Kabupaten Parigi Moutong Berkomitmen Maksimalkan Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah dari Guru Penggerak

 Parigi Moutong, Palu, 30 Mei 2024 – Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus mengupayakan percepatan transformasi mutu pendidikan di Indonesia termasuk dalam aspek manajerial di satuan pendidikan. Hal ini diwujudkan melalui program pengangkatan Guru Penggerak menjadi kepala sekolah/pengawas sekolah.  

 

Beragam manfaat yang dapat diperoleh dari program Guru Penggerak yakni meningkatnya kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan murid. Dengan demikian, Guru Penggerak yang berkesempatan menjadi kepala sekolah/pengawas sekolah memiliki kompetensi yang lebih cakap dalam menghadapi berbagai tantangan global serta mengakselerasi terjadinya perubahan positif yang siginifikan dalam pemajuan pendidikan di Indonesia.  

Oleh karena itu, dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, mengimbau agar seluruh pihak khususnya pemerintah daerah (Pemda) untuk mendukung penyerapan SDM kepala sekolah/pengawas sekolah yang berasal dari Guru Penggerak. 

“Kami mengapresiasi upaya Pemda dalam mengimplementasikan program prioritas Kemendikbudristek. Namun, kami berharap agar Guru Penggerak di daerah ini juga dapat lebih diberdayakan sebaik mungkin karena program Guru Penggerak dipersiapkan untuk melahirkan SDM yang potensial sebagai pemimpin pembelajaran,” tuturnya saat melakukan audiensi dengan Bupati Kabupaten Parigi Moutong, Selasa (28/5).  

Menanggapi hal tersebut, Pejabat (Pj) Bupati Kabupaten Parigi Moutong, Richard Arnold, mengatakan, pihaknya akan mendukung kebijakan Kemendikbudristek untuk memaksimalkan pengangkatan Guru Penggerak sebagai kepala sekolah dan pengawas. “Kami dari Pemda akan mengoptimalisasikan invetarisir data dan penginputan agar sesuai dengan kebutuhan di wilayah kami sehingga kepala sekolah dan pengawas semaksimal mungkin dapat diisi dari unsur Guru Penggerak,” ucapnya.  

Merujuk data Kemendikbudristek, kebutuhan kepala sekolah di Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 40 orang sementara Guru Penggerak yang sudah menjadi kepala sekolah baru 21 orang. Dengan demikian persentase pengangkatan Guru Penggerak menjadi kepala sekolah di wilayah ini masih berkisar 53 persen. 

Adapun jumlah keseluruhan Guru Penggerak di Provinsi Sulawesi Tengah sejak angkatan 1 s.d. angkatan 9, tercatat sebanyak 743 orang.  Dari jumlah tersebut sebanyak 482 Guru Penggerak telah memenuhi syarat menjadi kepala sekolah, baru 140 Guru Penggerak yang menjadi kepala sekolah, dan 6 orang menjadi pelaksana tugas (Plt.) Kepala Sekolah.

Pada angkatan kesembilan jumlah Calon Guru Penggerak di Provinsi Sulawesi Tengah bahkan sudah menyentuh angka 496 orang. 257 di antaranya sudah memenuhi syarat sebagai kepala sekolah. 39 CGP sudah menjadi kepala sekolah dan 1 orang menjadi Plt.  Kepala Sekolah.  ***

Sumber: Siaran Pers Nomor: 214/sipers/A6/V/2024

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek

Share:

Baca Lanjutannya

Sebanyak 3.570 Guru Ikuti Program Pengembangan Kompetensi Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan Tahun 2024

Jakarta, 29 Mei 2024 – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) telah membuka Program Pengembangan Kompetensi Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PKG PJOK) tahun 2024. Program ini secara resmi dibuka oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Ditjen GTK Kemdikbud RI, pada Selasa (28/5).

PKG PJOK adalah program pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi guru pengampu mata pelajaran PJOK melalui pelatihan, pendampingan, dan kegiatan kolektif guru. Program ini merupakan solusi pengembangan kompetensi dan ruang belajar bersama untuk meningkatkan kapasitas sebagai pemimpin pembelajaran. 

Nunuk menjelaskan tujuan program ini adalah untuk menciptakan pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara bermakna. “Selama ini praktik pembelajaran PJOK cenderung eksklusif, karena  hanya bersandar pada bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Saat ini, Program PKG PJOK menekankan pada pembelajaran untuk semua peserta didik,” ungkapnya.

Selain itu, dalam kegiatan ini Nunuk juga menyampaikan harapan terkait masa depan murid Indonesia melalui program prioritas ini. “Harapan jangka panjang kita, anak-anak kita, para murid Indonesia, dapat berpartisipasi secara mandiri dalam aktivitas jasmani di sepanjang hayat,” ujarnya penuh semangat.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, Kasiman, menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi dan pendidikan program PKG PJOK tahun 2024 dibagi menjadi dua gelombang. Total peserta 3.570 guru. 

Gelombang pertama diikuti 1.481 Guru Penggerak pengampu mata pelajaran PJOK, sementara gelombang kedua diikuti oleh 2.089 guru pengampu mata pelajaran PJOK dengan latar belakang PJOK. Semua peserta akan mengikuti pendidikan program PKG PJOK selama 3 bulan dengan didampingi oleh 186 orang fasilitator. 

Setelah itu, peserta yang dinyatakan lulus pendidikan akan menjadi fasilitator diseminasi di wilayahnya masing-masing.

“Kami mengucapkan selamat kepada para peserta, dari sekian banyak pendaftar Bapak Ibu sudah terpilih. Bapak Ibu sekalian harus punya komitmen yang tinggi supaya bisa lulus dan akhirnya bergabung dan terlibat dalam proses pengimbasan atau diseminasi," tutup Kasiman. ***

Siaran Pers Nomor: 210/sipers/A6/V/2024

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Kemendikbudristek

Share:

Baca Lanjutannya

Transformasi Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Dorong Pemenuhan Guru Bersertifikat Pendidik

Tanjungpinang, 16 Mei 2024 -- Berdasarkan data 2019 hingga 2023 lalu, perbandingan jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik mengalami penurunan. Pada 2019 jumlah guru bersertifikat pendidik sebanyak 1.392.155 guru sedangkan di 2023 jumlah tersebut menurun menjadi 1.274.486 guru. Hal ini disebabkan beberapa faktor yakni tingginya jumlah guru honorer nonsertifikasi pendidikan yang menyebabkan beban pendidikan profesi guru (PPG) semakin besar.  

 Faktor lainnya yaitu input guru bersertifikasi pendidik masih minim dan belum sepenuhnya mengisi kekosongan guru di setiap daerah. Selain itu, hingga saat ini belum terbentuknya ekosistem guru yang profesional dan mandiri di setiap daerah. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melakukan transformasi PPG dalam jabatan yang mendorong pemenuhan guru bersertifikat pendidik.  

 Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbudristek, Nunuk Suryani menyampaikan, perlu adanya penyesuaian sertifikasi guru melalui pembaharuan sistem penyelenggaraan Program PPG yang berfokus pada perolehan sertifikat pendidik bagi guru dalam kondisi tertentu yang lebih efisien. "Kalau tidak melakukan transformasi ini (PPG dalam jabatan) bisa sampai 2045 untuk 1,6 juta guru yang belum serdik (sertifikat pendidik), saat ini," ujarnya pada acara Kuliah Umum Arah Kebijakan Kemendikbudristek Terkait Pendidikan Profesi Guru di Kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), di Kepulauan Riau, Rabu, (15/5). 

 

Dirjen GTK Nunuk menjelaskan, proses seleksi PPG dalam jabatan hanya seleksi administrasi saja, tidak lagi seleksi secara akademik. Kemudian pembelajaran PPG bagi guru yang aktif mengajar pada tahun 2023/2024 dilakukan secara daring melalui penugasan terstruktur dan pembelajaran mandiri yang ditempuh kurang dari satu semester. Khusus untuk guru yang sulit menjangkau internet, pembelajaran bisa dilakukan melalui Awan Penggerak, sebuah sistem berbasis server lokal sehingga dalam pemanfaatannya tidak terhubung jaringan internet. 

 Dari sisi uji kompetensi, materi diselaraskan dengan materi pendidikan dan pengalaman mengajar para guru sehingga peluang mengikuti ujikom lebih besar. "Kami (Kemendikbudristek) ingin kinerja guru berfokus pada siswa dan perubahan yang baik bagi siswa," kata Dirjen GTK Nunuk.  

 Transformasi PPG dalam jabatan diharapkan dapat mengisi kekosongan kebutuhan guru ke depan akibat dari banyaknya guru yang pensiun. Transformasi PPG ini juga sebagai upaya dalam mewujudkan visi menjadikan profesi guru menjadi lebih bermartabat, terhormat, dan membanggakan. Selain itu juga menjadikan guru sebagai pemimpin pembelajaran dan sebagai agen transformasi pendidikan. Dan terakhir sebagai upaya menghidupkan gotong royong dalam menciptakan ekosistem belajar guru dan tenaga kependidikan yang berdaya dan saling menguatkan. 

 Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) , Agung Dhamar Syakti menyampaikan, komitmen UMRAH yang selalu siap menyelenggarakan program PPG dan meningkatkannya agar lebih baik. "Ini menjadi tanggung jawab kita bersama dan UMRAH harus mengambil responsibility itu untuk membantu pemerintah melahirkan guru-guru yang profesional untuk menyiapkan generasi emas 2045 dan kejayaan Indonesia di masa mendatang," ungkapnya. ***

Sumber: Siaran Pers Nomor: 183/sipers/A6/V/2024 

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek

Share:

Baca Lanjutannya

Guru di Area Sulit Internet, Bisa Manfaatkan Awan Penggerak

Tanjungpinang, 16 Mei 2024 - Saat ini internet menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat Indonesia, termasuk di bidang pendidikan. Namun, tidak semua jaringan internet di seluruh wilayah di Indonesia memiliki kualitas yang baik dan layak, bahkan di beberapa daerah sama sekali tidak terjangkau internet. Hal itu seperti disampaikan oleh Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Agung Dhamar Syakti, yang mengatakan bahwa aksesibilitas pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) masih menjadi tantangan karena wilayah kepulauannya menghambat aksesibilitas internet untuk pembelajaran bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan. "UMRAH tetap berkomitmen pada pemerintah dalam melahirkan guru-guru yang profesional melalui pendidikan profesi guru meski harus menghadapi tantangan tersebut," katanya pada acara Kuliah Umum Arah Kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Terkait Pendidikan Profesi Guru di Kampus UMRAH, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu, (15/5). 

Melihat tantangan akses internet tersebut, Kemendikbudristek memiliki platform Awan Penggerak sebagai solusi bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan yang sulit menjangkau internet. Awan Penggerak merupakan sebuah sistem berbasis server lokal sehingga dalam pemanfaatannya tidak terhubung jaringan internet. Sekolah hanya perlu menyalakan laptop/komputer yang terinstal Awan Penggerak yang berfungsi sebagai server lokal dan acces point.  

Senada hal itu, pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbudristek, Nunuk Suryani menyampaikan, Kemendikbudristek memiliki solusi bagi guru yang sedang menempuh Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang tidak terjangkau internet dengan memanfaatkan Awan Penggerak tersebut. "Guru bisa belajar mandiri melalui Awan Penggerak," ujarnya.  

Dirjen GTK Nunuk menjelaskan, saat ini dibutuhkan satu wadah yang dapat mengakomodasi kebutuhan belajar guru juga untuk melakukan kolaborasi dengan guru lain yang dapat diakses secara offline, namun tetap bersinergi dengan Platform Merdeka Mengajar. Awan Penggerak, kata dia, memberikan kesempatan dan materi yang  sama bisa diakses oleh guru baik di daerah regular maupun di daerah khusus dengan kendala jaringan internet. 

"Awan Penggerak diharapkan menjadi solusi  dalam rangka pemerataan akses dan mutu layanan pendidikan serta menjamin keadilan (equality) antara guru di daerah khusus dan/atau satuan pendidikan yang mengalami kendala jaringan internet dengan daerah lainnya," ungkap Dirjen GTK Nunuk.  

Awan Penggerak memudahkan guru dan tenaga kependidikan untuk mengakses informasi, referensi, dan inspirasi yang ada dalam Platform Merdeka Mengajar. Awan Penggerak juga menyajikan informasi yang dikemas dalam bentuk buku bacaan elektronik, artikel, video pembelajaran, regulasi, pelatihan mandiri, dan sumber belajar lainnya. Hingga akhir 2023, telah ada 15 kabupaten yang memanfaatkan Awan Penggerak. ***

Sumber: Siaran Pers Nomor: 182/sipers/A6/V/2024 

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek

Share:

Baca Lanjutannya

Transformasi Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Upayakan Keseimbangan Kebutuhan Guru Berkualitas

Tanjungpinang, 16 Mei 2024 -- Jumlah guru yang pensiun di Indonesia setiap tahunnya bisa mencapai 70 ribu guru. Angka itu tak sebanding dengan jumlah guru yang telah lulus pendidikan profesi guru dari tahun 2009 hingga 2021 yakni 30.898 guru yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tahun ini kekosongan guru secara nasional mencapai 150.095 guru yang terdiri dari 140.845 guru negeri dan 9.250 guru swasta. 

Melihat hal itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melakukan transformasi pendidikan profesi guru (PPG) prajabatan untuk mewujudkan keseimbangan kebutuhan dan pemenuhan guru sehingga layanan pendidikan dapat berjalan dengan lebih baik bagi masyarakat Indonesia di masa mendatang. Para lulusan PPG prajabatan akan mendapatkan afirmasi 100 persen untuk dapat memenuhi kriteria menjadi guru aparatur sipil negara (ASN). 

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbudristek, Nunuk Suryani menjelaskan, transformasi PPG prajabatan dilakukan berdasarkan kebutuhan guru dan memastikan lulusan PPG prajabatan direkrut menjadi guru. Calon guru, kata dia, harus melalui PPG terlebih dahulu sehingga induksi guru pemula terintegrasi dengan PPG. Program praktik lapangan PPG prajabatan juga memiliki relevansi yang kuat karena dilakukan di sekolah tempat mengajar guru pemula tersebut akan ditempatkan. 

"Semua pemangku kepentingan bertanggung jawab. Saat ini PPG masih dibiayai melalui LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan), arah ke depan bisa biaya mandiri, bisa dibiayai dari yayasan, dan sebagainya," ungkap Dirjen GTK Nunuk pada acara Kuliah Umum Arah Kebijakan Kemendikbudristek Terkait Pendidikan Profesi Guru di Kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), di Kepulauan Riau, Rabu, (15/5).

Pemenuhan kebutuhan guru di Indonesia bisa melalui seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) yang diperuntukkan bagi guru honorer dan melalui PPG prajabatan untuk menggantikan guru yang pensiun. "Jadi tidak ada lagi yang beririsan atau mengambil porsi guru-guru dalam jabatan yang sekarang masih honor," tegas Dirjen GTK Nunuk. 

Transformasi PPG model baru ini merupakan upaya dalam mewujudkan visi menjadikan profesi guru menjadi lebih bermartabat, terhormat, dan membanggakan. Selain itu juga menjadikan guru sebagai pemimpin pembelajaran dan sebagai agen transformasi pendidikan. Dan terakhir sebagai upaya menghidupkan gotong royong dalam menciptakan ekosistem belajar guru dan tenaga kependidikan yang berdaya dan saling menguatkan. 

Pada kesempatan yang sama, Rektor UMRAH, Agung Dhamar Syakti menyampaikan, komitmen UMRAH yang selalu siap menyelenggarakan program PPG dan meningkatkannya agar lebih baik. "Ini menjadi tanggung jawab kita bersama dan UMRAH harus mengambil tanggung jawab itu untuk membantu pemerintah melahirkan guru-guru yang profesional untuk menyiapkan generasi emas 2045 dan kejayaan Indonesia di masa mendatang," tutupnya. ***

Siaran Pers Nomor: 181/sipers/A6/V/2024

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek

Share:

Baca Lanjutannya

Semangat Belajar Berbagi dan Berkolaborasi dalam Implementasi Kurikulum Merdeka

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) kembali menyelenggarakan webinar SAPA GTK yang saat ini memasuki episode 20, pada Kamis (25/4) lalu. Program Sapa GTK ini merupakan agenda webinar yang ditujukan untuk membahas isu-isu terkini terkait program utama maupun pendukung di lingkungan Ditjen GTK. Episode kali ini membahas topik “Semangat Belajar Berbagi dan Berkolaborasi dalam Implementasi Kurikulum Merdeka” dan ditayangkan langsung di laman YouTube Ditjen GTK Kemdikbud RI. Adapun narasumber yang turut berpartisipasi dalam agenda ini adalah Dr. Yogi Anggraena M.Si., Ketua Tim Kerja Kurikulum BSKAP, Dr. Medira Ferayanti S.S., M.A., Ketua Tim Kerja Pembelajaran Ditjen GTK, dan Ikmal Fauzi, M.Pd., Kepala TK Islam Al Kautsar, Cilodong, Kota Depok.

Melalui program ini, Ditjen GTK ingin memberikan informasi dan pemahaman mengenai kebijakan kurikulum, panduan-panduan kurikulum, pentingnya perubahan paradigma guru dan tenaga kependidikan dalam implementasi Kurikulum Merdeka di lingkungan satuan pendidikan. Selain itu, pada webinar ini juga menampilkan cerita, pengalaman dalam Implementasi Kurikulum Merdeka serta bagaimana dampaknya terhadap murid. Pada kesempatan yang sama, Ditjen GTK juga mengajak dan mendorong peserta webinar untuk aktif belajar, berbagi, dan berkolaborasi dalam Implementasi Kurikulum Merdeka. 

Substansi Kurikulum Merdeka 

Dalam paparannya, Yogi menjelaskan mengenai pentingnya penyamaan persepsi dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya miskonsepsi di dalam praktiknya. “Pada 27 Maret 2024 lalu, telah dirilis Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.”

Dengan terbitnya peraturan ini, lanjut Yogi, maka secara legitimasi kurikulum yang diterapkan secara nasional adalah Kurikulum Merdeka. “Namun Bapak/Ibu guru tidak perlu khawatir terkait waktu, karena Kemendikbudristek memberikan kesempatan kepada satuan pendidikan melalui masa transisi sampai tahun ajaran 2026/2027 untuk daerah non-3T dan satu tahun lebih lama untuk wilayah 3T dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka,” Jelas Yogi.

“Hal yang mendasari (penetapan Kurikulum Merdeka menjadi kurikulm nasional) adalah bahwa karena Kurikulum Merdeka fokus pada materi esensial dan struktur yang fleksibel, sehingga memudahkan guru melakukan pembelajaran terdiferensiasi, mengasah bakat dan minat, serta menumbuhkan karakter murid secara lebih menyeluruh, tanpa memberikan beban administrasi,” tambah Yogi.

Dukungan Implementasi Kurikulum Merdeka

Pada kesempatan yang sama, Medira Ferayanti memaparkan dukungan dari Kemendikbudristek kepada para guru dan tenaga pendidik untuk mempelajari dan memahami Kurikulum Merdeka. “Saat ini zaman menuntut kita untuk lebih proaktif dalam belajar secara mandiri, karena hal itu, Kemendikbudristek telah menyediakan media untuk Bapak/Ibu guru belajar secara mandiri mengenai Kurikulum Merdeka,” ujar Medira.

Dukungan pertama ada Platform Merdeka Mengajar (PMM). Dalam aplikasi tersebut terdapat 3 (tiga) menu utama untuk mempelajari Kurikulum Merdeka, yakni di menu Info Terkini, Tentang Kurikulum Merdeka, dan Pelatihan Mandiri. Tersedia juga contoh capaian pembelajaran (CP), alur tujuan pembelajaran (ATP), dan cerita praktik baik. “Kami juga menyiapkan panduan belajar 15 menit, dan Bapak/Ibu dapat mengunduh template untuk mengelola belajar Bapak/Ibu guru,” tambah Medira.

Bagi guru-guru yang ingin belajar secara luar jaringan karena terkendala jaringan internet, Kemendikbudristek menyediakan aplikasi Awan Penggerak sebagai media belajar. Selain itu, para guru bisa belajar dengan Narasumber Berbagi Praktik Baik (NS BPB) yang terdapat di daerah masing-masing. “Bapak/Ibu silakan observasi kebutuhan praktik pembelajaran yang dilakukan sebelum mengundang NS BPB. Adapun informasi yang dapat digali tentang pembelajaran berdiferensiasi seputar bagaimana proses, konten dan produknya,” jelas Medira.

Selain kedua dukungan tersebut, terdapat juga komunitas belajar yang wajib ada di setiap sekolah. Hal ini penting karena komunitas belajar memberikan ruang dan budaya belajar dan berkolaborasi bagi guru untuk meningkatkan kompetensi dan menciptakan pembelajaran berkualitas untuk murid. “Komunitas belajar ada yang di dalam sekolah, dan ada juga di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Panduan mengenai komunitas belajar juga terdapat di PMM yang bisa Bapak/Ibu jadikan pegangan dalam pelaksanaan komunitas belajar,” ujar Medira.

Kemendikbudristek juga menyediakan layanan pusat bantuan melalui nomor Whatsapp 0812 8143 5091 pada hari Senin-Jumat pukul 08.00-16.00 WIB.

Cerita Implementasi Kurikulum Merdeka

Pada sesi berbagi praktik Implementasi Kurikulum Merdeka, Ikmal Fauzi memaparkan mekanisme yang berlaku di sekolahnya. Aktivitasnya berawal dari kegiatan yang diselenggarakan Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) Kota Depok untuk berbagi praktik Implementasi Kurikulum Merdeka yang menyangkut asesmen dan kondisi lingkungan satuan pendidikan. Contohnya adalah isu sampah.

“Kami melakukan studi tiru ke sekolah PAUD di Semarang dan Depok di mana kami mempelajari kegiatan pembelajaran di sana. Kami menyaksikan aktivitas pembelajaran mulai dari murid berbaris, berdoa, upacara dan hafalan surat-surat pendek, sampai dengan kegiatan bersih-bersih kelas yang dilakukan murid-murid PAUD. Hal yang pertama dilakukan adalah saat masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) di mana murid-murid diajarkan betul mengenai ketertiban dan kerapian untuk membiasakan perilaku tertib dan bersih ke murid,” urai Ikmal.

Setelah studi tiru, Ikmal berdiskusi bersama guru di satuan pendidikan untuk mengumpulkan gagasan pembelajaran yang bermuara kepada kesepakatan untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka bersama-sama. Dalam Kurikulum Merdeka, sekolahnya mendefinisikan konsep ke dalam 4C (Collaboration, Communication, Critical thinking, dan Creativity). Keempat poin tersebut dituangkan ke dalam pembelajaran kontekstual dan kolaboratif dengan harapan murid bisa lebih dekat dengan pembelajaran sekaligus menanamkan budaya kolaborasi bersama dengan murid lain.

Saat ini sekolahnya masih terus belajar dan berproses dengan memanfaatkan dukungan dan panduan yang disediakan Kemendikbudristek untuk terus berusaha menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. ***

(Tim Ditjen GTK / Editor: Denty)

Share:

Baca Lanjutannya

Kemendikbudristek Imbau Para Pihak Terkait Percepatan Proses Pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG)

Jakarta, 9 Mei 2024 – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) terus mengupayakan kesejahteraan bagi guru di seluruh Indonesia. Upaya tersebut didukung dengan hadirnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 45 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Aparatur Sipil Negara Daerah. 

Sehubungan dengan terjadinya keterlambatan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) triwulan I tahun 2024, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menyampaikan bahwa Ditjen GTK mendorong Pemda untuk dapat menyalurkan dana TPG ke rekening guru sebelum batas waktu 14 hari kerja sejak dana TPG diterima di rekening Kas Umum Daerah. “Kami secara konsisten terus mengawal proses distribusi TPG sesuai dengan ketentuan serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Pemda untuk memastikan kelancaran proses penyaluran TPG bagi para guru,” tegas Nunuk Suryani. 

Terkait proses penyaluran dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) triwulan I tahun 2024 ke rekening guru, Dirjen GTK, Nunuk Suryani, menambahkan bahwa hingga minggu ke-2 bulan Mei 2024, baru terdapat 26 pemerintah daerah (Pemda) yang telah menyalurkan dana TPG ke rekening guru.

“Sebanyak 297 Pemda sedang dalam proses menyalurkan dana TPG ke rekening guru, dan sebanyak 223 Pemda belum dapat menyalurkan dana TPG mengingat masih dalam proses penyaluran dana dari Kas Negara ke Kas Umum Daerah setelah Kemendikbudristek melalui Ditjen GTK memberikan rekomendasi untuk percepatan penyaluran dana dari Kas Negara ke Kas Umum Daerah,” ujarnya pada Rabu (8/5).

Lebih lanjut, Ditjen GTK akan terus memastikan kelancaran penyaluran TPG ke depan. “Kami mendorong satuan pendidikan dalam memperbarui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan mengisi pemenuhan beban kerja guru untuk dilakukan verifikasi dan validasi, yang jika memenuhi syarat akan diajukan operator Pemda sebagai calon penerima dana TPG, sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan untuk menghindari terjadinya hal serupa (keterlambatan pencairan),” tutupnya. ***

Sumber Siaran Pers Nomor: 163/sipers/A6/V/2024

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek

Share:

Baca Lanjutannya

Mendikbudristek: Mari Tebar Manfaat dalam Keberlanjutan Gerakan Merdeka Belajar

Jakarta, 2 Mei 2024 - Lima tahun bukan waktu yang sebentar untuk menjalankan tugas memimpin Gerakan Merdeka Belajar. Namun, lima tahun juga bukan waktu yang lama untuk membuat perubahan yang menyeluruh. Demikian diungkapkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim ketika berpidato pada Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di halaman Kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Senayan, Jakarta, Kamis (2/5). Tema Hardiknas tahun ini adalah “Bergerak Bersama, Lanjutkan Merdeka Belajar”.

Nadiem menegaskan bahwa saat ini, dunia pendidikan sudah berada di jalur yang benar, tetapi tugas seluruh elemen pendidikan untuk terus mengawalnya masih belum selesai. Ia mengajak semua pihak terkait untuk meneruskan gerakan Merdeka Belajar secara berkelanjutan. “Semua yang sudah kita upayakan harus dilanjutkan sebagai perjalanan ke arah perwujudan sekolah yang kita cita-citakan,” tuturnya dalam pidato saat menjadi pembina upacara. 

Bagi Nadiem, menjadi pemimpin dari gerakan Merdeka Belajar telah menyadarkannya tentang tantangan sekaligus kesempatan yang bisa diraih Indonesia dalam memajukan dunia pendidikan. Ia mengakui, bukan hal yang mudah untuk mentransformasi sebuah sistem yang sangat besar. Bukan pula sebuah tugas yang sederhana untuk mengubah perspektif tentang proses pembelajaran. Pada awal perjalanan, semua orang menyadari bahwa perubahan membutuhkan perjuangan. Wajar jika ada rasa tidak nyaman menyertai setiap langkah menuju perbaikan dan kemajuan.  

Kemudian, ketika langkah semua orang mulai serempak, Indonesia dihadapkan dengan tantangan yang tidak pernah terbayangkan yakni pandemi COVID-19. Dampak yang ditimbulkan dari pandemi mengubah proses belajar mengajar dan cara hidup manusia secara drastis. Akan tetapi, pada saat yang sama, pandemi memberi kesempatan untuk mengakselerasi perubahan. Dengan bergotong royong, perjuangan untuk pulih dan bangkit kembali menjadi jauh lebih kuat.

Lebih lanjut Nadiem mengatakan, kini masyarakat mulai merasakan perubahan yang terjadi berkat gerakan Merdeka Belajar. Perubahan yang terjadi dalam ekosistem pendidikan dan kebudayaan berlangsung serempak dan serentak. Wajah baru pendidikan dan kebudayaan Indonesia muncul berangkat dari gerakan Merdeka Belajar. 

Mendikbudristek menyebut banyaknya cerita positif dari anak-anak Indonesia atas situasi pembelajaran di kelas. Tak hanya itu, guru-guru kini berani untuk mencoba berbagai hal baru karena mereka mendapatkan kepercayaan untuk mengenal dan menilai murid-muridnya. Lalu, para mahasiswa lebih siap untuk berkarya dan berkontribusi karena ruang untuk belajar tidak lagi terbatas di dalam kampus. Belum lagi, para seniman dan pelaku budaya yang makin semarak menggelar karya-karya kreatif nan ekspresif. 

Suasana upacara pagi ini terasa khidmat dan syahdu. Dalam balutan busana adat Jawa yang dikenakannya, Nadiem menyampaikan pesan mendalam. Menurutnya, waktu yang bergulir selama lima tahun, pada akhirnya membawa pada ujung pengabdian sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Namun, ia mengatakan bahwa itu bukanlah titik akhir dari gerakan Merdeka Belajar.

“Dengan penuh ketulusan, saya ucapkan terima kasih banyak atas perjuangan yang Ibu dan Bapak lakukan. Saya titipkan Merdeka Belajar kepada Anda semua, para penggerak perubahan yang tidak mengenal kata menyerah untuk membawa Indonesia melompat ke masa depan,” pesannya. 

Selamat Hari Pendidian Nasional. Mari terus bergotong royong menyemarakkan dan melanjutkan gerakan Merdeka Belajar. ***

Sumber: Siaran Pers Nomor: 138/sipers/A6/IV/2024

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek

Share:

Baca Lanjutannya

Semarak Hardiknas 2024 Wujud Ekspresi Gerakan Merdeka Belajar

Jakarta, 2 Mei 2024 — Upacara bendera memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2024 berlangsung meriah di Halaman Kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kamis (2/5). Kemeriahan tersebut ditunjukkan melalui sejumlah pertunjukan seni yang ditampilkan oleh peserta didik dan pegiat seni budaya.

Dalam sambutannya, Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, menyoroti wajah baru dunia pendidikan dan kebudayaan Indonesia yang sedang dibangun bersama melalui gerakan Merdeka Belajar. Banyak praktik baik terjadi dan kini anak-anak Indonesia kembali berani untuk bermimpi dengan kemerdekaan belajar yang dilakukannya.

“Kita melihat kembali keberanian para guru untuk mencoba hal-hal baru karena mereka mendapatkan kepercayaan untuk mengenal dan menilai murid-muridnya. Para mahasiswa yang siap berkarya dan berkontribusi dengan kebebasan belajar di luar kampus. Dan kita merasakan kembali karya-karya kreatif seniman dan pelaku budaya yang terus didukung untuk berekspresi,” pungkas Nadiem.

Salah satu pengisi acara yakni peraih medali emas Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) tahun 2023, Joana Grania Wenthe, siswi SMA Negeri 2 Palangka Raya, Kalimantan Tengah, mengaku sangat senang dan bangga dapat tampil pada upacara bendera di hadapan Mendikbudristek. Menurutnya, gerakan Merdeka Belajar telah membantunya meraih mimpi untuk melanjutkan sekolah kedokteran di perguruan tinggi

“Hari ini saya khusus menyanyikan lagu Zamrud Khatulistiwa, lalu gabungan lagu daerah Kampuang Nan Jauh di Mato, dan lagu Bahagia dari GAC. Sebagai orang yang merasakan dampak positif dari gerakan Merdeka Belajar, saya berharap pendidikan Indonesia dapat terus berkembang dengan memberikan kebebasan ekspresi kepada peserta didik. Untuk seluruh generasi muda, terus berlatih dan jangan takut untuk mencoba, teruslah bermimpi karena semuanya dimulai dari bermimpi,” ucapnya

Selain itu, pemimpin upacara bendera, Raihan Daffa Ramadhan, siswa SMA Negeri 3 kota Tangerang Selatan, merasa bangga karena terpilih menjadi salah satu bagian dalam rangkaian upacara peringatan Hardiknas di kantor Kemendikbudristek. Menurutnya, Hardiknas tahun ini berlangsung meriah dan berwarna dengan dipenuhi para peserta dan pembina upacara yang menggunakan pakaian adat.

“Sebagai generasi muda, gerakan Merdeka Belajar membuat peserta didik menjadi lebih bebas dan mampu mengeluarkan kreativitasnya dalam belajar. Dalam sistem Merdeka Belajar ini saya merasa tidak mendapatkan tekanan dalam belajar dan semoga pendidikan di Indonesia dapat lebih maju agar dapat bersaing di kancah internasional,” ujar Raihan. 

Selanjutnya, salah satu siswa Program Penguatan Karakter Siswa Mandiri Melalui Kreasi Seni (PRESISI), Christianus Devano Chaniago, sekaligus siswa SMA Marsudirini Muntilan Magelang, merasa bahagia mendapatkan pengalaman menjadi peserta upacara Hardiknas di hadapan Mendikbudristek. Sebagai siswa PRESISI, Devano menuturkan bahwa kini pendidikan Indonesia membuka kesempatan untuk siapapun dalam meraih mimpi.

“Merdeka Belajar membuat kita bisa menggali lebih dalam tentang apa yang kita senangi dan bagaimana caranya belajar lebih baik daripada sebelumnya. Pada peringatan Hardiknas tahun ini, saya berharap pendidikan Indonesia terus memperhatikan orang-orang yang kesulitan dalam menggapai cita-cita mereka, sehingga generasi muda memiliki arah dan tujuan dalam membangun Indonesia menjadi lebih baik,” ucap Devano.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Nadiem juga melakukan Penyematan Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya kepada 6 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kemendikbudristek. Adapun enam pegawai tersebut antara lain, Taufiq dari Universitas Sriwijaya, Retno Dwimarwati dari Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung, Joko Ahmad Julifan dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sumatera Utara, Siti Marfuah dari Biro Perencanaan, Beatus Tambaip dari Universitas Musamus Merauke, dan Umi Kulsum dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur.

Salah satu peraih Satyalanca Karya Satya, Siti Marfuah, mengungkapkan kegembiraannya atas pencapaian ini. Ia menilai, semua kerja keras dan eksistensi akan terekam dan dihargai, dan semakin menyadarkan bahwa tugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah memberikan pengabdian serta dedikasi yang terbaik untuk negara.

“Sukses yang mulia menjadi tujuan sebagai ASN tidak bisa diraih dan dilakukan oleh diri sendiri. Sangat diperlukan sinergi bersama, bekerja menjadi satu dalam tim untuk mewujudkan kesuksesan tersebut,” tutup Siti.

Pelaksanaan upacara Hardiknas 2024 turut dihadiri oleh Mendikbudristek era terdahulu, yakni Wardiman Djojonegoro dan Bambang Soedibyo. Kemeriahan acara juga turut dihadiri oleh Nyi Prabawati Idha Kusumaningdyah dan Ki Bayu Prabangkara yang merupakan keluarga dari Ki Hadjar Dewantara. 

Selanjutnya, para peserta upacara merupakan perwakilan Guru, Dosen, Mahasiswa, Peserta Didik Sanggar Kegiatan Belajar (PKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Siswa Inklusi, Siswa-Siswi Jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Siswa Sekolah Adat, Sekolah Lapang Kearfikan Lokal, Presisi, serta Peserta Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional (FTBI) 2024. Mengakhiri rangkaian upacara Hardiknas 2024, seluruh peserta disuguhkan dengan sajian kuliner Nusantara, antara lain Bakso, Batagor, Es Podeng, Surabi, Sate Padang, Lontong Medan, Es Cendol, Soto Mie, dan Pempek. ***

Sumber:  Siaran Pers Nomor: 139/sipers/A6/V/2024

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat , Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek

Share:

Baca Lanjutannya

Sejumlah Program Prioritas Kemendikbudristek Terimplementasi dengan Baik di Nusa Tenggara Barat

Lombok Timur, 24 April 2024 — Meningkatkan kualitas pendidikan merupakan salah satu tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Untuk mewujudkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), Kemendikbudristek terus berupaya mengoptimalkan implementasi gerakan Merdeka Belajar di seluruh satuan pendidikan Indonesia, salah satunya Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

"NTB merupakan salah satu provinsi yang sudah mengimplementasikan Gerakan Merdeka Belajar dengan baik. Ke depan, perlu kolaborasi lebih lanjut dengan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk terus mengoptimalkan beberapa program prioritas Kemendikbudristek supaya warga satuan pendidikan dan proses pembelajaran dapat berjalan lebih maksimal lagi," ujar Dirjen GTK, Nunuk Suryani, dalam Dialog Inspiratif bersama Tenaga Kependidikan Kabupaten Lombok Timur di SD Negeri 1 Sembalun, Senin (22/4).

Dirjen Nunuk menambahkan, komitmen Kemendikbudristek dalam pemajuan pendidikan sudah tertuang melalui sejumlah program prioritas, salah satunya adalah ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru. "Kami terus melakukan advokasi kepada para Pemerintah Daerah untuk dapat mengusulkan formasi yang banyak dalam seleksi ASN PPPK Guru. Hal itu kami lakukan agar kebutuhan tenaga pendidik di satuan pendidikan dapat terpenuhi sehingga pemerataan jumlah guru mampu meningkatkan kualitas dan pembelajaran di satuan pendidikan," ucapnya.

Selanjutnya, Dirjen Nunuk berharap para guru yang sudah menjadi ASN PPPK dapat meningkatkan kompetensinya dalam mengajar. "Kabupaten Lombok Timur merupakan daerah yang terbanyak memiliki Guru Penggerak di NTB. Untuk itu, mari manfaatkan Program Guru Penggerak maupun program lainnya guna menjadi guru yang profesional dan berintegritas," pungkas Nunuk.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lombok Timur, Yulian Ugi Lusianto, mengatakan bahwa saat ini Kab. Lombok Timur memiliki 2.182 sekolah di bawah naungan Kemendikbudristek yang tersebar di 21 kecamatan. Adapun proses pembelajaran dari sekolah tersebut telah didukung oleh ASN Guru yang berjumlah 6.129 orang.

"Dengan kalkulasi yang dilakukan, Kab. Lombok Timur masih memiliki kekurangan ASN Guru sejumlah 3.424 orang. Untuk itu, kami terus berupaya untuk membuka formasi guru sebanyak-banyaknya setiap tahun, dari 234 Guru Penggerak yang ada, sudah 80% di antaranya telah kami angkat menjadi Kepala Sekolah," ungkap Yulian.

Yulian berharap, semoga kerja sama yang dilakukan bersama Kemendikbudristek dapat terus berlanjut, sehingga lingkungan pembelajaran di Kab. Lombok Timur menjadi semakin baik dan mencetak banyak generasi bangsa menuju Indonesia emas 2045. 

Selain itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi NTB, Suka, mengatakan bahwa minat guru di NTB untuk menjadi Guru Penggerak sangatlah tinggi, hal itu terbukti dari banyaknya para guru yang mengikuti tes lebih dari satu kali. Selain itu, saat ini Guru Penggerak di NTB telah mencapai 2.733 guru, dan berpotensi bertambah 1.066 orang jika calon guru NTB tersebut lolos seleksi Guru Penggerak Angkatan 11. 

“BGP Provinsi NTB telah membekali calon Guru Penggerak untuk menjadi pemimpin pada satuan pendidikan. Kami sampaikan kepada para peserta bahwa menjadi Kepala Sekolah atau Pengawas Sekolah itu adalah sebuah bonus, tujuan utama menjadi Guru Penggerak sejatinya adalah menjadi pemimpin pembelajaran yang berpusat pada siswa,” ucap Suka. 

Dampak positif program prioritas Kemendikbudristek dirasakan oleh salah satu ASN PPPK Guru Kab. Lombok Timur, Hasrin. Menurutnya, setelah menjadi ASN PPPK Guru ia banyak mengalami perubahan yang siginifikan dalam hidup. Perubahan tersebut ia rasakan dari sektor finansial dan juga membuatnya semakin semangat dalam mengajar, guna mencerdaskan peserta didik di SD Negeri 1 Sembalun Timba Gading. 

Selain itu, dampak positif lainnya juga turut dirasakan oleh Lamela Sufiana, Guru SD Negeri 1 Sembalun Bumbung. Ia sangat bersyukur mendapatkan kesempatan menjadi ASN PPPK Guru dan merasakan kesejahteraan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. “Saya semakin fokus melaksanakan tugas sebagai guru serta akan berupaya meningkatkan ketrampilan dalam mengajar. Terima kasih untuk Kemendikbudristek yang telah memperhatikan dan terus meningkatkan kualitas tenaga pendidik di Indonesia,” ucapnya.

Senada dengan Hasrin dan Lamela, Supaidi, Guru SD Negeri 3 Sajang menuturkan bahwa program ASN PPPK Guru membuat kesejahteraan keluarganya bertambah. Hal tersebut membuatnya semangat untuk terus melakukan inovasi belajar bagi peserta didik. “ASN PPPK Guru harus menjadi teladan bagi warga di satuan pendidikan, sehingga para peserta didik dapat mencontoh praktik baik yang dilakukan dan mampu dipraktikkan dalam kehidupan sosialnya,” tutup Supaidi. ***

Sumber:

Siaran Pers Nomor 116/sipers/A6/IV/2024

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek

Share:

Baca Lanjutannya

Optimalkan Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah di PMM, SMPN 6 Gresik Lakukan Pendalaman ke BBGP Jatim

Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur (BBGP Jatim) menerima kunjungan studi SMPN 6 Gresik di Gedung Nusantara 2 BBGP Jatim, Kamis (18/04/2024). Peserta yang hadir sebanyak 60 peserta, terdiri dari kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan SMPN 6 Gresik. Kepala SMPN 6 Gresik, Abdul Aziz, selaku ketua rombongan menyampaikan tujuan kunjungan studi ini adalah pendalaman tentang pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di Platform Merdeka Mengajar (PMM). 

Abdul Aziz mengutarakan bahwa pendalaman tentang fitur PMM ini perlu dilakukan agar dapat mengoptimalisasikan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di satuan pendidikannya. Melalui studi ini, ia ingin mengajak guru dan tenaga pendidik di sekolahnya untuk melihat bagaimana upaya gotong royong yang dilakukan berbagai pihak untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, terutama digitalisasi di dunia pendidikan oleh Kemendikbudristek dengan menggunakan PMM. Abdul Aziz juga mengucapkan terima kasih karena sudah difasilitasi dengan baik oleh BBGP Jatim.

Akhmadi sebagai Ketua Tim Kerja Kemitraan, Humas, dan Pemberdayaan Komunitas mewakili Kepala BBGP Jatim menyambut rombongan. Ia menyampaikan apreasiasi atas kepercayaan dari SMPN 6 Gresik kepada BBGP Jatim untuk melakukan kunjungan studi dan diskusi bersama.

“Selamat datang dan terima kasih. Semoga Bapak/Ibu nyaman di sini dan bisa mengoptimalisasikan digitalisasi yang ada saat ini," sambut Akhmadi.

Pemaparan materi inti disampaikan oleh Indrianto Setyo Basori, Pengembang Teknologi Pembelajaran BBGP Jatim. Indrianto mengawali paparannya dengan menjelaskan proses pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah periode 2024 yang melalui tiga linimasa, yaitu perencanaan, pelakasanaan, dan penilaian. 

Ia kemudian melanjutkan dengan mengungkapkan berbagai tantangan di awal pembuatan PMM hingga saat ini dan apa saja tindak lanjut yang telah dilakukan Kemendikbudristek untuk mengatasinya. Menurutnya, masalah-masalah yang muncul tersebut telah disikapi dengan baik oleh Kemendikbudristek melalui tim pengembangnya.

Materi dilanjutkan dengan meninjau ulang berbagai miskonspesi tentang pengelolaan kineja guru dan kepala sekolah di PMM. Indrianto melontarkan sejumlah pernyataan untuk ditanggapi benar salahnya oleh para peserta, kemudian mengklarifikasinya berbagai tanggapan yang keliru. 

Kemudian ia mengajak para peserta menyimak tayangan video tentang bagaimana PMM dibangun sebagai platform yang memudahkan para guru dan tenaga pendidik. Di akhir kegiatan, Indrianto mengajak para peserta untuk langsung mencoba pengelolaan kinerja di PMM sehingga para peserta bisa bertanya ketika merasa kesulitan.

Fitur PMM sejatinya lebih memudahkan guru dan tenaga kependidikan untuk mengoptimalisasikan kinerjanya, di samping berbagai kemudahan lain yang disediakan tersedia di sana, termasuk akses ke beragam artikel dan video pembelajaran serta contoh-contoh perangkat ajar. BBGP Jatim sebagai UPT Kemendikbudristek turut mendukung menyukseskan program transformasi pengelolaan kineja para guru dan tenaga pendidik melalui PMM ini. Komitmen BBGP Jatim tersebut ditunjukkan melalui berbagai kegiatan peningkatan kompetensi di antaranya berupa pembimbingan bagi kelompok belajar maupun satuan pendidikan yang melakukan kunjungan studi. ***

Penulis: Galang Faisal Iqbal Subchaniyah

Fotografer: Arindya Bilqis Khoirunnisa

Penyunting: Tricahyo A.

Share:

Baca Lanjutannya

Komisi X DPR RI Dorong RUU tentang Bahasa Daerah Dapat Dituntaskan pada Masa Pemerintahan Berikutnya

Jakarta, 4 April 2024 — Komisi X DPR RI menyelenggarakan rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) di Gedung Nusantara, DPR RI, Jakarta, Rabu (3/4). Agenda raker hari ini membahas Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Bahasa Daerah. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, menyebut, RUU tersebut sebagai komitmen nyata dalam pelindungan dan pengembangan bahasa daerah yang sejalan dengan upaya penyediaan guru bahasa daerah yang kompeten.

Terkait dengan pelindungan dan pengembangan bahasa daerah, secara khusus Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) melaksanakan dua program. Pertama, program Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD). Program ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan bahasa daerah dengan cara dan materi yang menyenangkan di lingkungan keluarga, komunitas, dan sekolah, dengan mempertimbangkan kondisi wilayah tutur. 

Kedua, program pendeteksian daya hidup atau vitalitas bahasa daerah dengan penginputan data dan penghitungan dialektometri secara daring. Pendeteksian dilakukan dengan mengukur daya hidup bahasa di suatu daerah secara cepat dan akurat, serta pemutakhiran peta bahasa.

Mendikbudristek, Nadiem A. Makarim, menyampaikan bahwa jumlah provinsi yang telah melaksanakan program RBD mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2021, RBD dilaksanakan di tiga provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan dengan lima bahasa daerah yang direvitalisasi yaitu Sunda, Jawa, Makassar, Bugis, dan Toraja. 

Kemudian, pada 2022, jumlah provinsi meningkat menjadi 13 provinsi dengan 39 bahasa daerah yang direvitalisasi. Lalu, pada 2023, jumlah provinsi meningkat menjadi 25 provinsi dengan 72 bahasa daerah atau dialek yang direvitalisasi. Pada 2024, RBD dilaksanakan di semua provinsi di Indonesia dengan 92 bahasa daerah yang direvitalisasi.

Sementara itu, dalam upaya penyediaan guru bahasa daerah yang kompeten, Badan Bahasa telah melakukan tiga upaya yaitu 1) menelaah urgensi regulasi terkait guru Bahasa Daerah, sehingga guru bahasa daerah dapat terpisah dan tidak lagi menjadi bagian dari guru seni budaya; 2) menyiapkan program studi atau konsentrasi pilihan di perguruan tinggi sebagai upaya penyiapan sumber daya guru yang kompeten berbahasa daerah; serta 3) menyiapkan dukungan dan penyiapan sumber daya penyiapan guru bahasa daerah melalui penerimaan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara dalam upaya penerapan pembelajaran multilingual. 

Menanggapi hal tersebut, Agustina Wilujeng Pramestuti dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) menyambut baik pembahasan RUU Bahasa Daerah. Ia mendorong agar pembahasan RUU ini segera dimulai pada masa pemerintahan berikutnya. 

Senada dengan itu, Adrianus Asia Sidot perwakilan dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) melihat pentingnya perlindungan bahasa daerah. “Diperlukan waktu setidaknya dua tahun untuk merampungkan pembahasan sebuah RUU. Saya harap semoga segera terealisasikan,” ujarnya. 

Berikutnya, Syaiful Huda, dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengapresiasi RUU Bahasa Daerah sebagai perangkat dalam menguatkan RBD. “RUU Bahasa Daerah semoga dapat diakselerasi secara baik dan disempurnakan sehingga dapat mendorong semua program di Kemendikbudristek,” tuturnya seraya  menyetujui usulan jika RUU Bahasa Daerah dapat dibahas pada periode pemerintahan selanjutnya. 

Hal ini pula yang disampaikan oleh perwakilan Fraksi Partai Demokrat, Bramantyo Suwondo. “Membahas RUU Bahasa Daerah menurut kami sangat penting karena kami ingin solusi yang pasti supaya RUU Bahasa Daerah menjadi substansi yang kuat dalam upaya pelestarian bahasa daerah,” ujar Bramantyo.  

Abdul Fikri Faqih, Fraksi Partai Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sepakat dengan Trigatra Bangun Bahasa , yakni “Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarikan Bahasa Daerah dan Kuasai Bahasa Asing”. Menurutnya, Undang-Undang Bahasa Daerah harus ada kekhasannya di mana penekanan lebih kepada pelestarian atau eksistensi Bahasa Daerah. Harapannya, dengan UU tersebut, pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan bahasa daerah dapat dilakukan seiring sejalan. “Saya kira ini harus kita usahakan dan sepakati bersama juga,” ujar Abdul Fikri Faqih.

Sebelum mengakhiri sesi penyampaian masukan, anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Zainuddin Maliki, berpendapat, “Bahasa Daerah adalah salah satu akar budaya kita. Bahasa Daerah juga berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan harmoni di tengah tengah keragaman budaya masyarakat lokal kita,” pungkasnya seraya menekankan agar RUU yang sifatnya sangat strategis ini bisa segera dituntaskan. ***

Sumber: Siaran Pers Nomor: 104/sipers/A6/IV/2024

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek

Share:

Baca Lanjutannya

Webinar SAPA GTK Episode 19: Peluang dan Dampak Nyata Program Beasiswa Non-Gelar Micro Credential Melalui Dana LPDP Ditjen GTK

 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) kembali menyelenggarakan webinar SAPA GTK yang saat ini memasuki episode 19, pada Kamis (28/3/2024) lalu. Program Sapa GTK ini merupakan agenda webinar yang ditujukan untuk membahas isu-isu terkini terkait program utama maupun pendukung di lingkungan Ditjen GTK.

Episode kali ini membahas topik “Peluang dan Dampak Nyata Program Beasiswa Non-Gelar Micro Credential Melalui Dana LPDP Ditjen GTK” dan ditayangkan langsung di laman YouTube Ditjen GTK Kemdikbud RI. Adapun narasumber yang turut berpartisipasi dalam agenda ini adalah Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd. (Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan), Dr. Santi Ambarrukmi M.Ed. (Direktur Guru PAUD Dikmas, Ditjen GTK), Prof. Didin Nuruddin Hidayat, MA TESOL, Ph.D, (Guru Besar Pendidikan Bahasa Inggris, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), dan Nissa Afriliana, S.E., M.BA., (Penanggung Jawab Program Beasiswa LPDP Ditjen GTK). 

Melalui program ini, Ditjen GTK membuka kesempatan bagi guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia untuk mengikuti beasiswa non-gelar micro credential. Tak hanya itu, guru dan tenaga kependidikan juga dapat mengetahui informasi penting dari program, seperti tata cara pendaftaran, kebermanfaatan beasiswa micro credential bagi guru. Selain itu, juga ada cerita pengalaman dari lulusan program beasiswa micro credential sebelumnya. 

Bermitra dengan Kampus Terbaik 

Dr. Santi Ambarrukmi M.Ed., dalam laporannya menyampaikan bahwa program beasiswa non-gelar ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan wawasan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kebijakan Merdeka Belajar. 

Program yang bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2021 dan telah diikuti oleh guru mulai dari tingkat PAUD hingga SMA, termasuk SMK dan SLB. Adapun perguruan tinggi terbaik yang telah menjadi mitra dalam program ini, di antaranya Monash University, Columbia University, Ohio State University, Harvard University, dan masih banyak lagi.

“Selama program ini berlangsung, para guru mendapatkan pelatihan jangka pendek dengan topik materi yang sangat teknis dan sangat spesifik, yakni bidang keilmuan yang sangat dibutuhkan untuk percepatan transformasi pendidik dalam Merdeka Belajar, di antaranya terkait literasi dan numerasi.” ungkap Direktur Guru PAUD Dikmas tersebut. 

Dirjen GTK, Prof. Nunuk Suryani dalam sambutannya menegaskan bahwa tujuan program beasiswa non-gelar ini bekerjasama dengan universitas terbaik dunia agar para guru dan tenaga kependidikan mendapatkan materi terbaik yang diberikan oleh pakar di bidang masing-masing dengan standar internasional. Dengan begitu, para peserta akan mendapatkan pengalaman belajar-mengajar yang dapat dikembangkan dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah atau instansinya masing-masing. 

“Kami mengajak para guru dan tenaga kependidikan di penjuru Indonesia untuk mengikuti program ini dan memiliki komitmen yang besar dalam menjalankan program sampai selesai,” ungkap Dirjen GTK. 

Dalam kesempatan ini, Prof. Nunuk mengucapkan terima kasih kepada LPDP atas kerjasama yang berjalan sangat baik dengan Kemendikbudristek sampai saat ini sehingga beasiswa micro credential ini tetap dapat dilanjutkan. “Apresiasi dan terima kasih yang tak terhingga juga kami sampaikan kepada perguruan tinggi yang mendukung program ini, baik dari dalam maupun luar negeri, baik yang baru bermitra dengan kami tahun ini ataupun tahun-tahun sebelumnya ini,” tuturnya.

Kiat untuk Guru dan Tenaga Kependidikan

Dalam kesempatan ini, SAPA GTK 19 juga menghadirkan Nissa Afriliana, S.E., M.BA., sebagai Penanggung Jawab Program Beasiswa LPDP Ditjen GTK. Ia menyampaikan tentang penjelasan program dan manfaat program beasiswa non-gelar micro credential, informasi perguruan tinggi penyelenggara, syarat peserta yang dapat mengikuti, linimasa pendidikan, dan alur program.

Selain itu, juga hadir Prof. Didin Nuruddin Hidayat, MA TESOL, Ph.D., Guru Besar Pendidikan Bahasa Inggris, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam kesempatan ini ia menyampaikan tentang pentingnya sertifikasi bahasa Inggris bagi guru dan tenaga kependidikan, tips dan trik untuk mendapatkan sertifikat bahasa Inggris yang dipersyaratkan, dan tentunya beliau juga mengajak para guru dan tenaga kependidikan mengikuti Program beasiswa micro credential. 

Tak hanya itu, selain paparan dari narasumber, di akhir kegiatan ini ada sesi tanya jawab untuk para guru di penjuru Indonesia. Salah satunya, pertanyaan Mia Rista dari SMKN Padang, untuk Nissa Afriliana. Ia menanyakan kiat sukses meraih beasiswa micro credential. 

“Pertama, persyaratan dan kriteria harus diperhatikan dan disiapkan dari sekarang, misalnya seperti persiapan bahasa Inggris. Kedua, pada saat memilih program, sebaiknya mengetahui informasi awal atau ilmu dasar dari bidang ilmu yang akan diambil. Ketiga, harus bisa menunjukkan komitmen  mengikuti program beasiswa mulai dari pendaftaran, seleksi sampai program selesai dan rencana tindak lanjut ,” jawab Nissa. 

Menambahkan Nissa, Prof. Didin Nuruddin Hidayat menyampaikan agar para guru memasukkan sertifikat tes bahasa yang sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, ia mengingatkan agar setiap formulir mesti diisi dengan cermat karena para reviewers akan betul-betul membaca dengan seksama. Terakhir, ia mengajak para guru agar mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi wawancara. “Sukses buat bapak dan ibu semua,” tutupnya. ***

Share:

Baca Lanjutannya

Persiapkan Pelaksanaan Panen Hasil Belajar PGP 9, BBGP Jatim Adakan Rakor Serentak

Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur (BBGP Jatim) menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Lokakarya 7 Program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) Angkatan 9 di Wilayah Mitra Provinsi Jawa Timur yang pada angkatan ini meliputi 38 kabupaten/kota. Rakor empat hari ini dilaksanakan secara simultan di lima lokasi: tahap 1 di Aria Gajayana Hotel Malang (1 s.d. 4 April 2024), tahap 2 di HARRIS Hotel and Conventions Malang (1 s.d. 4 April 2024), tahap 3: Savana Hotel & Convention Kota Malang (1 s.d. 4 April 2024), tahap 4 di The Singhasari Resort & Convention Kota Batu (2 s.d. 5 April 2024), dan tahap 5 di Golden Tulip Hotels Kota Batu (2 s.d. 5 April 2024).

Peserta terdiri dari para Pengajar Praktik PGP Angkatan 9 dan penanggung jawab program PGP dari dinas pendidikan kabupaten/kota dan cabang dinas pendidikan provinsi, didampingi Tim Kerja PGP BBGP Provinsi Jawa Timur. Dalam rakor ini, para peserta menyamakan persepsi, mengoordinasikan alur, dan menentukan lokasi pelaksanaan Lokakarya 7 program PGP Angkatan 9 di kabupaten/kota masing-masing. BBGP Jatim dalam kesempatan ini juga menyosialisasikan teknis penganggarannya dan bersama para peserta melakukan validasi data seluruh pihak yang terlibat dalam lokakarya tersebut.  

Ketua Panitia Tahap 2, Sri Lestari, menyampaikan bahwa peserta tahap 2 terdiri dari 7 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Gresik, Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Sumenep. Sementara itu, Kepala Bagian Umum BBGP Jatim M. Nasikh Lil Sidi menyampaikan bahwa seluruh aktivitas dalam rakor ini penting untuk memastikan kegiatan acara panen hasil belajar yang dilaksanakan dalam Lokakarya 7 dapat berjalan dengan baik.

"Kita manfaatkan kesempatan ini untuk menyiapkan beberapa skenario mengantisipasi kendala yang mungkin terjadi. Bagaimana misalnya ketika kepala daerah sebagai pejabat yang sedianya membuka acara tidak dapat menghadiri kegiatan, apa saja rencana yang perlu dipersiapkan agar kegiatan bisa tetap berjalan dengan baik," demikian arahan Nasikh dalam pembukaan di HARRIS Hotel and Conventions Malang, Senin (01/04/2024).

Lokakarya 7 Pendidikan Guru Penggerak merupakan puncak dari kegiatan pembelajaran PGP dengan pola durasi 6 (enam) bulan. Dengan tema “Panen Hasil belajar", lokakarya ini menjadi ajang bagi Calon Guru Penggerak untuk menampilkan perubahan positif di lingkungan belajar sekolah yang menjadi tanda keberhasilan dari program Guru Penggerak berkat kerjasama berbagai pihak. Dengan usainya Pendidikan Guru Penggerak, para Calon Guru Penggerak telah berhasil menjadi Guru Penggerak yang dirancang Kemendikbudristek. Guru Penggerak adalah teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan yang berperan sebagai pemimpinan pembelajaran yang mampu mendorong tumbuh kembang peserta didik secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. ***

Share:

Baca Lanjutannya