Pentingnya Fitur Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah di PMM

Jakarta, 19 Desember 2023 - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus berkomitmen mewujudkan transformasi pendidikan, salah satunya dalam hal pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Hal ini sebagai bagian dari transformasi pengelolaan ASN yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melakukan transformasi pengelolaan kinerja yang diatur melalui PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. 

Kemendikbudristek bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengintegrasikan Platfrom Merdeka Mengajar (PMM) dan e-Kinerja BKN. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 tahun 2023 dan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara Guru. Mulai Januari 2024 pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah lebih praktis dan relevan dilakukan melalui Platform Merdeka Mengajar yang terintegrasi dengan eKinerja BKN.  

“Dalam proses transformasi pembelajaran, semua pegawai berhak mendapatkan pengakuan atas kinerjanya yang menunjang transformasi pembelajaran untuk mewujudkan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Di sisi lain bagi Pemerintah Daerah (Pemda) hal tersebut bisa menjadi alat dalam mengelola kinerja seluruh unit untuk mencapai tujuan dan sasaran Pemda,” jelas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, di Jakarta, Selasa (19/12). 

Unduh: Materi Paparan Pentingnya Transformasi Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah

Dalam acara Perilisan Fitur Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah, turut hadir Tony Natalian Sahertian, Guru SMP Negeri 4 Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua dan Sri Hariyati, Kepala SDN Widoro Yogyakarta. Mereka ditanyai komentarnya mengenai hasil uji coba atas Fitur Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah. Keduanya berpendapat bahwa transformasi pengelolaan kinerja membuat mereka merdeka dari beban administrasi, merdeka memilih indikator yang relevan dan merdeka unjuk kinerja yang berdampak. 

Tony menjelaskan, jika dulu guru tersita waktunya untuk urusan administrasi yang penilaiannya penuh dengan banyak sekali indikator ditambah tekanan untuk mencapai kinerja sempurna. Kini, dengan penyelarasan dan percepatan proses melalui teknologi dan terintegrasi pengelolaan kinerja daerah, ia bisa memilih satu indikator kinerja yang paling relevan untuk ditingkatkan dan peningkatan kinerja dilakukan berbasis observasi kinerja.  

“Ini adalah sebuah alat yang efektif dalam merencanakan, melaksanakan, dan meningkatkan kinerja,” ungkap Tony. 

Kepala Sekolah Sri Hariyati menambahkan bahwa dulu, dirinya meriviu dokumen secara manual. Selain itu, pemetaan kebutuhan peningkatan kinerja sulit dilakukan karena indikator terlalu banyak. Kini, lebih sedikit dokumen yang harus disiapkan dan diriviu olehnya maupun Pemda. “Kami sekarang bisa menyusun prioritas indikator sesuai kondisi sekolah dan daerah sehingga lebih fokus mendukung peningkatan kinerja yang berdampak nyata pada pembelajaran peserta didik,” jelasnya.  

Adapun tiga tahapan pengelolaan kinerja yang lebih praktis dan bermakna untuk mendorong peningkatan kinerja yang relevan dengan pembelajaran dan dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun adalah sebagai berikut. Pada tahap perencanaan, tersedia 8 indikator kinerja yang terintegrasi dengan Rapor Pendidikan. Guru dan kepala sekolah hanya memilih satu indikator kinerja yang ingin ditingkatkan dan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran.  

Indikator kinerja guru merupakan turunan dari Indikator Kualitas Pembelajaran pada Rapor Pendidikan sedangkan indikator kinerja kepala sekolah merupakan turunan dari Indikator Kepemimpinan Pembelajaran pada Rapor Pendidikan.  

Kemudian, pada tahap pelaksanaan terdapat siklus peningkatan kinerja yang dilakukan secara teratur mulai dari persiapan, obervasi kinerja, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, dan refleksi tindak lanjut. Lalu, dalam tahap penilaian, didasari oleh tiga aspek yang relevan yaitu refleksi, belajar, dan perubahan praktik dengan mempertibangkan aspek pengembangan kompetensi yang dilakukan.  

“Bagus dengan adanya diskusi bersama kepala sekolah yang mana merupakan komunikasi dua arah, akan menghasilkan masukan, arahan, petunjuk untuk guru sehingga bisa mencapai tujuan akhir,” ungkap Tony.  

Mengamini pernyataan sebelumnya, Kepala Sekolah Sri Hariyati mengatakan bahwa penggunaan PMM sebagai satu platform untuk semua sangat memudahkan pekerjaan dan mudah untuk digunakan. “Substansi yang ada di Pengelolaan Kinerja di PMM benar-benar memotret dan menerjemahkan kinerja guru. Sudah ada tentang tugas tambahan juga sehingga kepala sekolah bisa tahu persis potensi dan kompetensi apa yang dikuasai masing-masing guru, dan bisa membagikan praktik baiknya,” pungkas Sri. ***

Sumber: Siaran Pers Kemendikbudristek Nomor: 748/sipres/A6/XII/2023 

Share:

Baca Lanjutannya

Peringkat Indonesia pada PISA 2022 Naik

Jakarta, 5 Desember 2023 -- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) merilis hasil studi PISA 2022, pada Selasa (5/12). Hasil PISA 2022 menunjukkan peringkat hasil belajar literasi Indonesia naik 5 sampai 6 posisi dibanding PISA 2018. Peningkatan ini merupakan capaian paling tinggi secara peringkat (persentil) sepanjang sejarah Indonesia mengikuti PISA. 

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, menyampaikan bahwa peningkatan peringkat ini menunjukkan ketangguhan sistem pendidikan Indonesia dalam mengatasi hilangnya pembelajaran (learning loss) akibat pandemi. 

“Untuk literasi membaca, peringkat Indonesia di PISA 2022 naik 5 posisi dibanding sebelumnya. Untuk literasi matematika, peringkat Indonesia di PISA 2022 juga naik 5 posisi, sedangkan untuk literasi sains naik 6 posisi,” jelasnya di Jakarta, Selasa (5/12). 

Peningkatan posisi Indonesia pada PISA 2022 mengindikasikan resiliensi yang baik dalam menghadapi pandemi Covid-19. Skor literasi membaca internasional di PISA 2022 rata-rata turun 18 poin, sedangkan skor Indonesia mengalami penurunan sebesar 12 poin, yang merupakan penurunan dengan kategori rendah dibandingkan negara-negara lain. 

Direktur untuk Pendidikan dan Keterampilan, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD), Andreas Schleicher memuji ketangguhan sistem pendidikan Indonesia, terutama di saat pandemi Covid-19. Beberapa tahun terakhir ini menurutnya merupakan masa yang sangat sulit. Namun, peserta didik Indonesia secara umum berhasil mempertahankan kualitas hasil pembelajaran dalam nilai PISA mereka.

“Kami sampaikan selamat kepada Indonesia yang telah berhasil menjaga kualitas hasil pembelajaran. Hasil PISA ini juga menunjukkan bahwa para guru di Indonesia memberi dukungan yang baik para murid selama pandemi,” ucapnya bangga. 

Indonesia mengikuti PISA sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2000. Keikutsertaan dalam PISA memungkinkan Indonesia memantau kualitas pendidikannya dari waktu ke waktu dan membandingkannya dengan negara lain.

PISA diselenggarakan setiap tiga tahun oleh OECD untuk mengukur literasi membaca, matematika, dan sains pada murid berusia 15 tahun. Pada 2022, PISA diikuti oleh 81 negara, yang terdiri dari 37 negara OECD dan 44 negara mitra. Selain menggunakan PISA, sejak 2021 Indonesia telah melaksanakan Asesmen Nasional (AN) untuk memetakan kualitas pendidikan di setiap sekolah dan daerah secara lebih komprehensif.

Mengapa Peringkat PISA Indonesia Naik?

Mendikbudristek dalam paparannya mengutarakan bahwa relatif kecilnya learning loss mencerminkan ketangguhan para guru yang didukung berbagai program penanganan pandemi dari Kemendikbudristek. Alasan pertama berkaitan dengan akses daring. “Bantuan kuota internet diberikan pada lebih dari 25 juta murid dan 1,7 juta guru agar dapat mengakses materi dan melaksanakan pembelajaran secara daring,” tutur Nadiem. 

Faktor lain yang mendorong naiknya peringkat Indonesia pada PISA 2022 adalah pelatihan guru yang disediakan oleh Kemendikbudristek melalui Platform Merdeka Mengajar disertai adanya materi pembelajaran secara daring dan hibrida (hybrid). 

“Berbagai materi pembelajaran dibuat untuk membantu guru melaksanakan pembelajaran di masa pandemi. Ini mencakup materi “Belajar dari Rumah” di TVRI, modul asesmen diagnostik untuk mengukur literasi dan numerasi, modul pembelajaran literasi dan numerasi,” jelasnya. 

Terobosan yang tak kalah penting adalah pemberlakuan Kurikulum Darurat yang menyederhanakan materi kurikulum agar guru dapat fokus pada pembelajaran yang lebih mendalam, terutama untuk penguatan literasi dan numerasi peserta didik.

“Penyederhanaan materi kurikulum efektif memitigasi learning loss. Sekolah yang menggunakan Kurikulum Darurat mengalami 1 bulan learning loss, dibanding 5 bulan di sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013 secara penuh,“ imbuh Nadiem. Penyederhanaan materi ini menjadi salah satu prinsip utama dalam merancang Kurikulum Merdeka. 

Dengan prinsip ini, Kurikulum Merdeka mengurangi materi wajib di berbagai mata pelajaran agar guru punya waktu lebih untuk menggunakan pembelajaran yang mendalam, interaktif, dan berbasis projek.

Kurikulum Merdeka menurut Nadiem, mendukung guru melakukan asesmen diagnostik dan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan tiap murid. Buku-buku teks Kurikulum Merdeka juga memuat lebih banyak aktivitas yang dirancang mengasah daya nalar. “Dengan demikian, pembelajaran dengan Kurikulum Merdeka tidak lagi berorientasi pada penyampaian materi, tapi mengasah kompetensi dan karakter murid,” tegasnya. 

Andreas Schleicher dari OECD juga menyampaikan optimismenya pada gerakan Merdeka Belajar. “Gerakan Merdeka Belajar yang diinisiasi oleh Kemendikbudristek telah menempatkan Indonesia pada arah yang tepat menuju perbaikan kualitas pendidikan.”  

Peneliti Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI), Rasita Purba, menyampaikan berdasarkan hasil studi INOVASI guru yang menerapkan asesmen diagnostik secara berkala serta menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik pemulihan hasil belajarnya tiga bulan lebih cepat. 

“Lebih lanjut, kurikulum yang menekankan pada kompetensi esensial dan memberikan otonomi pada guru untuk menyesuaikan kurikulum dan pembelajarannya, hasil pemulihan pembelajarannya dua kali lebih cepat,” pungkas Rasita. ***

Siaran Pers Kemendikbudristek Nomor: 697/sipers/A6/XII/2023

Share:

Baca Lanjutannya

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kunjungi Sekolah di IKN

Ibu Kota Nusantara, 1 Desember 2023 – Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nunuk Suryani, mengunjungi SMP Negeri 2 Penajem Paser Utara (PPU) yang berada di wilayah Calon Ibu Kota Nusantara (IKN), pada Rabu (29/11). Dalam kunjungan tersebut Dirjen GTK berdialog dengan Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan PPU, Kepala Sekolah SMPN 2 PPU, dan Bapak/Ibu guru pengajar di SMPN 2 PPU. 

Nunuk Suryani mengatakan, “Sekolah Penggerak bukan satu-satunya indikator keberhasilan sebuah intitusi atau satuan pendidikan, namun juga bisa dilihat dari bagaimana Pak Kepala Sekolah menggerakan warga sekolah beberapa langkah lebih baik dari sekolah lain.”

“Kita mempunyai lebih dari 300.000 sekolah di Indonesia, sedangkan Sekolah Penggerak Angkatan 1 s.d. 3 hanya 5000 sekolah,” lanjut Nunuk.

Ditambahkan oleh Nunuk Suryani dalam dialog dengan guru-guru di SMP Negeri 2 Penajem Paser Utara (PPU), bahwa sekolah-sekolah yang masuk dalam wilayah IKN harus satu langkah lebih unggul dibanding dengan sekolah lain. “Maka kami hadir bersama dengan para direktur di lingkungan Direktorat Jenderal GTK untuk melakukan intervensi.”

Dirjen Nunuk berharap nantinya setiap guru yang berada di kawasan IKN dapat meningkatkan kompetensinya dan tidak ada disparitas yang tinggi antara pendidik di dalam dan di sekitar IKN. “Seperti yang sedang dilakuakn Direktorat Guru PAUD Dikmas, di mana guru PAUD yang belum S1, tidak akan mendapatkan sertifikasi,” harap Nunuk.

Menurut data Ditjen GTK, SMPN 2 PPU menerapkan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) dengan kategori Mandiri Berubah, sehingga perlu dorongan untuk guru-guru di SMPN 2 PPU untuk melakukan aksi nyata dalam menggunakan Platform Merdeka Mengajar (PMM). “Selain itu, perlu juga aktif dalam komunitas belajar (kombel), karena SMPN 2 PPU merupakan sekolah pengimplementasi IKM kategori mandiri, sehingga nanti jika akan asesmen bisa naik level menjadi kategori Mandiri Berbagi,” jelas Nunuk Suryani.

Nunuk berpesan agar Kepala Sekolah SMPN 2 PPU bisa mengkaji dan melihat seperti apa keterlibatan komunitas guru, terutama terkait pembelajaran terdiferensiasi. 

Rangkain kegiatan Kunjungan Kerja Dirjen GTK ke Provinsi Kalimantan Timur juga diisi dengan sesi Dialog bersama Mahasiswa PPG Pra Jabatan dan Dalam Jabatan di Universitas Mulawarman, serta Dialog bersama Guru Honorer, Guru ASN PPK dan Guru Penggerak untuk wilayah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. ***

Sumber: Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 686/sipres/A6/XI/2023

Share:

Baca Lanjutannya