita Inginkan: Gerakan Global untuk Mengatasi Kekurangan Guru’. Hadir secara luring pada webinar ini, 250 mahasiswa FKIP Uhamka, dan 1.000 peserta yang menyaksikan secara daring dengan narasumber adalah Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU), Itje Chodidjah; Guru SDN 03 Jatimulya, Bekasi, Nanda Yurani; dan Guru SDN Petojo Utara 13 Pagi, Jakarta Pusat, Galih Sulistyaningrat.

Menurut Itje, ada satu kecakapan penting yang harus menjadi pegangan guru di seluruh dunia, yaitu cinta belajar. “Kreatif bukan bawaan lahir, kreatif itu terlahir ketika seseorang berlatih berpikir kritis. Beripikir kritis akhirnya akan lebih mudah mendapatkan apapun yang ada di sekitarnya untuk membantu efektivitas pemebelajarannya, karena wujud kasih sayang seorang guru kepada siswanya adalah keterampilan guru menyelenggarakan proses mendidik dan mengajar,” ungkap Itje. 

Untuk menjadi guru yang diidamkan, kata Nanda, adalah yang cinta dulu akan profesinya. “Dengan mencintai profesi sebagai guru, maka dia akan mengetahui bahwa sebagai guru akan punya banyak kebahagiaan sehingga akan dirindukan oleh muridnya,” ungkap Nanda.

Sementara itu, menurut Galih, menjadi guru yang diidamkan itu tidak boleh melupakan karakter. Guru harus mampu memanusiakan hubungan dengan murid dan mampu berempati dengan muridnya. “Guru yang paham akan perannya, mampu memerdekakan dirinya terlebih dahulu secara pikiran. Guru yang mampu memahami apa yang sebenarnya menjadi kekuatan dirinya, menjadikan potensinya untuk kemudian ditularkan kepada muridnya,” ucapnya. ***

Sumber: Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  Nomor: 599/sipres/A6/XI/2023

Share:

Baca Lanjutannya

Fitur Baru PMM: Rekomendasi Belajar Berbasis Rapor Pendidikan & Refleksi Kompetensi

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) telah merilis fitur Rekomendasi Belajar berbasis Rapor Pendidikan dan Refleksi Kompetensi di Platform Merdeka Mengajar (PMM). Fitur inovatif ini bertujuan untuk memudahkan guru menemukan prioritas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan di masing-masing satuan pendidikan, serta membantu guru-guru dalam mengenali kelebihan dan kekurangannya sebagai pendidik.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani dalam sambutannya mengatakan bahwa gerakan Merdeka Belajar, yang telah kita tegakkan selama empat tahun terakhir, dan ujung tombak Merdeka Belajar adalah para Guru dan Tenaga Kependidikan yang siap bertransformasi dan siap meningkatkan level kompetensinya demi peningkatan kualitas pendidikan Indonesia dan peradaban yang lebih baik. 

“Filosofi pendidikan Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani dari Ki Hajar Dewantara jelas telah menginspirasi kebijakan program Merdeka Belajar. Filosofi pendidikan ini bukan slogan semata, namun sarat pesan kepada kita bahwasanya lingkungan pendidikan menumbuhkan kemerdekaan dan kemandirian dalam pembelajaran,” kata Nunuk Suryani dalam sambutannya pada peluncuran Fitur Rekomendasi Belajar Berbasis Rapor Pendidikan dan Refleksi Kompetensi di Platform Merdeka Mengajar, Selasa (31/10).

Ditegaskan oleh Nunuk Suryani, bahwa Ditjen GTK terus berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi guru, baik dari aspek pedagogik, profesional, personal, dan sosial. “Kompetensi guru mempunyai pengaruh yang sangat besar, yakni dengan semakin tinggi kompetensi yang dimiliki guru, maka akan meningkat pula kualitas dan kelayakan pengajaran yang diterima oleh anak-anak Indonesia,” tegas Nunuk Suryani.

Ditambahkan oleh Dirjen GTK, peningkatan kompetensi guru sesuai model kompetensi yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) GTK 2626/2023 sejalan dengan rangkaian transformasi dalam payung manajemen talenta. Manajemen Talenta Guru merupakan sistem tata kelola terpadu yang memudahkan kolaborasi para pihak dalam mengenali talenta dan mengembangkan karir guru berbasis kompetensi dan kinerja untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. 

“Manajemen Talenta Guru bertujuan untuk memastikan kandidat-kandidat terbaik dapat menjadi guru profesional dan mendorong percepatan karir guru terutama dalam mengisi peran dan posisi strategis untuk meningkatkan kualitas layanan pembelajaran di setiap kelas,” tambah Nunuk.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Sesditjen GTK), Temu Ismail dalam sambutan pengantarnya mengatakan bahwa fitur Rekomendasi Belajar berbasis Rapor Pendidikan akan memberikan rekomendasi bahan belajar yang lebih komprehensif kepada para guru sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikannya. 

“Untuk rilis pertama kali, hasil rekomendasi pembelajaran dari rapor dihasilkan dari hasil capaian Rapor Pendidikan yang perlu dibenahi. Ini bertujuan agar guru dapat fokus membenahi masalah yang paling penting di satuan pendidikan mereka,” kata Sesditjen GTK.

Tak hanya sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan, PMM juga membantu guru untuk mengenali kelebihan dan kekurangannya sebagai pendidik agar guru dapat menemukan prioritas belajar sesuai kebutuhan dirinya melalui fitur Refleksi Kompetensi. “Selain itu, ada juga fitur Refleksi Kompetensi di platform Merdeka Mengajar  yang akan membantu para guru untuk mengenal kompetensi dirinya sesuai model kompetensi dan menentukan prioritas pengembangan diri dengan pembelajaran yang sesuai kebutuhan,” tambah Temu Ismail.

Menurut Sesditjen GTK, fitur Refleksi Kompetensi ini menghadirkan asesmen untuk empat kompetensi yang sesuai dengan Perdirjen GTK 2626/2023, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian dan kompetensi profesional. “Dengan adanya empat kompetensi ini, kita tak hanya mengarahkan para guru menjadi pendidik yang layak untuk anak-anak Indonesia, tetapi juga menjadi pendidik yang terus memperbaiki dirinya demi kepentingan masa depan bangsa,” kata Temu Ismail.

Guru dapat memanfaatkan fitur Refleksi Kompetensi dengan mengerjakan asesmen untuk setiap kompetensi. Guru perlu mengisi kuesioner sesuai kondisi sebenarnya agar rekomendasi yang diperoleh juga sesuai kebutuhan, mengingat tidak ada jawaban benar atau salah, dan hasil refleksi ini juga tidak berpengaruh pada penilaian apa pun. Hasil dari asesmen tiap kompetensi tersebut akan menunjukan kompetensi yang sudah baik dan masih perlu ditingkatkan sesuai jenjang jabatannya. Setelah itu, guru mendapatkan rekomendasi belajar sesuai kebutuhan peningkatan kompetensinya. Saat ini, fitur Refleksi Kompetensi dapat diakses oleh guru PNS non Kepala Sekolah, fitur ini sedang terus dikembangkan untuk dapat melayani semua guru. 

Semua fitur ini dapat diakses dalam PMM yang memberikan dukungan terintegrasi untuk guru dalam aktivitas Belajar, Mengajar, Berkarya, dan Berkarier. Harapannya, fitur Rekomendasi Belajar berbasis Rapor Pendidikan dan Refleksi Kompetensi dapat membantu guru menemukan prioritas belajar yang lebih relevan dengan kebutuhan satuan pendidikan maupun diri sendiri.

"Mari akses fitur Rekomendasi Belajar berbasis Rapor Pendidikan dan Refleksi Kompetensi sekarang juga melalui platform Merdeka Mengajar agar waktu dan tenaga yang digunakan untuk meningkatkan kompetensi jadi semakin efisien dan guru dapat belajar sesuai kebutuhan serta bertumbuh jadi lebih bermakna," ajak Nunuk Suryani.

Fitur ini tidak hanya menciptakan peluang pembelajaran yang lebih baik, tetapi juga mendukung misi Kemendikbudristek dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan semangat #LebihBermakna, fitur-fitur ini diharapkan akan membawa manfaat besar bagi para guru dan siswa di seluruh negeri.

“Saya berpesan kepada para guru dan tenaga kependidikan, mari kita tingkatkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan masing-masing, dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran, dan pada akhirnya untuk mewujudkan pendidikan yang layak bagi anak-anak Indonesia,” tutup Nunuk. ***

Sumber: Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 590/sipres/A6/X/2023

Share:

Baca Lanjutannya