Praktik Baik Implementasi Kurikulum Merdeka Menegaskan Pentingnya Implementasi Nasional

Jakarta, 27 Maret 2024 – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) secara resmi merilis Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah pada Rabu (27/3). 

Pada perilisan tersebut, turut hadir guru dan kepala sekolah dari berbagai daerah di Indonesia untuk membagikan praktik baik implementasi Kurikulum Merdeka. Guru Bahasa Inggris SLB Negeri Cicendo Bandung, Ernisa Supiah, membagikan dampak positif dari implementasi Merdeka Belajar dalam mengembangkan metode pembelajaran yang relevan dan menarik untuk murid tuli. Fleksibilitas yang ditawarkan oleh Kurikulum Merdeka memungkinkan Ernisa untuk mengajar dengan pantomim, yaitu seni menyampaikan cerita atau ekspresi melalui gerakan tubuh tanpa kata-kata.

“Inovasi ini bisa kami lakukan karena penerapan Kurikulum Merdeka. Kurikulum yang memberikan keleluasaan untuk melakukan inovasi dan metode pengajaran.” terang Ernisa.

Lebih lanjut, Ernisa memaparkan dampak positif yang dirasakan para murid setelah ia menggunakan pantomim sebagai metode pembelajaran di kelasnya. Berkat Kurikulum Merdeka, pengajaran Bahasa Inggris yang semula kurang relevan dan sulit diikuti oleh murid tuli, kini menjadi mata pelajaran yang meningkatkan kepercayaan diri, motivasi, dan menjadi bagian penting dalam mimpi menghadapi masa depan.

Pada kesempatan yang sama, guru SDS Maitreyawira Batam, Intan Purnama, menyampaikan hal yang senada. Penerapan Kurikulum Merdeka membuatnya lebih inovatif dan kolaboratif dalam pembelajaran di kelas. Di sekolahnya, Intan memiliki murid dari berbagai komunitas daerah dengan beragam bahasa, dialek, dan budaya. Mayoritas muridnya berasal dari etnis Tionghoa yang biasa menggunakan bahasa Mandarin dengan beragam dialek seperti Hokkien, Teochew, dan sebagainya. Keadaan tersebut membuat pemahaman dan penggunaan bahasa Indonesia menjadi sangat minim. 

Dengan Kurikulum Merdeka, Intan dapat mengembangkan pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Inovasi yang dikembangkan Intan adalah SARI TIBA (Satu Hari Tiga Bahasa), yaitu program yang mendorong kemampuan literasi murid dalam bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, dan bahasa Inggris. Pembelajaran yang terdiferensiasi tersebut juga dapat terwujud berkat kolaborasi yang erat antara guru dengan orang tua dan masyarakat setempat. “Kolaborasi dengan orang tua akan membantu anak dalam belajar, baik di rumah maupun di sekolah sehingga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan,” ungkapnya.

Wakil Kepala Sekolah SMAN 1 Meranti Sumtera Utara, Khairina Lubis, juga membagikan praktik baik penerapan Kurikulum Merdeka di sekolahnya terutama dalam pendidikan karakter melalui Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Perwujudan Pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia; berkebinekaan global; bergotong royong; kreatif; bernalar kritis; dan mandiri merupakan tujuan besar yang ingin dicapai dengan implementasi Kurikulum Merdeka.“Kami mengadakan in-house training bagi guru untuk memahami P5. Selanjutnya, kami melibatkan para guru dan pengurus OSIS sebagai perwakilan murid untuk mendesain pembelajaran P5 yang sesuai dengan kondisi, kemampuan, dan aset yang dimiliki sekolah. Dari diskusi tersebut kami menyepakati tema ‘Bangunlah Jiwa dan Raganya’ dengan topik ‘Stop Bullying’ untuk pelaksanaan P5 di sekolah kami,” jelas Khairina.

Khairina menekankan bahwa P5 di sekolahnya tidak membebani murid atau pun orang tua karena dapat terlaksana dengan biaya nol Rupiah. Dalam membuat karya, para murid berkreasi memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitarnya serta menjalani proses bekerja sama dan berkolaborasi. Proses tersebut sangat penting dalam membentuk profil Pelajar Pancasila dan mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman, bebas dari perundungan. 

Kurikulum Merdeka juga memberikan porsi yang besar pada pembelajaran berbasis projek yang selaras dengan esensi pembelajaran pendidikan vokasi. Sebagai guru Desain Komunikasi Visual SMK Negeri 1 Pangkep, Sulawesi Selatan, Jayadi Daeng Tutu, mengungkapkan bahwa pembelajaran berbasis projek mendorong kemandirian dan kreativitas murid dalam memecahkan masalah masyarakat di sekitarnya. Dengan merefleksikan hasil Rapor Pendidikan yang menunjukkan bahwa Kabupaten Pangkep memiliki nilai literasi yang rendah, Jayadi mendorong pembelajaran yang mampu memecahkan masalah yang ada di masyarakat. 

Bersama para murid, ia menginisiasi projek penyusunan buku cerita Buku untuk Adik sebagai bahan bacaan bagi murid jenjang PAUD dan SD. Jayadi memaparkan, “bahan bacaan yang kami susun disesuaikan dengan konteks lokal, sehingga pada penyusunannya anak-anak melakukan riset, wawancara dengan tokoh adat, mengunjungi situs sejarah di wilayah setempat sehingga menghasilkan buku bacaan yang selain mendukung peningkatan literasi anak, juga dapat memuat kearifan lokal dan cerita rakyat Pangkep.”

Tidak hanya itu, Kurikulum Merdeka juga mendorong transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Kepala TK Rumah Citta, Yogyakarta, Ana Rukma Dewi, mengatakan,”Selain harus menyenangkan, pembelajaran di PAUD perlu menguatkan kemampuan anak, meliputi mengenal nilai agama dan budi pekerti, kemampuan motorik, kematangan emosi, keterampilan sosial dan bahasa, pemaknaan belajar yang positif, serta kematangan kognitif. Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan dan memperhatikan hak anak menjadi solusi agar anak nyaman dan senang dalam belajar untuk mencapai kemampuan fondasinya,” ucapnya.

Praktik baik yang dipaparkan oleh para guru tersebut membuktikan kebermanfaatan implementasi Kurikulum Merdeka dalam mewujudkan sekolah yang menumbuhkan kompetensi dan karakter semua murid untuk menjadi pelajar sepanjang hayat dengan nilai-nilai Pancasila. Implementasi Kurikulum Merdeka secara nasional akan semakin mempercepat transformasi pendidikan Indonesia dan perwujudan Merdeka Belajar.

Satuan pendidikan dapat mempelajari dan mengakses informasi terkait implementasi Kurikulum Merdeka melalui PMM dan Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Bagi satuan pendidikan yang belum menerapkan Kurikulum Merdeka, pendaftaran implementasi dapat dilakukan mulai tanggal 27 Maret hingga 28 April 2024 melalui PMM (guru.kemdikbud.go.id). ***

Sumber:  Siaran Pers Nomor: 95/sipers/A6/III/2024

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek

Share:

Baca Lanjutannya

Dukungan Kemendikbudristek bagi Satuan Pendidikan dalam Implementasi Kurikulum Merdeka

Jakarta, 27 Maret 2024 - Kurikulum Merdeka bertujuan untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia serta menumbuhkembangkan cipta, rasa, dan karsa peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim mengatakan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka dapat memperkuat peran serta dan gotong-royong seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dalam mewujudkan pembelajaran yang berkualitas bagi seluruh anak Indonesia. 

“Hal ini sebagai upaya untuk menjawab berbagai tantangan zaman dan isu terkini, seperti perubahan iklim, literasi finansial, literasi digital, literasi kesehatan, dan pentingnya sastra dalam memperdalam kemampuan literasi murid,” ucapnya di Jakarta, Rabu (27/3). 

Kurikulum Merdeka merupakan kebijakan yang mengubah paradigma dalam mewujudkan pembelajaran berkualitas. Kemendikbudristek menyadari ada berbagai tantangan di lapangan. Namun, Kemendikbudristek telah dan terus mengembangkan berbagai dukungan secara berkala guna mendukung implementasi Kurikulum Merdeka.

Untuk membantu guru, Kemendikbudristek meluncurkan Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang menyediakan berbagai perangkat ajar, mencakup buku teks, buku bacaan, contoh kurikulum sekolah, contoh modul, dan instrumen asesmen kelas yang terus diperbarui secara berkala. PMM juga mendukung sekolah membentuk komunitas belajar secara luring maupun daring, menghubungkan sekolah dengan narasumber praktik baik dari sekolah lain.

Program Guru Penggerak (PGP), Sekolah Penggerak (SP), dan SMK Pusat Keunggulan (PK) hadir untuk melatih guru dan kepala sekolah sehingga mereka dapat berperan sebagai narasumber praktik baik Kurikulum Merdeka. Kemendikbudristek juga melakukan berbagai pelatihan yang lebih spesifik, termasuk untuk guru informatika, guru bahasa Inggris, guru PJOK, guru PAUD, dan guru pendidikan inklusi. 

Kurikulum Merdeka memungkinkan transformasi pembelajaran, bukan hanya di daerah perkotaan dan di sekolah dengan fasilitas memadai, tapi di seluruh Indonesia, termasuk daerah tertinggal. Untuk mendukung hal ini, Kemendikbudristek meluncurkan Awan Penggerak guna memudahkan guru di daerah yang tidak memiliki koneksi internet stabil untuk mengakses perangkat ajar dan modul pelatihan di PMM secara offline (luar jaringan). 

Kemendikbudristek juga telah mendistribusikan lebih dari 15 juta eksemplar (716 judul) buku bacaan berjenjang yang menarik telah disusun dan dikirim ke lebih dari 5.900 PAUD dan lebih dari 14.500 SD di daerah tertinggal, disertai dengan pelatihan untuk mengelola buku dan menggunakannya dalam pembelajaran. Selain itu, PGP telah berjalan dari angkatan 1 sampai dengan angkatan 9 dan menjangkau 502 kab/kota di 38 provinsi di Indonesia, termasuk 1.792 guru di daerah khusus/intensif/3T.

Untuk meringankan beban guru, dokumen yang wajib disusun hanya kurikulum operasional satuan pendidikan dan rencana pembelajaran (RPP). Mendikbudristek menjelaskan, “Kedua dokumen ini bisa dibuat secara sederhana. RPP bahkan boleh hanya satu halaman, sesuai Permendikbudristek No. 16/2022 tentang Standar Proses.  Tidak ada kewajiban membuat modul ajar yang kompleks dalam implementasi Kurikulum Merdeka.”

Dalam menyusun dokumen pembelajaran, guru juga tidak harus mulai dari nol. Beragam contoh kurikulum sekolah, RPP, modul, dan asesmen telah tersedia di PMM dan bisa digunakan secara langsung atau diadaptasi oleh guru. Guru dapat mempelajari cara menyusun dokumen pembelajaran Kurikulum Merdeka di panduan pembelajaran dan asesmen di laman kurikulum.kemdikbud.go.id.

“Modul pelatihan di PMM disediakan untuk membantu guru belajar sesuai kebutuhan. Tidak ada kewajiban menyelesaikan semua atau sebanyak mungkin modul pelatihan. Hal yang jauh lebih penting adalah guru menggunakan materi yang dipelajari untuk melakukan refleksi dan perbaikan praktik pembelajaran,” papar Mendikbudristek.

Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah memberikan kepastian arah kebijakan pendidikan di Indonesia. Implementasi Kurikulum Merdeka dilakukan secara nasional dan bertahap untuk memberikan kesempatan beradaptasi bagi satuan pendidikan sampai dengan tahun ajaran 2026/2027 serta khusus daerah 3T diberi waktu sampai dengan tahun ajaran 2027/2028.

Kurikulum Merdeka dirancang dengan prinsip sebagai berikut. Pertama, pengembangan karakter yang menekankan pada kompetensi spiritual, moral, sosial, dan emosional murid, baik dengan pengalokasian waktu khusus maupun secara terintegrasi dengan proses pembelajaran, seperti Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). 

Kedua, fleksibel. Pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi murid, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Ketiga, fokus pada muatan esensial sehingga berpusat pada muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter murid. Dengan demikian, tenaga pendidik memiliki waktu yang memadai untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan bermakna. 

Satuan pendidikan dapat mempelajari dan mengakses informasi terkait implementasi Kurikulum Merdeka melalui PMM dan Permendikbudristek Nomor 12/2024 tentang Kurikulum pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Bagi satuan pendidikan yang belum menerapkan Kurikulum Merdeka, pendaftaran implementasi dapat dilakukan mulai tanggal 27 Maret 2024 melalui PMM (guru.kemdikbud.go.id).

Masyarakat dapat mengakses Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 melalui laman jdih.kemdikbud.go.id. Kemendikbudristek juga menyediakan Pusat Layanan Bantuan (Helpdesk) melalui WhatsApp Pusat Layanan: 0812 8143 5091, Laman Informasi Kurikulum: kurikulum.kemdikbud.go.id, Media Sosial: @kurikulum.merdeka, serta Pos-el: kurikulum@kemdikbud.go.id. ***

Sumber: Siaran Pers Nomor: 97/sipers/A6/III/2024

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek

Share:

Baca Lanjutannya

Kemendikbudristek Terbitkan Payung Hukum bagi Implementasi Kurikulum Merdeka secara Nasional

Jakarta, 27 Maret 2024 – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus berupaya mendorong peningkatan kualitas pembelajaran bagi semua murid. Salah satu bagian penting dalam mewujudkan hal ini adalah kurikulum yang menjawab tantangan zaman yang terus berkembang. Untuk itu, Kemendikbudristek menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Regulasi ini menjadi payung hukum bagi implementasi Kurikulum Merdeka. 

“Semoga Permendikbudristek ini memberi kepastian arah kebijakan tentang kurikulum dan pembelajaran bagi seluruh masyarakat, khususnya para pendidik, kepala satuan pendidikan, dan dinas pendidikan”, tutur Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, di Jakarta, Rabu (27/3). 

Sebelum Permendikbudristek ini terbit, Kurikulum Merdeka sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar pendidik dan satuan pendidikan di Indonesia. Kurikulum Merdeka dikembangkan sejak 2020, kemudian diterapkan dan dievaluasi secara bertahap sejak 2021. Saat ini sudah lebih dari 300 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia yang mulai menerapkan Kurikulum Merdeka. 

“Kami berterima kasih kepada lebih dari 300 ribu satuan pendidikan yang secara sukarela menerapkan Kurikulum Merdeka, juga kepada semua pihak yang telah bergotong royong dalam evaluasi dan pengembangan Kurikulum Merdeka ini,” lanjut Nadiem Makarim. 

Kurikulum sebagai Alat untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Kebijakan kurikulum dan pembelajaran dalam Permendikbudristek 12/2024 adalah bagian dari upaya yang lebih menyeluruh untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara berkeadilan. Kebijakan ini melengkapi dan mendukung berbagai program dan kebijakan Merdeka Belajar lain seperti penyediaan materi ajar dan pengembangan diri melalui Platform Merdeka Mengajar; penyediaan umpan balik tentang kualitas pembelajaran melalui Asesmen Nasional dan Rapor Pendidikan; serta evaluasi terhadap layanan pendidikan melalui akreditasi sekolah dan SPM pendidikan.

Perubahan kurikulum diperlukan untuk memudahkan dan mendorong guru melakukan pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan belajar murid. “Dengan konten wajib yang berkurang, Kurikulum Merdeka tidak membebani guru dengan kewajiban menyelesaikan materi. Sebaliknya, Kurikulum Merdeka memberi lebih banyak waktu bagi guru untuk memperhatikan proses belajar murid, menerapkan asesmen formatif, melakukan penyesuaian materi dan kecepatan mengajar, serta menggunakan metode pembelajaran yang lebih mendalam,” ujar Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Anindito Aditomo. “Dengan demikian, Kurikulum Merdeka juga memberi afirmasi dan semakin memudahkan para guru yang sebelumnya sudah melakukan praktik pembelajaran yang berorientasi pada murid,” lanjut Anindito.

Struktur Kurikulum Merdeka yang lebih fleksibel juga memungkinkan sekolah untuk menyusun kurikulum satuan pendidikan yang cocok dengan karakteristik sekolah dan lingkungan setempat. “Dengan struktur yang fleksibel, Kurikulum Merdeka bisa diterjemahkan oleh sekolah yang minim fasilitas di daerah terpencil menjadi kurikulum yang betul-betul sesuai dengan kondisinya. Tidak ada lagi penyeragaman kurikulum satuan pendidikan yang diwajibkan dari pusat. Penyesuaian lokal ini sangat penting untuk mengurangi kesenjangan,” kata Anindito.  

Manfaat Kurikulum Merdeka mulai terlihat dari data Asesmen Nasional (AN) yang dilakukan di hampir semua satuan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa antara tahun 2021 ke 2023, satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka mengalami peningkatan skor literasi dan numerasi yang lebih tinggi dibanding sekolah lain. Hal ini berlaku secara nasional, termasuk untuk satuan pendidikan di daerah tertinggal. 

Anindito menyampaikan, guru yang hebat akan berusaha menerapkan pembelajaran yang baik, apapun kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Namun, kurikulum yang baik dapat mengakselerasi berbagai upaya guru untuk berfokus pada tumbuh kembang karakter dan kompetensi murid. “Kurikulum yang baik tidak memaksa guru untuk ‘kejar tayang materi’, melainkan mendorong guru untuk lebih memperhatikan kemajuan belajar muridnya,” tegasnya. 

Sinergi Seluruh Pemangku Kepentingan Sukseskan Percepatan Implementasi Kurikulum Merdeka

Berbagai kajian akademis telah dilakukan, baik oleh Kemendikbudristek maupun pihak lainnya sebagai landasan dalam menyusun kebijakan Kurikulum Merdeka. Masyarakat dapat mengakses beberapa kajian akademis tersebut melalui s.id/KajianAkademikKM. 

Hasil survei dan evaluasi kebijakan menunjukkan 97 persen guru memberikan dukungan positif terhadap penerapan Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka memberi fleksibilitas guru untuk merancang pembelajaran sesuai kondisi murid dan sekolah. Projek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang dikenal dengan P5 juga dinilai mampu mendorong pengembangan karakter siswa. 

Selain itu, Kemendikburistek secara berkelanjutan terus menghadirkan buku teks dan nonteks pelajaran yang lebih menarik bagi siswa. Buku-buku teks Kurikulum Merdeka mendorong pembelajaran aktif. Modul-modul pelatihan di Platform Merdeka Mengajar (PMM) dapat membantu guru berefleksi dan memperbaiki kualitas mengajar. Perangkat ajar di PMM memudahkan guru untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. 

Mendikbudristek berpesan kepada pemerintah daerah agar mendukung guru, kepala sekolah, dan pengawas untuk menguatkan budaya saling belajar, berbagi, dan berkolaborasi, baik secara luring dan daring dengan: (1) memanfaatkan berbagai sumber belajar yang telah tersedia di PMM, dan (2) mengaktifkan komunitas belajar guru di tiap sekolah maupun antarsekolah. Dia juga berpesan kepada orang tua agar bisa menjadi teman dan pendamping belajar bagi anak serta memahami kompetensi yang perlu dicapai anak pada fasenya. Orang tua dapat pula mempelajari buku teks dan nonteks pelajaran yang bisa digunakan dalam implementasi Kurikulum Merdeka melalui buku.kemdikbud.go.id.

Kepala BSKAP mengimbau agar guru, kepala sekolah, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya terus bergerak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, salah satunya melalui Kurikulum Merdeka.

“Kami sadar akan berbagai tantangan yang ada di lapangan dan kami sangat mengapresiasi gotong-royong, tanggapan dan perkembangan positif, serta dukungan dari berbagai pihak terhadap implementasi Kurikulum Merdeka,” ucapnya. 

Masyarakat dapat mengakses Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 melalui laman jdih.kemdikbud.go.id. Kemendikbudristek juga menyediakan Pusat Layanan Bantuan (Helpdesk) melalui WhatsApp Pusat Layanan: 0812 8143 5091, Laman Informasi Kurikulum: kurikulum.kemdikbud.go.id, Media Sosial: @kurikulum.merdeka, serta Pos-el: kurikulum@kemdikbud.go.id. ***

Sumber: Siaran Pers Nomor: 96/sipers/A6/III/2024

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek

Share:

Baca Lanjutannya

109 Guru Penggerak Kabupaten Sidoarjo Dilantik sebagai Kepala Sekolah

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, melantik 109 Guru Penggerak sebagai kepala sekolah, 94 orang di antaranya sebagai kepala SD dan 15 orang menjadi kepala SMP, di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo, Jumat malam (22/3/2024). Bupati yang akrab disapa Gus Muhdlor itu berpesan kepada para PNS yang dilantik agar jabatan baru yang diemban dapat dijadikan spirit baru untuk lebih mengabdi kepada bangsa khususnya Kabupaten Sidoarjo. Karena berada pada permulaan tanggung jawab baru, Gus Muhdlor menyampaikan bahwa tugas dan pengabdian mereka untuk melayani masyarakat masih panjang demi pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang harus terus berjalan.

Putera KH Agoes Ali Masyhuri ini juga mengungkapkan bahwa pembangunan Kabupaten Sidoarjo berjalan dengan masif. Oleh karena itu, Gus Muhdlor mengimbau seluruh pejabat yang baru saja dilantik agar dapat menjaga kontinuitas pembangunan daerah.

"Kontinuitas ini agar dapat menjaga RPM kita yang tinggi, menjaga pembangunan yang masif sebagai bentuk pelayanan kita di bawah bagi siapapun sesuai dengan bidangnya harus berjalan seiring dengan pembangunan itu," pesannya.

Bagi Gus Muhdlor, tidak ada batasan bagi seseorang untuk berbuat baik, apalagi sebagai abdi negara yang notabenenya adalah pelayan masyarakat. Diperintah atau tidak diperintah, seorang ASN menurut Gus Muhdlor wajib berbuat baik bagi kemajuan pembangunan. Oleh karena itu, ia berpesan kepada para pejabat yang dilantik hendaknya tidak menunggu lama, langsung tancap gas bekerja cepat, bukan menjadi gerbong yang memperlambat laju pembangunan.

“Kalau lokomotif ini berjalan dengan cepat, pastikan semua yang hadir di sini, yang baru saja dilantik, yang baru saja mengemban tugas yang baru, jangan sampai menjadi gerbong yang memperlambat lokomotif yang sedang berjalan ini,” tegasnya.

Apresiasi Kepala BBGP Provinsi Jawa Timur bagi Para Guru Penggerak yang Dilantik

Kepala BBGP Provinsi Jawa Timur Abu Khaer mengapresiasi langkah positif pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo yang berkomitmen memberdayakan Guru Penggerak sebagai pemimpin pembelajaran di daerahnya.

"Selamat dan sukses atas pelantikan 103 Guru Penggerak menjadi kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Semoga kemudahan senantiasa membersamai pembelajaran yang makin berpihak pada peserta didik," demikian sambutan positif Abu Khaer melalui kartu ucapan yang ia layangkan.

Apresiasi terus Abu Khaer suarakan kepada para Guru Penggerak yang menapak karier kepala sekolah, sebagaimana yang ia sampaikan kepada tiga orang Calon Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Mojokerto saat ia mengunjungi pelaksanaan Lokakarya 5 Pendidikan Guru Penggerak (PGP) Angkatan 9 di SMAN 1 Bangsal Kabupaten Mojokerto, 16 Maret yang lalu.

Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo Mohammad Nuh menyampaikan koreksi terkait angka Guru Penggerak yang dilantik malam itu. Menurut keterangannya, Guru Penggerak Kabupaten Sidoarjo yang dilantik kepala sekolah berjumlah 109 orang, 94 dari SDN, dan 15 orang dari SMPN. 

"96 orang menjadi Kepala SDN dan 13 orang menjadi Kepala SMPN. Ada dua orang GP dari SMPN ditempatkan menjadi Kepala SDN," jelas Nuh.

Total kepala sekolah yang dilantik Bupati Sidoarjo sebanyak 237 Kepala Sekolah SDN dan 27 orang Kepala Sekolah SMPN. Selain pelantikan kepala sekolah, Bupati Sidoarjo juga melantik pengawas sekolah, pejabat administrator, dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Sebelumnya telah digelar seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Sekretaris Daerah (Sesda) Kabupaten Sidoarjo pada 2023. November tahun lalu, panitia seleksi JPTP Kabupaten Sidoarjo mengumumkan tiga pejabat sebagai peserta dengan nilai terbaik, salah satunya adalah Fenny Apridawati yang akhirnya terpilih mengemban jabatan Sesda Kabupaten Sidoarjo dan dilantik pada acara ini. ***

Share:

Baca Lanjutannya

Kemendikbudristek Bersama Pemprov Kalteng Berkomitmen Teruskan Implementasi Gerakan Merdeka Belajar

Palangka Raya, 21 Maret 2024 — Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan (Ditjen GTK) terus berupaya meningkatkan implementasi Gerakan Merdeka Belajar di satuan pendidikan seluruh Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, Ditjen GTK bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah berkomitmen untuk terus melanjutkan Gerakan Merdeka Belajar di satuan pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

"Maksud kedatangan kami ke Kalimantan Tengah adalah melihat implementasi semua kebijakan Merdeka Belajar di sini. Kami sudah bertemu dengan para Guru Penggerak, Guru Hononer, Tenaga Pendidik, Kepala Dinas Pendidikan, dan warga di Satuan Pendidikan untuk mendengarkan berbagai masukan tentang kebijakan implementasi kebijakan Merdeka Belajar kedepan," ujar Dirjen GTK, Nunuk Suryani, saat audiensi dengan Pemprov Kalimantan Tengah, Rabu (20/3).

Nunuk mengapresiasi kinerja Pemprov Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya atas dukungannya terhadap implementasi kebijakan Merdeka Belajar. Ia menilai dukungan tersebut sudah sangat optimal dan ke depannya diperlukan kolaborasi kembali untuk mewujudkan Pelajar Pancasila di satuan pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

"Salah satunya yang kami dorong adalah pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah. Kami melihat Kalimantan Tengah memiliki banyak guru-guru hebat, mulai dari calon Guru Penggerak maupun yang sudah lolos menjadi Guru Penggerak," ujar Nunuk.

Selanjutnya, Nunuk menyebut bahwa saat ini jumlah guru di Indonesia berjumlah kurang lebih 2,9 juta, namun yang bisa mengikuti pendidikan hanya 60 ribu dengan calon yang berjumlah sekitar 100 ribu. "Guru yang sudah menjadi Guru Penggerak telah menempuh pendidikan dan dibekali dengan kompetensi yang mumpuni diangkat menjadi Kepala Sekolah. Oleh karena itu, kami perlu dukungan dari Pemprov Kalimantan Tengah untuk mewujudkan pengangkatan tersebut," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Nuryakin, mengungkapkan bahwa Pemprov Kalimantan Tengah sangat mendukung kebijakan Gerakan Merdeka Belajar dan berkomitmen menindaklanjuti aspirasi Dirjen GTK soal pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah.

"Tentunya pengangkatan tersebut sejalan dengan visi misi Gubernur dalam rangka mencerdaskan warga Kalimantan Tengah. Kami sudah menerima data yang sudah disampaikan oleh Dirjen GTK, bahwa ada 108 Guru Penggerak akan ditindaklanjuti untuk diangkat menjadi Kepala Sekolah maupun Pengawas Sekolah," ucap Nuryakin.

Nuryakin menambahkan, pengangkatan tersebut nantinya akan menyesuaikan dengan jumlah satuan pendidikan yang tersedia di Provinsi Kalimantan Tengah. "Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk mewujudkan pengangkatan tersebut dengan mempertimbangkan sejumlah aturan yang berlaku. Serta memberikan prioritas seleksi dan pengangkatan kepada para Guru Penggerak," ucapnya.

Selain itu, Penjabat (Pj.) Walikota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, mengapresiasi kunjungan kerja Dirjen GTK Kemendikbudristek ke Kota Palangka Raya. "Atas nama Pemkot Palangka Raya kami siap mendukung dan mendorong kebijakan Merdeka Belajar, khususnya pengangkatan Guru Penggerak menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Kami akan memberdayakan Guru Penggerak guna mewujudkan percepatan pada sektor pendidikan di Palangka Raya," imbuh Hera.

Hera berharap, Kemendikbudristek terus menghadirkan program-program yang inovatif bagi sektor pendidikan di Indonesia. "Pemkot terus berupaya untuk menjadikan Palangka Raya sebagai kota pendidikan yang unggul, cerdas, inovatif, dan profesional di masa mendatang. Untuk itu, kami menyambut baik dan mendukung seluruh program-program yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek," tegas Hera.

Audiensi ini merupakan agenda Dirjen GTK Kemendikbudristek dalam rangka advokasi program prioritas Ditjen GTK di Provinisi Kalimantan Tengah. Audiensi ini berlangsung di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah dan dihadiri oleh sejumlah pihak perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya dan Provinsi Kalimantan Tengah, Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP), dan Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Kalimantan Tengah.

Kepala BGP Provinsi Kalimantan Tengah, I Ketut Sukajaya, menjelaskan bahwa fungsi dari BGP adalah mengembangkan dan memberdayakan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan. Selain itu juga menjalankan program prioritas Kemendikbudristek, khususnya Ditjen GTK yaitu terkait Guru Penggerak. BGP terus berkoordinasi dan bersinergi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi yang memiliki sumber daya guru tersebut. Kami melakukan sosialisasi dan pendekatan agar Kepala Dinas Pendidikan mampu mendorong para guru mereka untuk mengikuti seleksi Pendidikan Guru Penggerak.

“Tahun 2023 BGP Provinsi Kalimantan Tengah telah banyak mengalami kemajuan dan pencapaian dalam fasilitas pendidikan dan pelatihan Guru Penggerak. Kami menghadirkan para pengajar praktik untuk membekali peserta Pendidikan Guru Penggerak dalam meningkatkan kompetensi profesional maupun karakter,” ujar Ketut.

Selanjutnya, Ketut menegaskan bahwa Guru Penggerak memang disiapkan untuk menjadi pemimpin pembelajaran di satuan pendidikan. “Sejauh ini di Provinsi Kalimantan Tengah sudah ada 76 Kepala Sekolah dari lulusan Guru Penggerak, bahkan pada 5 Februari lalu Gubernur telah melantik sejumlah 18 Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah dan 14 Guru Penggerak menjadi pengawas sekolah pada jenjang SMA, SMK, dan SLB sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi,” tutup Ketut. ***

Siaran Pers Kemendikbudristek Nomor: 83/sipers/A6/III/2024

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek

Share:

Baca Lanjutannya

Kemendikbudristek Luncurkan Modul Pelatihan Berjenjang Pendidikan Inklusif

Jakarta, 21 Maret 2024 — Dalam rangka meningkatkan kompetensi guru untuk memenuhi hak setiap murid mendapat layanan pendidikan yang inklusif dan setara, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan program pelatihan berjenjang tentang Pendidikan Inklusif pada Kamis (21/3). Pelatihan berjenjang ini diluncurkan dalam bentuk modul tingkat dasar yang dapat dipelajari secara mandiri oleh guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah/penilik di seluruh Indonesia melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM).

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Iwan Syahril, dalam sambutannya mengatakan bahwa program pendidikan dan pelatihan (diklat) berjenjang bagi guru terkait pendidikan inklusif ini, merupakan salah satu upaya Kemendikbudristek mendorong sekolah agar dapat menjadi "safe house", atau ekosistem yang mampu melindungi, merawat, dan menjaga keragaman di lingkungan pendidikan.

“Dalam pendidikan kita harus betul-betul mengenal anak kita seperti apa, sehingga tumbuh kembangnya harus kita sesuaikan dengan kodrat dan fitrah penciptaan dari sang maha kuasa. Ini adalah filosofi berpihak pada anak, dan filosofi inilah yang menjadi roh dari setiap Merdeka Belajar sejak episode 1 sampai saat ini sudah memasuki episode ke-26,” ujar Iwan.

Ia juga mengingatkan agar seluruh ekosistem pendidikan terus melakukan kerja kolaborasi, mengambil peran serta, untuk mewujudkan pendidikan inklusif. Termasuk menguatkan peran Pemerintah Daerah agar membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD), yang bukan saja di tingkat provinsi tapi juga kabupaten/kota, sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.

Pendidikan dan pelatihan berjenjang untuk guru ini dibagi atas tiga tingkatan, yaitu: tingkat dasar, tingkat lanjut, dan tingkat mahir. Modul tingkat dasar terdiri dari beberapa topik, di antaranya Keberagaman Peserta Didik, Pembelajaran yang Berpusat pada Peserta Didik, serta Kolaborasi untuk Lingkungan Belajar yang Aman, Ramah, dan Menyenangkan.

Pengurus Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM), Endang Budi Karya, mengapresiasi komitmen Kemendikbudristek dalam memprioritaskan perwujudan pendidikan inklusif melalui peluncuran modul pelatihan ini. “Dengan pendidikan yang tepat, potensi yang dimiliki para peserta didik berkebutuhan khusus dapat berkembang secara optimal. Untuk itu, OASE KIM mendukung secara penuh program prioritas pendidikan inklusif ini,” ungkap Endang.

Lebih lanjut, Endang menyampaikan, “Besar harapan kami agar kolaborasi yang telah berjalan selama ini dapat semakin menguat dalam menciptakan lingkungan belajar yang merayakan keberagaman bagi peserta didik. Mari terus perkuat gotong royong kita dalam melahirkan pelajar pancasila melalui perwujudan pendidikan inklusif bagi semua anak di seluruh Indonesia.”

Guru diharapkan dapat menyelesaikan pelatihan berjenjang tingkat dasar sehingga dapat mewujudkan kesiapan dan kecakapan dalam memberikan layanan pendidikan yang menghargai keragaman. Dengan diluncurkannya inovasi bagi pendidikan inklusif ini, Kemendikbudristek berharap semua peserta didik termasuk yang berkebutuhan khusus mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Tentunya hal tersebut dibarengi dengan kecakapan para pendidik yang mampu memberikan layanan secara inklusif dan berkualitas, sesuai dengan tujuan modul pelatihan ini. ***

Siaran Pers Kemendikbudristek Nomor: 84/sipers/A6/III/2024

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek 

Share:

Baca Lanjutannya

Sederet Praktik Baik Program Prioritas Kemendikbudristek di Satuan Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah

Palangka Raya, 22 Maret 2024 — Salah satu program prioritas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), khususnya Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan (Ditjen GTK) pada tahun 2024 adalah rekrutmen ASN PPPK Guru. Program prioritas tersebut merupakan komitmen Kemendikbudristek dalam menyelesaikan isu guru hononer, memperbaiki tata kelola guru, dan mendorong para Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh Indonesia untuk mengusulkan formasi ASN PPPK Guru.

Dalam agenda advokasi program prioritas Ditjen GTK di Provinisi Kalimantan Tengah, Dirjen GTK Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, membuka ruang dialog dengan sejumlah pendidik di Palangka Raya, Kamis (20/3). “Kedatangan kami ke sini ingin mendengarkan sejumlah praktik baik yang sudah dirasakan oleh ASN PPPK Guru, khususnya di Kota Palangka Raya dan mencatat aspirasi untuk kebijakan tersebut di masa mendatang,” ucapnya.

Dirjen Nunuk Suryani mengapresiasi proses pembelajaran yang sudah berjalan dengan baik di satuan pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Ia tidak memungkiri bahwa hasil tersebut merupakan kerja keras dari para ASN PPPK Guru, Guru Honorer, Guru Penggerak, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Pendidik di satuan pendidikan. 

“Saya melihat potensi hebat dari guru-guru yang ada di Kalimantan Tengah. Setelah menjadi ASN PPPK Guru teruslah mengasah kompetensi diri dengan sejumlah program Kemendikbudristek untuk melahirkan metode pembelajaran yang efektif bagi para peserta didik di sekolah,” ucap Nunuk.

Selanjutnya, Nunuk Suryani mengajak para ASN Guru PPPK di Kalimatan Tengah untuk mendukung dan berpartisipasi dalam program prioritas Ditjen GTK lainnya, yaitu Guru Penggerak dan Awan Penggerak. “Program Guru Penggerak membekali para guru dengan kompetensi profesional dan karakter serta menyiapkan guru menjadi pemimpin di satuan pendidikan. Selain itu, program Awan Penggerak membantu para guru yang mengajar di satuan pendidikan tanpa sinyal internet,” pungkas Nunuk.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Jayani, turut mendukung program ASN PPPK Guru yang menjadi program prioritas Kemendikbudristek. Ia menilai, penuntasan isu guru honorer dan tata kelola guru sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi para guru.

“Saya memandang bahwa banyak perubahan positif yang dirasakan, terutama para guru yang sudah mengikuti program-program Kemendikbudristek. Guru tersebut mampu menebar pengaruh positif bagi guru lainnya, dan saya berharap para ASN PPPK Guru dapat menjadi inspirasi bagi para calon guru, sehingga profesi guru tetap menjadi salah satu peminat terbanyak di Kota Palangka Raya,” ucap Jayani.

Sejumlah praktik baik program prioritas Kemendikbudristek turut dirasakan oleh ASN PPPK Guru di Provinsi Kalimantan Tengah, salah satunya adalah Stepanus, ia merupakan seorang guru yang sudah mengabdi di SDN 6 Pahandut Palangka Raya sejak tahun 2010. Stepanus mengawali karirnya sebagai guru dengan mengajar mata pelajaran olahraga, hal itu ia lakukan sepenuh walaupun dirinya merupakan lulusan dari program studi Biologi.

“Bagi saya profesi guru adalah hal yang mulia, di mana kita dapat membagikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik di sekolah. Setelah lulus ASN PPPK Guru tahun 2021, saat ini saya menjadi guru kelas di SDN 6 Pahandut Palangka Raya, berbagai praktik baik saya rasakan adalah kesejahteraan yang semakin membaik. Selain itu, ke depannya saya akan mengambil Pendidikan Guru Penggerak dan membantu rekan guru honorer lainnya untuk lulus seleksi ASN PPPK Guru tahun ini,” ungkap Stepanus

Praktik baik lainnya juga dirasakan oleh Nuryeni, ia memulai karir sebagai guru honorer di SMP Negeri 12 Palangka Raya sejak tahun 2015 dan kini menjadi Guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri Satu Atap 6 Palangka Raya dengan status ASN PPPK Guru. Untuk melakukan tugasnya sebagai guru, setiap hari  Nuryeni mengarungi arus sungai yang deras untuk sampai di sekolah tempat ia mengajar, banyak hal positif yang ia rasakan setelah lulus menjadi ASN PPPK Guru.

“Perbedaannya sudah pasti dari segi lokasi, dahulu sekolah pertama letaknya di pusat kota dan kini sekolah penempatan saya berada di kawasan pinggir sungai dan tanpa sinyal internet. Selain itu, saya merasakan dampak positif dari penjaminan status guru melalui ASN PPPK guru. Saya juga menyambut baik perilisan program Awan Penggerak yang sangat membantu kami sebagai guru untuk mengajar di wilayah sekolah tanpa sinyal internet, semoga program ini dapat membantu proses pembelajaran di sekolah menjadi semakin baik lagi,” ucapnya.

Senada dengan Stepanus dan Nuryeni, praktik baik lainnya juga dirasakan oleh Yesika Medya. Ia memulai karir sebagai guru honorer sejak tahun 2006 sekaligus lulusan Guru Penggerak angkatan 4 di Palangka Raya. Kini ia mengajar sebagai guru kelas di SDN 6 Pahandut Palangka Raya dengan status ASN PPPK Guru. 

“Berkat Pendidikan Guru Penggerak, saya mampu melakukan metode yang efektif kepada peserta didik dalam proses pembelajaran di sekolah. Pendidikan yang berpihak kepada siswa sejatinya membuatnya merasa nyaman berada di ruang kelas dan materi pelajaran yang disampaikan juga dapat diterima dengan baik,” tutup Yesika.

Dalam sesi akhir ruang dialog, ketiga guru tersebut berharap kebijakan ASN PPPK Guru ke depannya memiliki jenjang karir dalam segi pangkat/golongan kepegawaian. Mereka juga berharap kontrak kerja yang didapatkan dapat terus berjalan tanpa harus mengulang seleksi yang dilakukan, serta seleksi ASN PPPK Guru selanjutnya dapat memprioritaskan putra/putri daerah dan guru honorer sesuai dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang ada. ***

Siaran Pers Kemendikbudristek Nomor: 85/sipers/A6/III/2024

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek 

Share:

Baca Lanjutannya

Upaya Kemendikbudristek Optimalkan Implementasi Gerakan Merdeka Belajar di Satuan Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah

Palangka Raya, 20 Maret 2024 — Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, mengapresiasi kerja keras pendidik dan tenaga pendidik dalam mengimplementasikan Gerakan Merdeka Belajar di satuan pendidikan Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Dirjen Nunuk mengatakan bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus berupaya meluaskan Gerakan Merdeka Belajar dengan mengoptimalkan sejumlah program prioritas Ditjen GTK, seperti rekrutmen ASN PPPK Guru, Pendidikan Profesi Guru (PPG), Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), Pendidikan Guru Penggerak (PGP), Program Pengembangan Kompetensi Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PKG PJOK), Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), dan Awan Penggerak. 

"Pemerintah melalui Kemendikbudristek terus berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan dan perlindungan bagi guru honorer melalui rekrutmen ASN PPPK Guru. Dan bagi guru yang sudah menjadi ASN PPPK, Kemendikbudristek memberi ‘karpet merah’ agar bisa menjabat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah di satuan pendidikan serta daerahnya masing-masing," ucap Nunuk saat temu sapa dengan pendidik dan tenaga pendidik di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Percobaan Palangka Raya, Rabu (20/3).

Nunuk Suryani menyebut, terobosan lain yang dilakukan oleh Kemendikbudristek pada tahun ini adalah akan melakukan akselarasi pada program PPG. Akselerasi tersebut nantinya akan menambah jumlah peserta sertifikasi guna menuntaskan permasalahan sertifikasi pendidik bagi para guru di Indonesia. Nunuk berharap, para pendidik dan tenaga pendidik terus menjadi pondasi dalam berjalannya Gerakan Merdeka Belajar di satuan pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

"Teruslah bekerja dengan baik di satuan pendidikan masing masing dan menjadi abdi negara yang profesional untuk mewujudkan Merdeka Belajar bagi pelajar Indonesia," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Jayani, mengatakan bahwa Palangka Raya memiliki karakter geografis yang unik sehingga letak dari satuan pendidikan yang adapun menjadi beragam. Jayani menambahkan, profesi guru masih menjadi salah satu peminat terbanyak di Palangka Raya, namun juga hal tersebut belum sebanding dengan jumlah satuan pendidikan yang ada sehingga dibutuhkan kerja sama untuk menyelesaikannya.

"Saat ini Kota Palangka Raya masih menjadi magnet bagi para guru di Kabupaten/Kota untuk bertugas mengajar dan mendapatkan formasi ASN PPPK Guru. Pemerintah Kota menyambut baik kolaborasi dan kerja sama ini guna menuntaskan sejumlah permasalahan di satuan pendidikan Palangka Raya," ungkap Jayani.

Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Percobaan, Mulyati, mengungkapkan bahwa proses pembelajaran SDN Percobaan pada tahun ajaran 2022/2023 telah memfasilitasi peserta didik kelas 1 s.d. 6 dengan Kurikulum Merdeka Mandiri Belajar, dan menambah jam pembelajaran KoKurikuler Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Pada tahun ajaran 2023/2024, SDN Percobaan mencoba mengimplementasikan Kurikulum Merdeka untuk peserta didik kelas 1, 2, 4, dan 5, serta Kurikulum 2013 untuk kelas 3 dan 6, dengan mempertahankan pembelajaran KoKurikuler P5 yang berlaku untuk peserta didik kelas 1 s.d. 6. 

“Sebagai hasil belajar Kokurikuler dan ekstrakurikuler SDN Percobaan berhasil menggelar Pameran Hasil Belajar P5 sebanyak tiga kali. Pameran pertama berlangsung di SDN Percobaan pada November 2022, sekaligus menjadi inspirasi bagi seluruh sekolah IKM Kota Palangka Raya. Pameran kedua berlangsung di Gedung Pemerintah Kota Palangka Raya pada Maret 2023, berkolaborasi dengan Sekolah Penggerak dan Sekolah IKM Palangka Raya. Dan pameran ketiga digelar November 2023 di Halaman SDN Percobaan,” ujar Mulyati.

Selanjutnya, Mulyati juga menuturkan bahwa SDN Percobaan sudah memiliki Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), Tim Sekolah Ramah Anak, Tim Patroli Kebersihan Lingkungan, dan Siswa Pemantau Jentik (SISMANTIK) dalam proses pembelajaran di sekolah. “Dengan banyaknya kegiatan dan sinergi yang dilakukan di SDN Percobaan, kami berharap ke depannya dapat merevitalisasi ruang perpustakaan dan membangun aula sekolah,” ucapnya.

Acara temu sapa Dirjen GTK ini turut dihadiri oleh sejumlah Guru Hononer, Guru Penggerak, dan Guru PPPK. Salah satu guru PPPK, Rina Susanti, mengungkapkan bahwa dirinya merupakan lulusan seleksi ASN PPPK pada tahun 2022 dan mengajar di SDN Percobaan. “Saya berharap ke depannya guru PPPK dapat memiliki jenjang karir di satuan pendidikan dan mendapatkan perpanjangan masa kerja secara otomatis tanpa mengulang proses seleksi yang telah dilakukan,” imbuh Rina.

Senada dengan Rina, salah satu guru honorer SDN Percobaan, Maria Christina, mengatakan bahwa dirinya sudah mengabdi di SDN Percobaan sejak tahun 2009, dan kini mengajar mata pelajaran Bahasa Inggris sekaligus menjadi wali kelas. “Dengan berlakunya kurikulum merdeka, saya berharap tetap dapat mengikuti seleksi PPPK sesuai dengan ijazah yang dimiliki atau juga diberi kesempatan dengan formasi wali kelas sesuai dengan data di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Selain itu, sebagai tenaga pendidik Non-ASN saya berharap Kemendikbudristek dapat membuka ruang untuk mendapatkan sertifikasi,” tutup Maria. ***

Siaran Pers Kemendikbudristek Nomor: 82/sipers/A6/III/2024

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek 

Share:

Baca Lanjutannya

Dukung Peningkatan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah, BBGP Jatim Latih dan Dampingi Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Kinerja

BBGP Provinsi Jawa Timur mengadakan Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah Tahap II di Hotel Santika Gubeng dan Surabaya Suites Hotel, 19 sampai dengan 22 Maret 2024. Pelatihan dan pendampingan ini disediakan bagi para kepala sekolah dari 38 kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur, tiap kabupaten/kota diundang tiga orang sebagai peserta. Jumlah peserta tahap II ini total 342 peserta, terdiri dari 114 Kepala PAUD/SLB,114 Kepala SD, dan 114 orang Kepala SMA.

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para peserta tentang pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Untuk itu, BBGP Jatim menyiapkan narasumber dari unsur widyaiswara BBGP Jatim dengan tandem praktisi pengelolaan kinerja dari guru dan kepala sekolah. Dengan bekal pemahaman yang baik tentang kebijakan transformatif ini, para peserta diharapkan dapat mengimplementasikan pengelolaan kinerja di satuan pendidikan masing-masing dan mengimbaskannya ke satuan pendidikan sekitar. Setelah pelatihan empat hari ini, BBGP Provinsi Jawa Timur akan melanjutkannya dengan kegiatan pendampingan bagi para peserta Mei mendatang.

Fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah telah disiapkan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan di Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang terintegrasi dengan e-Kinerja BKN. Penggunaan fitur ini secara lengkap tertuang dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah sesuai Perdirjen GTK Nomor 7607/B.B1/HK.03/2023. Pengelolaan kinerja di PMM di terdiri dari tiga tahap, yaitu perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, dan penilaian kinerja yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan.

Bagi guru dan kepala sekolah, PMM menyediakan kemudahan dalam setiap tahapan pengelolaan kinerja yang akan dilakukan pada setiap semester. Pertama, perencanaan kinerja lebih praktis dan meringankan beban administrasi karena berkurangnya dokumen yang perlu diisi dan disiapkan. Kedua, pelaksanaan kinerja di PMM lebih relevan karena indikatornya disesuaikan dengan capaian Rapor Pendidikan dan observasi pada proses mengajar di kelas. Ketiga, penilaian kinerja di PMM lebih berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran murid dan Anda bisa memperoleh apresiasi yang sepadan dengan kinerja dan kompetensi diri.

Mengingat pentingnya pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah untuk peningkatan kinerja, BBGP Jatim secara bertahap mengadakan pelatihan dan pendampingan penggunaan fitur PMM tersebut bagi para kepala sekolah di Jawa Timur. BBGP Jatim mengundang wakil tiap kabupaten/kota dan jenjang untuk dilatih dan didampingi dalam pengelolaan kinerjanya. Para wakil kabupaten/kota ini diharapkan dapat mengimplementasikan pengelolaan kinerja di satuan pendidikan masing-masing dan mengimbaskannya ke satuan pendidikan sekitar. Pada tahap sebelumnya, BBGP Jatim telah melatih 114 kepala SD dan 114 kepala SMP. ***

Share:

Baca Lanjutannya

Sebanyak 26.885 Guru Indonesia Ikuti Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10

 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) telah membuka program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) angkatan 10. Program PGP secara resmi dibuka oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Ditjen GTK Kemdikbud RI, pada Jumat (15/3).

Program PGP merupakan salah satu kebijakan prioritas Ditjen GTK untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan diterima oleh para peserta didik. Untuk PGP angkatan 10, akan dilaksanakan selama 6 bulan efektif atau setara dengan 310 jam pelajaran dari 15 Maret 2024 s.d. 28 November 2024.

Dalam sambutannya, Nunuk mengharapkan kepada semua calon Guru Penggerak angkatan 10, bahwa para lulusan PGP akan mengemban tanggung jawab sebagai pemimpin pendidikan Indonesia.

“Pemimpin pendidikan Indonesia adalah para guru yang memandang anak-anak didik dengan rasa penuh hormat, guru-guru yang akan menomorsatukan murid dalam setiap keputusannya, baik sebagai Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, atau bentuk kepemimpinan pendidikan lainnya,” harap Nunuk.

Dengan dibukanya PGP, Nunuk menyampaikan dukungan penuh kepada para guru yang akan menjalani pendidikan dalam beberapa bulan ke depan. “Jika pendidikan ibarat sebuah kapal dan murid-murid adalah penumpang di dalamnya, maka ingatlah, guru adalah mercusuar yang akan memberi petunjuk ke mana kemudi kapal akan diarahkan,” jelas Nunuk dengan penuh semangat.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, Kasiman, mengatakan bahwa untuk PGP Angkatan 10 menggunakan dua moda platform pembelajaran PGP, yaitu Learning Management System (LMS), yang terdiri dari LMS Platform Merdeka Mengajar sebagai proyek percontohan yang akan diselenggarakan oleh 5 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Guru Penggerak (BGP)/Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) dan LMS Sistem Informasi Manajemen untuk Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (SIMPKB) yang diselenggarakan oleh 28 UPT BGP/BBGP.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Gubernur, Walikota, dan Bupati di seluruh Indonesia yang telah mengangkat Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah maupun Pengawas Sekolah,” tambah Kasiman.

Program yang fokus pada kepemimpinan pembelajaran ini diikuti oleh calon Guru Penggerak angkatan 10 berjumlah 26.885 peserta, yang terdiri dari kategori reguler sebanyak 25.484 peserta, rekognisi 869 peserta, dan daerah khusus 532 peserta. Semuanya berasal dari 319 Kabupaten/Kota di 38 provinsi.

Saat ini, jumlah Guru Penggerak yang sudah lulus dari angkatan 1 sampai 8, sejumlah 61.256 guru, sedangkan 32.203 calon Guru Penggerak Angkatan 9 masih dalam proses pendidikan, dan sebanyak 11.852 Guru Penggerak dan calon Guru Penggerak yang sudah diangkat jadi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah oleh pemerintah daerah. ***

Sumber: Siaran Pers Nomor Nomor: 81/sipers/A6/III/2024

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek

Share:

Baca Lanjutannya

Sederet Manfaat Awan Penggerak dalam Percepatan Pemerataan Akses Pendidikan

Jakarta, 14 Maret 2024 – Visi utama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan Awan Penggerak adalah untuk meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di seluruh Indonesia. Selain itu, perilisan Awan Penggerak adalah untuk mempercepat pemerataan akses (equality) dan mutu layanan pendidikan dan menjamin keadilan (equity) antar-PTK tanpa ada yang tertinggal, termasuk menjangkau para PTK di daerah yang memiliki kendala jaringan internet. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani menjelaskan bahwa hal ini tak akan bisa dicapai bila tak ada komitmen untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan untuk pendidikan. 

“Oleh sebab itu, agar kesetaraan dan keadilan itu tercipta, kami terus berupaya memastikan agar guru di daerah khusus dan/atau satuan pendidikan yang mengalami kendala jaringan internet tetap mempunyai akses sumber belajar dan memiliki wadah kolaborasi yang saling memberdayakan dan menguatkan guna meningkatkan kualitas pembelajaran,” jelasnya dalam perilisan Awan Penggerak di Jakarta, Kamis (14/3). 

Lebih lanjut, ia berharap, baik guru maupun pemangku kepentingan lainnya sama-sama akan mendapatkan manfaat dari keberadaan Awan Penggerak ini. Bagi guru, Awan Penggerak dapat memfasilitasi kebutuhan belajar guru tanpa bergantung pada akses internet. Guru memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan kompetensinya dan mengaktifkan komunitas belajar di sekolahnya. 

“Diharapkan nantinya guru di daerah khusus dan/atau satuan pendidikan yang mengalami kendala jaringan internet memiliki kompetensi yang sama dengan guru di daerah reguler untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka,” lanjutnya. 

Di sisi lain, Awan Penggerak dapat mengoptimalkan peran pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas guru dan pembelajaran, karena Awan Penggerak juga menitikberatkan pada pelibatan aktor penggerak dan mitra pendidikan lainnya untuk mengoptimalkan pemanfaatannya.

Awan Penggerak yaitu sistem peningkatan kompetensi dan kinerja yang dapat diakses secara luar jaringan (offline) dengan sumber informasi dari Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan sumber lain yang dapat dimanfaatkan oleh PTK di daerah khusus dan/atau satuan pendidikan yang mengalami kendala jaringan internet. Sistem ini berbasis local host atau server lokal sehingga dalam pemanfaatannya tidak terhubung jaringan internet. Sekolah hanya perlu menyalakan laptop/ komputer yang terinstal Awan Penggerak sebagai server lokal dan access point. Handphone/telepon selular dapat digunakan untuk mengeksplor Awan Penggerak, begitu juga dengan laptop (termasuk jenis ChromeBook dan Macbook). 

Awan Penggerak hadir menyediakan sederet fitur unggulannya bagi PTK. Fitur Pelatihan Mandiri berisi ragam topik pelatihan mandiri tentang Kurikulum Merdeka dan topik lainnya yang dapat diakses dengan memasukkan kunci pendaftaran (enrolment key). Fitur Asesmen Murid berisi rekomendasi soal asesmen berdasarkan fase (kelas) dan mata pelajaran untuk membantu guru melakukan penilaian kepada murid. Fitur Perangkat Ajar menyediakan rekomendasi buku bacaan elektronik, arti video pembelajaran, modul ajar yang dapat menjadi inspirasi guru saat mengajar dikombinasikan dengan fitur CP, TP, dan ATP yang berisi Capaian Pembelajaran, Tujuan Pembelajaran, dan Alur fase (kelas) dan mata pelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh guru.

Sumber belajar lain yang disediakan Awan Penggerak adalah fitur Video Inspirasi. Fitur ini berisi ragam video inspirasi yang dibuat oleh guru dan satuan kerja Kemendikbudristek untuk memahami dan menerapkan Kurikulum Merdeka. Fitur Kebijakan dan Regulasi juga menyediakan ragam Kebijakan dan Regulasi (peraturan, pedoman, dan panduan) terkait dengan Kurikulum Merdeka. Sementara itu, fitur Komunitas Belajar mefasilitas bagi para guru untuk saling berbagi dan terhubung dengan guru lain di dalam komunitas belajar. Bahkan para siswa pun dapat memanfaatkan Awan Penggerak.

Sejak uji coba terbatas pada Mei 2023, saat ini Awan Penggerak sudah dimanfaatkan di 6 (enam) provinsi dalam mendukung proses pembelajaran guru. Awan Penggerak diharapkan dapat menjadi salah satu inovasi yang relevan dan strategis untuk memfasilitasi PTK dalam mengembangkan kompetensi dan meningkatkan kualitas pembelajaran bagi peserta didik. Dengan dampak yang besar dalam mendukung proses pembelajaran, Awan Penggerak diharapkan juga dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan semakin banyak PTK yang dapat menggunakannya. 

Imbauan kepada Seluruh Pemangku Kepentingan untuk Sukseskan Implementasi Awan Penggerak

Pada kesempatan yang sama, Dirjen GTK mengajak semua pemangku kebijakan mulai dari Unit Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kemendikbudristek, Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, PTK, dan para Mitra Pembangunan, untuk memberikan dukungan sepenuhnya agar Awan Penggerak dapat dimanfaatkan secara maksimal di semua daerah khusus ataupun daerah yang memiliki kendala jaringan internet.

“Sesuai dengan tema kegiatan ini, “Gerakan Membangun Ekosistem Belajar Guru yang Saling Menguatkan ke Seluruh Pelosok Negeri”, mari kita berkolaborasi untuk membangun ekosistem pendidikan yang lebih baik, dengan cara mendukung sepenuhnya pemanfaatan Awan Penggerak, demi mencapai cita-cita besar kita, yakni menciptakan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak Indonesia,” pesan Nunuk Suryani. 

Secara keseluruhan, Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Putra Asga Elevri memaparkan bahwa pemanfaatan Awan Penggerak dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan, antara lain 1) pengembangan Awan Penggerak; 2) bimbingan teknis bagi calon pelatih Awan Penggerak; 3) pelatihan Awan Penggerak kepada PTK dan aktor penggerak; 4) implementasi dan pendampingan pemanfaatan Awan Penggerak di setiap satuan pendidikan sasaran; dan 5) pelaksanaan refleksi.

Bersamaan dengan acara ini, turut hadir pimpinan UPT Kemendikbudristek beserta tim kerja Awan Penggerak yang secara bersamaan juga tengah mengikuti bimbingan teknis. Untuk nantinya mempersiapkan pelaksanaan pelatihan di provinsi masing-masing (tahap 3 dari mekanisme pemanfaatan) sebagai bagian dari langkah lanjutan dari pelatihan yang sedang dilakukan di tingkat pusat. 

Selanjutnya, akan ada implementasi dan pendampingan pemanfaatan Awan Penggerak di setiap satuan pendidikan sasaran dan kemudian yang tak kalah penting adalah pelaksanaan refleksi. “Keterlibatan aktif semua UPT dalam berkoordinasi dengan dinas atau mitra terkait di wilayahnya masing-masing menjadi kunci akselerasi pemanfaatan Awan Penggerak bagi PTK di daerah sasaran dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan,” ujar Putra Asga. ***

Penyunting: Tricahyo A.

Sumber: Siaran Pers Kemendikbudristek Nomor: 75/sipers/A6/III/2024

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek 

Share:

Baca Lanjutannya

Widya Kridha Pendekar BBGP Jatim Bekali Guru Penggerak Jurus Pengelolaan Sekolah dan Wawasan Kebangsaan

BBGP Provinsi Jawa Timur menggelar kegiatan peningkatan kompetensi Widya Kridha Pendekar Tahap 2 Tahun 2024 pada 12 Maret sampai dengan 19 April 2024. Program peningkatan kompetensi bagi para Guru Penggerak ini dirancang dengan moda kombinasi (daring dan luring). Sebanyak 82 Guru Penggerak dari wilayah Jawa Timur terpilih menjadi peserta, terdiri dari 41 peserta mempelajari Jurus 1, yaitu Pengembangan Kompetensi Pengelolaan Sekolah dan 41 peserta mempelajari Jurus 7, yaitu Pelatihan Penguatan Wawasan Kebangsaan.

Pola umum pelatihan Widya Kridha Pendekar terdiri dari empat tahap, yaitu (1) empat hari pelatihan luring (widya kridha); (2) konsultasi pendampingan daring dengan sebanyak dua kali pertemuan setiap lima hari (among kridha); (3) pengimbasan sebanyak dua kali secara daring atau luring pada rentang sepuluh hari (kridha bakti); dan (4) unjuk karya nyata selama dua hari (kridha karya). 

Narasumber Jurus 1 Muhammad Muhajir menjelaskan bahwa materi jurus 1 adalah tentang bagaimana kepala sekolah mengembangkan sekolahnya menjadi lebih baik dan me-manage guru-gurunya dan sumber daya yang ada di sekolah sehingga pembelajaran dan outputnya bisa optimal.

Menurut Muhajir, pelatihan pengelolaan sekolah penting bagi guru pengggerak, terutama untuk membekali guru penggerak yang akan atau sudah diangkat menjadi kepala sekolah.

"Pelatihan ini sangat penting bagi para kepala sekolah baru karena kepala sekolah baru ini berasal dari guru penggerak yang belum mendapatkan ilmu tentang manajemen sekolah," ungkapnya.

Sementara itu, narasumber Jurus 7, Sispurwo Julianto menyampaikan bahwa materi Pelatihan Penguatan Wawasan Kebangsaan terdiri dari lima tema, yaitu Masyarakat Multikultural, Pancasila Ideologiku, Jejak Perjuangan Bangsaku, Posisi Strategis Indonesia, dan Harmoni Sosial.

Kedua narasumber yang berasal dari widyaiswara BBGP Provinsi Jawa Timur ini mengungkapkan bahwa strategi pelatihan bagi orang dewasa lebih pada fasilitasi, yaitu lebih banyak menggali informasi dari para peserta apa yang telah mereka kembangkan, kemudian itulah yang didiskusikan menjadi praktik baik peserta lain dan dikaitkan dengan materi materi yang harus mereka dapatkan. 

Fitri Hamzah, salah satu peserta dari SDN Torjunan 3 Kabupaten Sampang memberikan respon positif setelah mengikuti pelatihan selama tiga hari.

"Banyak sekali yang saya peroleh, pembelajaran dan praktik-praktik baik dari hasil sharing di antara kami, juga dari narasumber tentang pengelolaan sekolah," ungkap Hamzah.  

Mengenal tentang Pendekar dan Widya Kridha Pendekar

Pendekar, akronim dari Penggerak Merdeka Belajar, merupakan program yang digagas BBGP Provinsi Jawa Timur untuk mewadahi Komunitas Guru Penggerak yang telah terbentuk di wilayah Provinsi Jawa Timur dalam berbagai aktivitas peningkatan kompetensi bagi guru dan tenaga kependidikan yang mendukung program Merdeka Belajar. Program inovatif BBGP Jatim ini diharapkan dapat mendorong semua komponen di sekolah (guru, kepala sekolah, dan semua stakeholder) untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi murid. Peningkatan kompetensi Widya Kridha Pendekar adalah bagian dari program Pendekar. 

Widya Kridha Pendekar dirancang ala bootcamp (kemah pelatihan) dan ditujukan untuk menambah beragam kemampuan dan keterampilan para guru penggerak tentang materi khas Widya Kridha Pendekar yang disebut dengan jurus. Saat ini ada tujuh jurus yang dikembangkan BBGP Jatim, yaitu 

• Jurus 1 Pengembangan Kompetensi Pengelolaan Sekolah;
• Jurus 2: Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka (KOSP dan P5);
• Jurus 3: Pengelolaan Media Pembelajaran Berbasis Audio dan Video;
• Jurus 4: Pengembangan Media Pembelajaran “Big Book” ;
• Jurus 5: Pengembangan Media Portofolio Digital;
• Jurus 6: Pengembangan Pembelajaran dan Asesmen; dan
• Jurus 7: Pelatihan Penguatan Wawasan Kebangsaan.

Pembelajaran Widya Kridha Pendekar berbasis proyek atau Project Based Learning, yang hasil kegiatannya menjadi bahan bagi peserta untuk melakukan pengimbasan dan pengembangan di komunitas belajarnya. BBGP Jatim tengah melakukan upgrading Pendekar untuk mengevaluasi desain pelatihannya dan mengembangkan jurus-jurus baru. ***

Penulis: Tricahyo A.

Share:

Baca Lanjutannya