BBGP Provinsi Jawa Timur Lanjutkan PSP Angkatan 1 dengan Lokakarya Penguatan Literasi

Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur (BBGP Jatim) mengawali tahun ini dengan melanjutkan kegiatan Program Sekolah Penggerak, yaitu Lokakarya Penguatan Literasi Program Sekolah Penggerak (PSP) Angkatan 1 untuk Wilayah Provinsi Jawa Timur, pada 27 dan 28 Januari 2024. Peserta kegiatan Lokakarya Penguatan Literasi ini terdiri dari guru komite pembelajaran, kepala sekolah Penggerak, dan pengawas sekolah Penggerak dari wilayah Kabupaten Gresik, Kota Kediri, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sumenep, Kota Batu, dan Kota Probolinggo. 

Melalui lokakarya ini, para peserta diharapkan mampu memahami konsep literasi, menemukenali miskonsepsi literasi, merancang asesmen awal pembelajaran untuk memetakan kemampuan literasi murid, merancang strategi sekolah untuk menguatkan kecakapan literasi murid, dan bekerja sama merancang program literasi sekolah. Dengan kemampuan tersebut, para peserta pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kecakapan dan budaya literasi murid di sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembelajaran dalam lokakarya dirancang dengan alur MERRDEKA khas PGP dan PSP, yaitu: Mulai dari Diri, Eksplorasi Konsep, Refleksi Terbimbing, Ruang Kolaborasi, Demonstrasi Kontekstual, Elaborasi Pemahaman, Koneksi Antarmateri, dan Aksi Nyata. 

Pertama, para peserta mulai dari diri dengan menjawab pertanyaan untuk menguji pemahaman awal terkait literasi. Selanjutnya, peserta mengeksplorasi konsep dengan mengakses materi tentang literasi yang disajikan dalam berbagai media. Ragam pembahasan mulai dari definisi, perkembangan pemaknaan, tujuan, hingga manfaat literasi. Pada tahap ini juga dibahas bagaimana mengeksplorasi rapor pendidikan untuk mengetahui jenjang kecakapan literasi murid dan indikator prioritas tiap jenjang pendidikan yang akan dipakai pada tahap selanjutnya. Setiap pembahasan diselingi dengan refleksi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan objektif maupun subjektif untuk mengecek pemahaman akan materi. 

Pada tahap refleksi terbimbing, guru diajak melakukan refleksi apakah praktik pembelajaran yang dilakukan sudah menguatkan literasi berdasarkan konsep yang tepat, sedangkan kepala sekolah dan pengawas melakukan refleksi apakah program literasi yang dilakukan sudah berdasarkan konsep yang tepat. Pada tahapan ini, fasilitator memberikan pertanyaan pemantik, penguatan, serta umpan balik untuk refleksi yang tengah dilakukan para peserta. 

Pada tahap selanjutnya, kepala sekolah dan pengawas berkolaborasi menyusun strategi penguatan literasi di lingkungan akademik berdasarkan prinsip-prinsip disarikan dari gagasan Carol S. Beers, James W. Beers, dan Jeffrey O. Smith dalam buku mereka A Principal's Guide to Literacy Instruction. Sementara itu, guru menyusun rencana asesmen awal pembelajaran terkait kemampuan literasi murid. 

Pada tahap elaborasi pemahaman dan koneksi antar materi, antarpeserta berdiskusi terkait hasil penugasan di tahap Ruang Kolaborasi, kemudian saling memberikan umpan balik. Fasilitator berperan meluruskan jika terdapat miskonsepsi pemahaman pada tahapan ini. Terakhir, para peserta memperbaiki hasil penugasan tahap sebelumnya untuk menjadi rencana aksi nyata. 

Unduh: Lembar Kerja Penguatan Literasi

Program Sekolah Penggerak (PSP) adalah program transformasi sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter, diawali dengan SDM yaitu kepala sekolah dan guru yang unggul. PSP akan mengakselerasi sekolah negeri maupun swasta di seluruh kondisi sekolah untuk bergerak satu hingga dua tahap lebih maju. Pada tahun ajaran 2023/2024, Kemendikbudristek menargetkan mencapai dua puluh ribu sekolah penggerak di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Hingga tahun ini, Provinsi Jawa Timur memiliki 2.128 sekolah yang mengikuti PSP,  yaitu pada PSP Angkatan 1 sebanyak 293 sekolah, Angkatan 2 sebanyak 927 sekolah, dan Angkatan 3 sebanyak 908 sekolah, dengan rincian jenjang PAUD 763 sekolah, SD 849 sekolah, SMP 353 sekolah, SMA 123 sekolah, SLB sekolah, dan SLB 40 sekolah.  ***

Share:

Baca Lanjutannya

Pengelolaan Kinerja di PMM Memberikan Banyak Kemudahan untuk Guru dan Kepala Sekolah

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) kembali menyelenggarakan program rutin SAPA GTK yang sudah memasuki Episode 18, pada Selasa (23/1). Kegiatan yang ditayangkan secara daring melalui kanal YouTube Ditjen GTK Kemdikbud RI ini mengangkat tema “Kelola Kinerja Guru dan Kepala Sekolah Lebih Praktis, Relevan, dan Berdampak Nyata di Platform Merdeka Mengajar.”

Dengan menghadirkan narasumber Bukik Setiawan (Tenaga Ahli Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah), Amarina Ananda Baskoro, (Tim Pengembang PMM), Yeni Pujiastuti (Kepala SMK Negeri 3 Pekalongan), dan Ali Zaenal (Guru SD Inpres Rata Nagekeo, NTT), SAPA GTK kali ini diharapkan dapat menginformasikan kemudahan apa saja yang akan didapatkan para guru dan kepala sekolah dari fitur Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah di Platform Merdeka Mengajar (PMM), sekaligus meluruskan miskonsepsi terkait pemanfaatan fitur tersebut.

Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Sesditjen GTK), Temu Ismail, dalam sambutannya menyampaikan bahwa guru yang profesional adalah kunci utama untuk menghadirkan peningkatan kualitas pembelajaran yang berdampak pada capaian belajar murid. Untuk mewujudkannya, Kemendikbudristek bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan Transformasi Pengelolaan Kinerja dengan menyediakan fitur Pengelolaan Kinerja di Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang lebih praktis, relevan, dan berdampak nyata.

“Perilisan fitur Pengelolaan Kinerja Guru di Platform Merdeka Mengajar akan dapat membantu guru dalam meningkatkan kinerjanya, sehingga dampaknya terasa nyata pada pembelajaran dan capaian belajar murid tanpa terbebani administrasi,” terangnya.

Dalam kesempatan ini Temu Ismail juga menegaskan bahwa dengan adanya fitur baru ini, Pemerintah Daerah tidak perlu meminta para guru untuk mengisi data kinerja di E-Kinerja BKN, karena data yang telah diisi oleh guru dan kepala sekolah di PMM akan dialirkan ke E-Kinerja BKN.

“Pengelolaan Kinerja di Platform Merdeka Mengajar dapat menjadi acuan bagi guru dan kepala sekolah di seluruh Indonesia untuk menjadi pendidik yang profesional, bergotong-royong, dan fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran murid,” pungkasnya.

Meluruskan Miskonsepsi

Tenaga Ahli Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah di PMM, Bukik Setiawan, memaparkan tentang miskonsepsi yang saat ini banyak terjadi di lapangan terkait fitur baru ini. Ia menegaskan bahwa pemerintah merancang fitur Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah ini tak hanya untuk menjawab tantangan pendidikan nasional kita tetapi juga menjawab tantangan di level global.

Salah satu miskonsepsi yang diluruskan adalah anggapan bahwa fitur Pengelolaan Kinerja hanya menambah beban kerja dan tidak ada manfaatnya bagi guru dan kepala sekolah. Pandangan seperti ini merupakan salah satu miskonsepsi yang sering terjadi di lapangan. Dalam sistem pengelolaan kinerja sebelumnya, baik sebelum 2023 maupun selama masa transisi 2023, terdapat banyak tantangan dan indikator yang tumpang tindih, dan indikator yang belum kontekstual. Sedangkan melalui fitur baru di PMM ini, tantangan tetap ada tapi tidak banyak, dan yang tak kalah penting semua indikator sudah kontekstual.

“Dalam fitur Pengelolaan Kinerja yang baru ini, guru dan kepala sekolah hanya perlu mengisi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang sudah disediakan dan terintegrasi ke Rapor Pendidikan. Fitur ini menggunakan Aplikasi PMM sehingga langsung terintegrasi ke E-Kinerja. Jadi melalui fitur baru ini sebenarnya guru dan kepala sekolah lebih merdeka dari beban administrasi, merdeka untuk memilih indikator yang relevan, dan merdeka untuk unjuk kinerja yang berdampak,” jelas Bukik.

Kemudahan untuk Guru dan Kepala Sekolah

Dalam kesempatan yang sama turut hadir Yeni Pujiastuti, Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Pekalongan dan Ali Zaenal, Guru SD Inpres Rata Nagekeo.

Ali Zaenal mengatakan bahwa fitur Pengelolaan Kinerja ini lebih memudahkan guru dan membuat guru bisa lebih fokus pada praktik kinerja dan perilaku. Menurut Ali, pengelolaan kinerja ini tidak semata ingin mencari nilai saja tetapi juga memikirkan dampak pada murid, karena itu fitur ini juga dapat menguatkan komunitas belajar di sekolah.

“Kalau dulu, guru seperti dikejar-kejar angkat kredit. Kalau sekarang guru mendapatkan kemerdekaan administrasi dan karena itu lebih efisien. Selain itu, Rencana Hasil Kerja sudah tersedia pilihannya sesuai kemampuan guru dan sekolah,” ungkapnya.

Senada dengan itu, Yeni Pujiastuti mengakui bahwa sistem pengelolaan kinerja yang baru di PMM ini sangat mudah, praktis, dan acuannya pun sangat jelas yakni Rapor Pendidikan.

“Saya membuktikan sendiri bahwa pilihan indikator yang tersedia pada fitur Pengelolaan Kinerja di PMM sangat pas dengan Rapor Pendidikan. Dengan begitu kami mengetahui sasaran apa yang harus kami tingkatkan untuk memberikan pembelajaran yang berdampak pada siswa. Saya selalu berpesan kepada guru di sekolah saya agar mereka memilih indikator yang sesuai dengan apa yang menjadi sasaran yang harus ditingkatkan,” tuturnya sambil menegaskan kembali bahwa guru-guru di sekolahnya mendapat banyak kemudahan dari fitur Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah ini.

Sebagai penutup, Sesditjen GTK, Temu Ismail, mengimbau seluruh guru dan Kepala Sekolah untuk segera mengakses dan mengisi fitur Pengelolaan Kinerja di PMM demi peningkatan kualitas pembelajaran satuan pendidikannya. “Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong pemanfaatan fitur Pengelolaan Kinerja bagi Guru dan Kepala Sekolah melalui PMM guna transformasi pembelajaran dan kinerja yang lebih baik,” ujarnya. **

(Tim Ditjen GTK / Editor: Stephanie W. / Denty A.)

Share:

Baca Lanjutannya

Dukung Gerakan Peduli Disabilitas, BBGP Jatim Siarkan Langsung Gebyar Hari Disabilitas Internasional 2023 Kabupaten Sidoarjo

Niat ingsun nyebar winih,

Winih nener dadi bandeng.

Teka sewu dadi sewu,

Sewu sewu maewu ewu.

Demikian salah satu bait syair yang disenandungkan dalam tarian Lebon Bandeng yang ditampilkan para siswa dengan hambatan intelektual SMP PGRI Buduran Sidoarjo pada acara Gebyar Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2023 yang dihelat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo di Alun-Alun Sidoarjo, Minggu (27/01/2024). Acara ini dapat disaksikan lewat siaran langsung di kanal YouTube BBGP Provinsi Jawa Timur berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=W7xERGHLS2A

Dalam puncak peringatan Hari Internasional bagi Para Penyandang Disabilitas ini, UPTD Anak Berkebutuhan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sidoarjo dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI) Sidoarjo menyerahkan penghargaan kepada para pemenang lomba kreasi bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang telah digelar pada 15 sampai dengan 18 Januari.

Melalui tema peringatan "Bersatu dalam Aksi untuk menyelamatkan dan Mencapai Sustainable Development Goals bagi, dengan, dan oleh Orang-Orang dengan Kondisi Disabilitas", Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Anjar Surjadianto, S.Sos., CGCAE. yang mewakili Bupati Kabupaten Sidoarjo menyampaikan pesan bahwa Hari Disabilitas yang diperingati setiap tanggal 3 Desember menjadi momentum penting  sebagai refleksi dalam menciptakan inklusivitas yang nyata bagi penyandang disabilitas, dan menggugah kembali kepedulian terhadap penyandang disabilitas. 

Anjar menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen untuk memberikan perhatian lebih kepada para penyandang disabilitas baik dari sisi pendidikan maupun dari aspek hak kehidupan lainnya. 

"Mari terus berupaya keras agar Kabupaten Sidoarjo menjadi rumah yang semakin ramah dan nyaman, sebagai rumah harapan bagi para penyandang disabilitas untuk terus berkarya dalam meniti prestasi," serunya. 

Tiga puluh dua tahun yang lalu, tepatnya pada 3 Desember 1992, Majelis Umum PBB menggelar sidang dengan menghasilkan resolusi yang salah satunya adalah memperjuangkan hak dan kesejahteraan para penyandang disabilitas. Unduh di: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/205/96/IMG/N9320596.pdf

Pada 13 Desember 2006, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang melindungi, mempromosikan, dan menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, sekaligus memastikan bahwa mereka setara dengan manusia lainnya di mata hukum. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2011. 

Unduh di: https://peraturan.bpk.go.id/Download/28683/UU%2019%20Tahun%202011.pdf

***

#bbgpjatim #PeduliDisabilitas

Share:

Baca Lanjutannya

Praktis dan Relevan, Guru Sambut Positif Fitur Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah

Mulai Januari 2024, Kemendikbudristek RI menerapkan sistem Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah yang lebih praktis, relevan, dan berdampak nyata. Pengelolaan ini dilakukan melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang terintegrasi dengan e-Kinerja yang dikelola oleh BKN. 

Sistem Pengelolaan Kinerja ini diatur melalui PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, dan Peraturan Direktur Jenderal GTK Nomor 7607/B.B1/HK.03/2023 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah. 

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Prof. Nunuk Suryani, memastikan bahwa sistem pengelolaan kinerja di Platform Merdeka Mengajar tidak akan menambah beban guru. Sebaliknya, fitur ini justru akan memudahkan guru untuk mendorong peningkatan kinerja yang relevan dalam peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Dengan adanya fitur Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah di PMM, Guru dan Kepala Sekolah hanya perlu berfokus pada satu indikator berdasarkan capaian Rapor Pendidikan di satuan pendidikannya.

Guru dan kepala sekolah dapat melakukan tiga tahapan pengelolaan kinerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Dirjen GTK juga berpesan bahwa, “Untuk menjalankan fitur ini, sebagaimana lumrahnya sebuah sistem baru, para guru memang perlu sedikit waktu untuk memahaminya sampai jadi terbiasa.” 

“Selain itu, dengan adanya Fitur Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah ini, setiap guru mendapatkan pengakuan atas setiap kinerja yang menunjang transformasi pembelajaran. Dengan begitu, upaya untuk mewujudkan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik menjadi lebih maksimal,” lanjut Prof. Nunuk Suryani, di Jakarta, Rabu (17/1). 

Ketika kegiatan Perilisan Fitur Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah diselenggarakan akhir tahun lalu, para guru yang hadir menyambut positif terobosan baru dari pemerintah ini. Salah satunya, Tony Natalian Sahertian (Guru SMP Negeri 4 Sentani, Papua) mengakui bahwa fitur baru ini tidak lagi menyita waktu guru untuk urusan administrasi. “Ini adalah sebuah alat yang efektif dalam merencanakan, melaksanakan, dan meningkatkan kinerja,” ungkap Tony.

Di kesempatan lain, senada dengan itu, Rut Pratiwi, guru SDN Cawang 04 Kota Jakarta Timur mengatakan bahwa banyak keuntungan dari pengisian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dalam Fitur Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah ini. “Sistem ini adil karena siapa yang kinerjanya baik, akan mendapat nilai yang baik pula (tidak hanya berpatokan pada pangkat/golongan),” ujar Rut. 

Rut juga menyampaikan kepuasannya bahwa SKP sudah sinkron dengan e-Kinerja BKN, sehingga pengisiannya lebih mudah. “Yang tak kalah penting, SKP mengakomodasi keaktifan guru dalam menjalankan tugas tambahan,” lanjutnya. 

Selain itu, Ibu Kun Handayani, guru SMPN 1 Ngunut menyatakan bahwa pengisian SKP dalam Fitur Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah memberikan kemudahan bagi guru, “Penilaian Kinerja melalui PMM memang memberikan kemudahan untuk guru agar lebih fokus kepada pendidikan yang berpihak kepada murid dan tidak terjebak pada administrasi.” Kun juga mengatakan bahwa dengan adanya PMM, guru bisa mendapatkan predikat kinerja sangat baik untuk realisasi kinerjanya yang luar biasa.

Guru dan Kepala Sekolah berstatus ASN di bawah naungan pemerintah daerah dapat melaksanakan perencanaan kinerja melalui Platform Merdeka Mengajar mulai 1 hingga 31 Januari 2024, kemudian akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya yaitu pelaksanaan. Sebelum itu, guru-guru masih memiliki waktu untuk memahami langkah pengelolaan kinerja dan mendiskusikan rencana kinerja bersama kepala sekolah.

Kepala SDN Widoro Yogyakarta, Sri Hariyati, mengatakan bahwa penggunaan Platform Merdeka Mengajar sangat memudahkan pekerjaan dan mudah untuk digunakan. “Pengelolaan Kinerja di PMM benar-benar memotret dan menerjemahkan kinerja guru, sehingga kepala sekolah bisa tahu persis potensi dan kompetensi apa yang dikuasai masing-masing guru, dan bisa membagikan praktik baiknya,” tutup Sri. ***

Untuk informasi lengkap terkait Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah dapat diperoleh melalui tautan berikut: https://linktr.ee/pengelolaankinerjapmm

Sumber: Siaran Pers Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek

Share:

Baca Lanjutannya

BBGP Provinsi Jawa Timur Persiapkan Program Kerja 2024

Masih satu rangkaian dengan Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pegawai, BBGP Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Persiapan Program Kerja 2024, Rabu (17/01/2024). Kepala Bagian Umum BBGP Jawa Timur, M. Nasikh Lil Sidi menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah mempersiapkan mekanisme pelaksanaan program lembaga tahun anggaran 2024 yang pada akhir Januari sudah mulai berjalan. 

Terkait anggaran 2024 yang telah diamanahkan kepada lembaga, Kepala BBGP Jatim Abu Khaer menyoroti perlunya terobosan menciptakan formulasi menambah struktur program, di samping program inovasi-inovasi membekali guru penggerak dan terus bersama mitra mengantisipasi tantangan.

"Kemendikbudristek melakukan berbagai transformasi. Pilihan yang bisa kita lakukan adalah menyikapi secara positif atas yang menjadi tugas kita," pesan Abu Khaer dalam sesi arahannya.

Untuk mengeksekusi program-program yang telah dicanangkan selama tahun anggaran 2024, BBGP Jatim telah membentuk formasi tim kerja. Dalam rapat ini ditetapkan dan dibacakan formasi tim kerja yang telah disusun, yaitu sebanyak empat tim kerja didukung Bagian Umum yang terdiri dari tiga tim kerja. 

Tim Kerja 1 Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) yang diketuai Mujiono Hariyanto, tugas utamanya adalah mengawal Program Sekolah Penggerak (PSP). Tim Kerja 2 Program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) yang diketuai oleh Indah Kurnia Ratri bertugas mengawal PGP, Tim Kerja 3 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) diketuai oleh Retno Kinteki bertugas melakukan pemetaan, menganalisis kebutuhan pengembangan kompetensi, dan penyediaan model kompetensi, dan menyelenggarakan evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan. Tim Kerja 4 Kemitraan, Humas, dan Pemberdayaan Komunitas mempunyai tugas utama mengembangkan komunitas belajar dan membangun hubungan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung implentasi program-program BBGP, termasuk publikasi dan komunikasi. Bagian Umum melaksanakan tugas administrasi kepegawaian, penganggaran, dan kerumahtanggaan. ***

Share:

Baca Lanjutannya

BNN Kota Batu Sosialisasikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pegawai BBGP Provinsi Jawa Timur

Siapa kita? BBGP Jatim! 

Salam khas membangun kekompakan itu bergema di Gedung Proklamasi BBGP Provinsi Jawa Timur, menandai dibukanya kegiatan Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi pegawai BBGP Provinsi Jawa Timur oleh Kepala BBGP Provinsi Jawa Timur, Abu Khaer, Rabu (17/01/2024). Mendukung penuh langkah BNN Kota Batu dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba, Abu Khaer secara singkat memantik dimulainya acara dengan mengajukan pertanyaan: "Langkah apa saja yang perlu ditempuh pegawai BBGP Jatim untuk mencegah penyalahgunaan narkoba?"

Kepala BNN Kota Batu, Wahjudi Santoso dalam presentasinya menekankan pentingnya saling bersinergi dalam menghadapi bahaya laten penyalahgunaan narkoba karena target empuk penyalahgunaan narkoba adalah generasi muda.

"Yang diserang generasi muda. Mereka mudah dipengaruhi. Bermula dari coba-coba, hingga pada taraf ketagihan, sakit kronis, dan bahkan meninggal. Jadi apa NKRI ini? Tahun 2025 sebagai Generasi Emas?" tanya Wahjudi meminta audiens melakukan refleksi untuk menyadari urgensi kewaspadaan terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba.

Wahjudi mengidentifikasi bahwa sindikat narkoba sering tidak terlihat, beredar di internet, melalui toko online, jasa pengiriman, atau ekspedisi. Pengedarnya membuat sel-sel yang terputus dengan nomor ponsel sekali pakai, berkomunikasi tanpa saling mengenal. Ia juga mengatakan sindikat ini memantau pergerakan para operasi aparat. 

Sementara itu, korbannya menurut Wahjudi berasal dari semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua, mulai dari tukang parkir hingga guru besar perguruan tinggi, bahkan yang menjadi korban termasuk guru ngaji, anak kyai, hingga anggota BNN sendiri.

Oleh karena itu, Wahjudi menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap kejahatan penyalahgunaan narkoba, khususnya terhadap keluarga dan anak-kita kita. 

"Jangan membawa keluar masalah keluarga, karena keluarga broken home rentan jadi incaran sindikat pengedar narkoba," imbaunya.

Budi Hariyanto, narasumber kedua acara yang bertajuk asli Sosialisasi Pencegahan Penggunaan Narkotika dan Prekusor Narkotika di Lingkungan BBGP Provinsi Jawa Timur ini, menggugah perhatian para peserta dengan mengutip adagium Bang Napi, tokoh sebuah program kriminal TV yang populer pada tahun 2000-an, bahwa: "Kejahatan terjadi bukan hanya karena adanya niat, tapi juga karena ada kesempatan."

Ia mencontohkan kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi pada tukang parkir Kota Batu akibat perubahan ekonomi. Meningkatnya pendapatan tukang parkir di kota wisata ini membuat mereka memiliki kesempatan untuk membeli dan menyalahgunakan narkoba dan zat psikotropika.

Budi juga mengingatkan agar berhati-hati dengan hal-hal subliminal yang dapat mempengaruhi anak tanpa kita sadari.

"Merokok di depan anak, menyuruh anak membeli rokok, adalah contoh hal subliminal yang mempengaruhi perilaku anak-anak kita," ujarnya.

Penyalahgunaan narkoba yang berakhir di penjara menurut Penyuluh Narkoba BNN Kota Batu ini seringkali tidak menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, BNN mengedepankan rehabilitasi untuk penanggulangannya, meski rehabilitasi itu sendiri tidak akan pernah menyembukan kecanduan.

"Rehabilitasi hanya mengembalikan habit, kebiasaan baik. Tidak kata sembuh untuk kecanduan. Belum ada obat untuk kerusakan syaraf otak yang putus akibat penyalahgunaan narkotik dan zat psikotropika lainnya," urainya.

Budi juga menjelaskan bahwa dari 1212  jenis narkotika dan zat psikotropika yang beredar di dunia, 167 di antaranya beredar di Indonesia. Dari 167 yang ada di Indonesia itu, 160 jenis telah diatur dalam Permenkes, dan ada 7 jenis yang belum.

Salah satu hal yang membuat kasus narkoba yang terus marak di Indonesia adalah disparitas harga narkoba di dunia. Budi mencontohkan, harga narkotika di Tiongkok sekitar 20 ribu per gram, di Iran 50 ribu per gram. Di Indonesia, harga satu gram narkotika adalah 1,5 juta, bahkan di Kota Batu 1,4 juta.

Di Jatim, terdapat 1062 kawasan yang dikategorikan sebagai rawan narkoba. Satu survei yang ditampilkan Budi dalam presentasinya mengungkapkan bahwa 

• 27% lebih penyalahguna narkoba berasal dari kalangan remaja;
• 83% responden menyebut mendapatkan narkoba dari teman;
• 78% responden mendapatkannya secara gratis

Faktor ketidaktahuan orangtua dominan melatarbelakangi kasus-kasus penyalahgunaan yang terjadi di kalangan remaja. Untuk itu, Budi kembali mengingatkan untuk selalu membangun komunikasi dengan anak karena pengedar narkoba mengelabuhi masyarakat umum dengan dengan kode-kode tertentu.

"Bapak/Ibu tahu "grosok", "lele", "iwak"? Itu adalah kode untuk pil doble L di Kota Batu," ungkap pria yang akrab dipanggil Feri ini.

Sebagai penutup, Feri menitipkan harapan pada BBGP Jatim sebagai sebuah lembaga pendidikan dengan menyimpulkan bahwa tugas pendidik bukan hanya mencetak orang menjadi pintar, tapi juga yang utama adalah mendidik jadi baik. Acara ditutup dengan pantun oleh pembawa acara:

di Jatim saya suka soto madura,

di Jogja saya suka banget bakpia.

BBGP Jatim sukses berkarya,

pegawainya ber-AKHLAK dan bebas narkoba!

***

Fotografer: Arindya Bilqis Khoirunnisa

Penulis: Tricahyo A.

Share:

Baca Lanjutannya

Webinar Seri 2 PMM: Tanya Jawab Teknis Seputar Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah

BBGP Provinsi Jawa Timur kembali menggelar seri Webinar seputar Platform Merdeka Mengajar (PMM), kali ini mengambil tema "Menyambut Pengelolaan Kinerja Guru dan KS Melalui PMM", Selasa (09/01/2024). Webinar seri 2 ini membahas tentang sinkronisasi PMM dengan e-kinerja BKN, penyesuaian penilaian angka kredit guru, kendala dan solusi teknis pengisian SKP di PMM, dan pengenalan fitur yang dilanjutkan dengan simulasi pengisian pengelolaan kinerja di PMM. 

Para narasumber yang dihadirkan adalah Abu Khaer, Kepala BBGP Jatim sebagai pembicara utama, Winarno dan Daddy Liberty Adoe dari Kanreg II BKN Surabaya, Prayogo Kusumaryoko sebagai person in charge Manajemen Talenta BBGP Jatim, Rofiq Ali Muhsin dari SMKN 1 Geger Kab. Madiun yang juga merupakan Koordinator Guru Penggerak Jatim, dan Rachmad Effendi Teguh Santoso, guru SMK Negeri 2 Trenggalek yang juga merupakan Kapten belajar.id Provinsi Jawa Timur.

Materi Pengelolaan Kinerja Guru dan KS di PMM dapat diunduh melalui tautan berikut ini:

MATERI PENGELOLAAN KINERJA KS DAN GURU DI PMM

Seluruh pertanyaan yang disampaikan Ibu/Bapak Guru peserta webinar maupun live YouTube direkap dalam daftar Tanja (Tanya Jawab) berikut ini:

TANYA JAWAB SEPUTAR PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS

BBGP Jatim terus melakukan sosialisasi pengisian perencanaan di fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang dapat dilakukan hingga 31 Januari 2024. Setelah itu, guru akan melanjutkan ke tahap pelaksanaan. ***

Share:

Baca Lanjutannya

Webinar Seri 1 Ngobrol Santai “Transformasi Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah”

Pascarilis fitur Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah di Platform Merdeka Mengajar (PMM), BBGP Provinsi Jawa Timur segera menindaklanjuti dengan sosialisasi di awal tahun 2024 ini, di antaranya dengan menggelar webinar Ngobrol Santai “Transformasi Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah”, yang juga disiarkan langsung di kanal YouTube @bbgpjatim, Jumat (05/01/2024).

Ngobrol santai lewat Zoom Meeting ini menghadirkan empat orang narasumber, yaitu Prayogo Kusumaryoko selaku person in charge (PIC) Manajemen Talenta yang menangani pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di wilayah BBGP Jatim, Saiful Arif, Kepala SMPN 17 Malang, Firdiani Yuliana, Guru SDN Junrejo 01, dan Wasiyanto, S.Pd., Operator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pasuruan.

Kepala BBGP Provinsi Jawa Timur, Abu Khaer dalam sambutannya sebagai pembicara utama mengimbau seluruh guru khususnya di Provinsi Jawa Timur untuk selalu terbuka dan positif menghadapi dinamika pendidikan yang merupakan sebuah keniscayaan.

Abu Khaer mengemukaan bahwa PMM yang dioptimalkan untuk peningkatan kompetensi GTK kini juga telah merilis fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Semua itu berpangkal pada pembelajaran yang berpihak pada peserta didik sebagai tujuan utama yang terus digaungkan Kemendikbudristek dalam ikhtiar mendampingi anak-anak didik menyongsong zamannya.

"Untuk itu pastikan untuk mengupdate aplikasi PMM di ponsel terbaik Ibu Bapak," imbaunya.

Prayogo selaku penanggung jawab manajemen talenta guru dan kepala sekolah di BBGP Jatim menyampaikan apresiasi atas sambutan positif para guru Jawa Timur terhadap kebijakan transformatif ini. Hal tersebut ditunjukkan dengan naiknya kurva akses fitur pengelolaan kinerja di PMM. Prosentase akses fitur pengelolaan kinerja khususnya di Provinsi Jawa Timur sebelum webinar sekitar 0,46% dari total guru 224.354 total guru Jawa Timur. Di tengah webinar, kurva aksesnya merangkak naik ke posisi 1,7%.

Digitalisasi pengelolaan kinerja di PMM sebagai salah satu bentuk transformasi birokrasi, menurut Prayogo memudahkan guru dalam tahapannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. 

Kemudahan tersbut di antaranya dari segi perencanaan, pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di PMM dibuat lebih praktis dengan berkurangnya dokumen yang diisi dan disisipkan sehingga meringankan beban administrasi. Dari segi pelaksanaan, pengelolaan kinerja di PMM dengan siklus yang lebih jelas dan relevan karena indikatornya disesuaikan dengan capaian rapor pendidikan dan melibatkan kepala sekolah dalam observasi pada proses mengajar di kelas. Dari segi penilaian, pengelolaan kinerja di PMM lebih berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran murid sehingga guru dapat memperoleh apresiasi yang sepadan dengan kinerja dan kompetensi dirinya.

Firdiani Yuliana sebagai Guru PPPK memaparkan pengalaman setelah menjalankan dan mendiskusikan fitur pengelolaan kinerja di PMM. Selain merasakan kemudahannya, ia juga mendiskusikan bersama guru lain dan kepala sekolah ketika menghadapi kendala pada tahap perencanaan.

Menurut Saiful, pengelolaan kinerja melalui PMM yang terintegrasi dengan e-kinerja BKN ini lebih mudah. Pengelolaan kinerja dari sisi guru sebelumnya mengharuskan mengelola tiga komponen, yaitu supervisi akademik, penilaian kinerja guru (PKG), dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Di PMM, kini guru diwadahi dalam satu fitur. Bagi kepala sekolah, penilaian kinerja kepala sekolah (PKKS) sebelum adanya PMM membutuhkan penyiapan dokumen kertas yang sangat banyak dan membutuhkan ruangan tersendiri terkait penilaian 8 standar pendidikan, di luar SKP yang di. Kini PMM memudahkan dengan berkurangnya dokumen yang harus dilampirkan, dan juga diwadahi satu pintu aplikasi untuk mengerjakannya. 

Wasiyanto mewakili pihak dinas pendidikan mengungkapkan bahwa untuk saat ini Dinas Pendidikan dapat turut aktif menangani pengelolaan kinerja dengan melakukan koordinasi dengan BKPSDM yang memegang SKP guru di BKN, membuat wadah untuk  mengidentifikasi permasalahan data dengan berkoordinasi dengan ko-kapten, dan juga menggerakkan guru melalui komunitas-komunitas belajarnya untuk mendiskusikan teknis pengisian perencanannya.

Acara diskusi tentang pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ini dapat diputar kembali rekamannya melalui tautan berikut ini: Ngobrol Santai Transformasi Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah

Perencanaan Pengelolaan Kinerja di PMM dapat dilakukan hingga 31 Januari 2024. Setelah itu, guru dapat melanjutkan ke tahap Pelaksanaan. Jadi, guru masih memiliki waktu untuk memahami langkahnya dan mendiskusikan rencana kinerja bersama kepala sekolah. Besok, Selasa 9 Januari 2024, BBGP Provinsi Jawa Timur akan kembali membimbing para guru dan kepala sekolah di wilayah Jawa Timur khususnya teknis pengisian Perencanaan Pengelolaan Kinerja di PMM. ***

Share:

Baca Lanjutannya

BBGP Jatim Lakukan Refleksi dalam Upaya Persiapan Pelaksanaan Program Lembaga 2024

Dalam upaya persiapan pelaksanaan program lembaga di tahun 2024, BBGP Provinsi Jawa Timur mengadakan refleksi kegiatan lembaga di gedung Proklamasi BBGP Jawa Timur, Kamis sampai dengan Jumat (04-05/01/2024). Topik utama yang dibahas dalam refleksi ini adalah apresiasi keberhasilan dan evaluasi program tahun sebelumnya, pembangunan budaya kerja, perencanaan visi dan misi lembaga, dan perencanaan program 2024. Kegiatan ini diikuti oleh 64 orang peserta sebagai wakil masing-masing tim kerja yang ada di BBGP Provinsi Jawa Timur, dan dipimpin langsung oleh Abu Khaer sebagai Kepala BBGP Provinsi Jawa Timur dan M. Nasikh Lil Sidi selaku Kepala Bagian Umum BBGP Provinsi Jawa Timur. 

Acara dalam kegiatan ini dikemas santai penuh kebersamaan. Berbagai game dimainkan oleh narasumber membuat peserta seluruhnya aktif berpartisipasi menghilangkan jarak kecanggungan yang kadang terjadi antarpegawai dalam suasana kerja. Pada sesi membangun budaya kerja misalnya, peserta diajak membentuk kelompok untuk berlomba memecahkan permasalahan yang diberikan lewat permainan kreatif, antara lain lomba membuat menara tertinggi dengan stik spageti yang rapuh dalam waktu yang ditentukan. Dari game yang dimainkan bareng itu, peserta didorong untuk menyimpulkan dan mengambil pelajaran positif tentang pentingnya tim kerja.

Dalam paparannya, M. Nasikh mencoba mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan manajemen untuk membangun budaya kerja, antara lain sebagai berikut:

1. membuat visi dan misi yang kuat;
2. membangun tim yang solid;
3. memfasilitasi pertumbuhan karyawan;
4. menjalin hubungan yang kuat dengan karyawan;
5. menjaga komunikasi yang terbuka; dan
6. membangun lingkungan kerja yang menyenangkan.

Untuk menumbuhkan semangat sekaligus mengapresiasi kerja yang telah dilakukan, Abu Khaer meminta peserta menuliskan apa saja keberhasilan yang telah diraih pada tahun sebelumnya, disamping evaluasi apa saja yang belum dapat diraih untuk ancang-ancang pada tahun ini. Abu juga menampung evaluasi dari kegiatan yang telah dilakukan maupun saran-saran kreatif untuk program-program lembaga, dengan mengajak peserta aktif mendiskusikan dalam kelompoknya, kemudian menuliskannya di sticky notes untuk ditempelkan di papan agar dapat dibaca bersama.

M. Nasikh Lil Sidi menyambungnya dengan game kuis daring yang berisi pengetahuan trivia tentang lembaga, sebagai upaya membangkitkan kembali kepedulian pegawai terhadap lembaga. Nasikh juga mengajak peserta bersama-sama mengungkap keunikan dan kekuatan positif apa saja yang dimiliki oleh lembaga dan menuliskannya lewat googlesheets sebagai wadah apresiasi dan rasa memiliki pegawai pada lembaganya. 

Pada sesi lainnya, Nasikh meminta masukan kata-kata yang visioner dari para peserta sebagai masukan untuk menentukan misi lembaga ke depan.

Sementara itu, program BBGP Jatim pada tahun anggaran 2024 dirangkum oleh Nasikh dalam lima besaran, yaitu:

• Melanjutkan target program prioritas nasional (Program Pendidikan Guru Penggerak, Program Sekolah Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka);
• Menyelenggarakan Peningkatan Kompetensi Berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan (PKB GTK);
• Melaksanakan penguatan peran baru kepala sekolah;
• Menyelenggarakan fasilitasi pengelolaan kinerja guru dan tenaga kependidikan secara terintegrasi melalui Platform Merdeka Mengajar; dan
• Melakukan penguatan kapasitas lembaga sebagai sebagai rumah belajar GTK.

Tahun ini adalah tahun kedua sejak BBGP Jatim dibentuk dan ditetapkan pada 30 maret 2022. Masih banyak tantangan di depan yang akan dihadapi dan membutuhkan soliditas seluruh pegawai. Melalui refleksi kegiatan ini, manajemen berharap seluruh pegawai menjaga kebersamaan dan kekompakan dalam melaksanakan program 2024. ***

Fotografer: Arindya Bilqis Khoirunnisa

Share:

Baca Lanjutannya